Tampilkan postingan dengan label Headline. Tampilkan semua postingan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS
Hidayat Nur Wahid, menanggapi sikap pimpinan DPR untuk mengkaji terlebih
dahulu nasib Fahri Hamzah. Menurutnya, pimpinan DPR tidak berhak
mengkaji keputusan PKS jika merunut perundang-undangan yang ada.
Ia menjelaskan, hak menyurati pimpinan DPR adalah fraksi berdasarkan keputusan DPP untuk melakukan penggantian wakil ketua DPR dari PKS. Ia menilai, keputusan Fahri seharusnya dijawab secara profesional.
''Karena ini peristiwa hukum, bukan murni peristiwa politik. Karena yang kami pahami dari tatib DPR dan MD3, enggak ada kewenangan dari pimpinan DPR untuk melakukan pengkajian terhadap surat yang disampaikan oleh fraksi,'' kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Hidayat mencontohkan, kasus pemecatan Gamari Sutrisno, anggota Komisi I DPR oleh PKS. Saat itu Gamari tidak melakukan perlawanan hukum, namun tetap dilakukan kajian.
''Ini satu hal yang menjadi tanda tanya besar karena setelah tujuh hari dikeluarkannya surat ke DPR dan kemudian beliau tidak melakukan perlawanan hukum, selesai. Hari ini sudah lebih dari 3 minggu kenapa juga pimpinan DPR harus melakukan kajian terhadap Pak Gamari,'' ucapnya.
Terkait posisi Fahri di DPR, lanjut dia, kalau merujuk ke Tatib di DPR jelas disebut kalau dari paket dan salah satu di antara pimpinan mundur atau ditarik, maka maka pimpinan DPR menanyakan kepada fraksi siapa yang menggantikannya.
Jika fraksi sudah memberikan surat pengganti, pimpinan DPR tidak perlu repot-repot membuat sidang paripurna. Nanti, di rapat paripurna pimpinan tinggal ditanyakan ke peserta sidang setuju atau tidak.
"Kalau ternyata mayoritas mengatakan tidak setuju ya sudah selesai, tapi kalau setuju, proses selanjutnya oleh bapak presiden, kalau ditandatangan maka terjadilah penggantian. Maka pimpinan DPR tidak perlu repot," jelasnya.(republika)
Sebagai partai berlandaskan dakwah, dia berpesan agar PKS tetap berdakwah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat.
"Politik itu harus melihat undang-undang dan aturan main, supaya wawasan dalam ilmu pengetahuan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa, khususnya dapat dinikmati seluruh umat manusia," ujar Habibie, Minggu (24/4/2016).
Mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Orde Baru itu juga memberikan tiga poin penting yang perlu dipahami pengurus PKS dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Pertama, agar kader PKS terus bekerja keras demi kepentingan rakyat.
Kedua, perlunya rasionalitas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, bekerja secara profesional sesuai bidang masing-masing.
"Dan yang penting adalah kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya, tugas apa saja," ucap Habibie.
Dia juga menilai, di antara partai politik yang ada saat ini, PKS dianggap sebagai partai yang cukup konsisten sejak didirikan 18 tahun lalu. "Saya rasa dia (PKS) konsisten memihak kepentingan rakyat," tegas Habibie.
Dalam kesempatan itu, Habibie juga memberikan wejangan agar adanya sinergitas antara agama, budaya dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, peran agama sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam membuat suatu karya dalam tiap bidang yang digeluti.
"Budaya itu harus bersinergi dengan agama., tidak cukup hanya terampil dibidangnya, berisnergi agama, budaya, iptek dan keterampilan. Maka produktivitas meningkat. Dan Anda bisa menjadi unggul jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah kompleks," ucap Habibie.
Selain menyampaikan kuliah umum, Habibie juga mendapatkan penghargaan dari PKS sebagai Tokoh Muslim Negarawan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Presiden PKS Sohibul Iman.
Sumber: Liputan6.com
Ketua Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo dan Ketua Bidang
Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi Noerhadi.
Jakarta (24/4) - - Perempuan yang satu ini patut
diacungi jempol. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga,
Ustazah Indra Asih (49) masih sempat membina 11 halaqah ditambah 7
majelis taklim tiap pekan. Total binaannya sebanyak 450 orang.
