Mahasiswa Siap Turunkan Jokowi

Foto ilustrai: LensaIndonesia
Isu kenaikan harga BBM menjadi indikator penting untuk menilai apakah Jokowi presiden yang pro wong cilik, atau malah pro pemilik modal, korporasi dan mafia migas.

Jika harga BBM jadi dinaikkan pada bulan November nanti, maka terbukti bahwa Jokowi bukanlah presiden yang pro rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula dalam keterangannya, Jumat, 24 Oktober 2014.

Beni mengatakan pihaknya akan menginstruksikan seluruh kader di komisariat di kampus-kampus seluruh Indonesia untuk mendesak Jokowi turun jika menaikkan harga BBM.

"IMM se-Indonesia akan turun menggalang kekuatan rakyat untuk mendesak presiden mundur kalau harga BBM dinaikkan," papar Beni.

Menurutnya, menaikkan harga BBM tanda bahwa Jokowi bukanlah presiden 'wong cilik' melainkan presiden para korporat. Menaikkan harga BBM akan membuat kehidupan 'wong cilik' makin terhimpit. Mereka berpotensi jatuh dalam kubangan kemiskinan lebih dalam lagi.

Selain itu, katanya, kenaikkan harga BBM hanya menguntungkan korporasi besar yang selama ini bermain di sektor migas. Korporasi asing akan menggeser pertamina di sektor hilir. Sebab harga premium dan harga BBM dari korporasi asing yang sekarang tumbuh subur di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tidak akan berbeda jauh.

"Jokowi harusnya tidak perlu panik. Untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran, ada 1001 cara agar BBM tidak naik. Bukankah seperti itu hasil kajian PDI P saat Presiden SBY menaikkan harga BBM," sambungnya.

Beni pun menyarankan Jokowi tidak berfikir sempit dengan menaikkan harga BBM karena tidak akan menyelesaikan substansi masalah defisit APBN.

Beni memberi contoh, Jokowi harus menasionalisasi asset-asset strategis terutama di bidang migas, seperti yang dilakukan Moammar Khadafi di Libya. Atau minimal, Jokowi melakukan renegosiasi kontrak karya yang lebih menguntungkan untuk bangsa dan negara.

"Migas adalah kekayaan alam Indonesia yang manfaatnya bukan dirasakan rakyat tapi para korporasi asing. Hampir 90 persen kekayaan migas kita dikuasai korporasi asing. Kita sebagai bangsa hanya bisa 'gigit jari' melihat kekayaan alam kita sendiri dijarah," pungkas Beni. (fs)

Related News

Tidak ada komentar:

Leave a Reply