Subhanallah!
Ustazah Indra tinggal di bilangan Depok, Jawa Barat.
Keaktifannya membina masyarakat, mendorong tim dari PKS mendaulatnya sebagai Tokoh Perempuan Produktif dalam membina. Dalam acara puncak Milad ke-18 PKS yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (24/4/2016), Ustazah Indra diundang untuk menerima PKS Award 2016.
"Alhamdulillah ini suatu hal yang patut disyukuri. Walaupun pada prinsipnya tidak mengharapkan adanya penghargaan," tutur ibu dengan 5 anak ini.
Bagi Ustazah Indra, keaktifannya dalam berdakwah dan penghargaan PKS Award yang diterimanya tidak lain sebagai motivasi untuk terus berkhidmat dan menjadi pribadi lebih baik. Dia berharap, apa yang dilakukannya mampu mendorong orang lain untuk berbuat yang lebih baik dalam membina masyarakat.
"Ini juga hal yang positif karena mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain," imbuhnya.
Soal aktifitasnya, Ustazah Indra menjelaskan dari 11 halaqah yang dibinanya, totalnya ada 189 peserta aktif. Sisanya merupakan binaan majlis taklim.
"Untuk halaqoh sendiri hampir setiap hari ada dalam seminggu. Senin sampai Ahad. Senin 1 kelompok, Selasa 2 kelompok, Rabu 1 kelompok, Kamis 2 kelompok, Jumat 2 kelompok, Sabtu 2 kelompok dan Ahad 1 kelompok. Sementara taklimnya seminggu sekali untuk 1 kelompok," terang perempuan jebolan MIPA UI ini.
Ustazah Indra bersyukur aktifitas dakwahnya yang padat tiap pekan tersebut mendapat dukungan penuh dari suami dan anak-anaknya. Meskipun terkadang ada kesulitan terutama dalam mengatur jadwal antara dakwah dan keluarganya.
"Mengatur waktunya alhamdulillah tidak begitu sulit. Jalani saja karena Allah menganggap kita mampu. Lagi pula suami dan anak-anak sangat mendukung kegiatan saya," pungkas Ustazah Indra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pekerja, Petani, Nelayan DPP PKS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara memang mengeluhkan terjadinya reklamasi Teluk Jakarta.
"Mereka mengeluh, dari Blok Empang jika akan melaju mereka harus memutari Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Ini membuat solar yang digunakan semakin bertambah," katanya di Jakarta, Sabtu, (23/4).
Selain itu, harga solar bersubsidi lebih mahal daripada solar non subsidi. Ini terjadi karena tidak ada stasiun penampungan BBM yang mengatur harga.
Saat ini, para nelayan Muara Angke juga galau dan takut kalau mereka terkena reklamasi. Menanggapi hal itu, Ledia mengatakan, PKS menjadi salah satu pengusung Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Petambak Udang, dan Petani Garam yang baru disahkan.
"Kami mendorong agar semua daerah membuat turunannya dalam bentuk Perda Perlindungan Nelayan. Dengan demikian, ada payung hukum dan pengaturan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Ledia.
Jajaran PKS menyambangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar suara nelayan disana.Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoiruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tagline PKS yakni Berkhidmat untuk Rakyat.
"Makanya menyambangi para nelayan penting bagi kami, ini dilakukan untuk mendengar suara mereka," katanya, Sabtu (23/4). Saat berkunjung ke sana, ujar dia, ternyata apa yang selama ini diberitakan di media massa kalau sudah tak ada ikan di Muara Angke salah.
Sumber: Republika.co.id
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada para nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang akan digusur dan direlokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan bantuan tersebut, Sohibul yakin penggusuran terhadap permukiman nelayan Muara Angke bisa dibatalkan.
"Karena itu, kami datang ke sini supaya tahu masalah apa yang ada di sini sehingga bisa kami perjuangkan," kata Sohibul saat berdialog dengan para nelayan di Blok Empang, Muara Angke, Sabtu (23/4/2016).
Para nelayan menyatakan tidak rela digusur dan direlokasi ke Kepulauan Seribu. Mereka memohon agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencananya.
Arti, salah seorang warga, mengatakan bahwa para nelayan sudah hidup turun-temurun di Muara Angke. Karena itu, ia memohon agar PKS bisa memperjuangkan warga agar tidak jadi digusur.
"Kami cuma orang kecil, enggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, kami mau minta tolong bantuan dari orang-orang besar kayak Bapak-bapak. Tolong bantu kami, Pak. Kami tidak mau digusur," ujar dia seraya menangis.
Arti pun menegaskan bahwa ia dan para nelayan Muara Angke memiliki KTP DKI.
"Walaupun tinggal di gubuk, kami di sini nyaman," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk memindahkan nelayan pesisir Jakarta yang terkena dampak proyek reklamasi. Caranya adalah dengan memindahkan para nelayan ke Kepulauan Seribu.
Menurut Ahok, terlepas dari adanya proyek reklamasi itu, pemindahan nelayan ke Kepulauan Seribu merupakan langkah tepat. Sebab, kata dia, biota laut yang saat ini ada di Teluk Jakarta sudah terkontaminasi logam berat.
"Sekarang ada enggak yang ribut makan kerang hijau? Sekarang Teluk Jakarta ini dari tahun 1980-an terkontaminasi logam berat. Makanya, kita mesti duduk bersama. Kita mesti pindahin," kata dia di Balai Kota, Kamis lalu.
Oleh karena itu, dengan dipindahkan ke Kepulauan Seribu, para nelayan dinilainya akan mendapatkan tangkapan biota laut yang lebih sehat.
"Kita mau siapin kampung nelayan supaya lebih bersih dan budidaya karena dunia sudah mengarah bukan cuma tangkap, tetapi ke arah ke budidaya," kata Ahok.
Sumber: Kompas.com
Palangkaraya (17/4) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Mohamad Sohibul Iman menyampaikan enam pesan politik kepada seluruh
kadernya. Salah satunya, Sohibul Iman mengingatkan politik PKS adalah
melayani rakyat.
"Pertama, luruskan niat. Mari kita tanyakan pada hati untuk apa kita berpartai politik? Untuk pribadi ataukah untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara? Kita berpolitik untuk memberikan sumbangsih bagi ummat bangsa dan negara," ujar Sohibul Iman saat membuka Rakorwil DPW PKS Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (16/4/2016).
Dia mengatakan, PKS berpolitik untuk berkontribusi agar masyarakat bisa lebih sejahtera ke depan. Jabatan menurutnya, adalah mandat bukanlah kemuliaan karena kehebatan individu.
Kedua, lanjut Sohibul Iman, meneguhkan sikap. "Sikap untuk tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kader PKS harus taat hukum dan taat ajaran agama," imbuhnya.
Menurut mantan rektor Universitas Paramadina ini, sikap tersebut adalah bentuk dua kesadaran. Kesadaran yuridis berdasarkan hukum positif RI dan kesadaran etis atas nilai nilai islam. Terlebih kader yang menjabat sebagai pejabat publik.
"Ketiga, mari bersungguh sungguh berjuang. Kita berpolitik atas kesadaran dan tanpa paksaan. Maka kita harus bekerja dengan bersungguh sungguh dan profesional," jelas dia.
Khususnya kepada anggota legislatif PKS, Sohibul Iman menekankan, jalankan seluruh fungsi legislatif dengan menjadi pionir fungsi kedewanan secara optimal.
Keempat, loyal kepada kebijakan dan arahan partai. Menurut Sohibul Iman, setiap tindakan adalah sesuai dengan arahan partai. Tindakan berdasarkan hasil syuro agar mendapatkan keberkahan.
"Tidak bergerak atas kehendak sendiri saja. Mulai hari ini kita disiplin dan loyal atas kebijakan dan arahan partai," tegas Sohibul Iman.
Kelima, pesan doktor jebolan Jepang ini, kader dan pengurus PKS harus menjaga kedekatan antara pimpinan, kader dan konstituen.
"Semakin kita mendapatkan amanah, maka semakin kita didorong untuk semakin dekat dengan kader dan konstituen. Jangan kecewakan mereka!" tegasnya.
Keenam, kader dan pengurus harus membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
"Mari kita bangun rumah besar ini bersama sama. Karena PKS tidak bisa melakukan semua sendiri. Kita membangun dengan bekerjasama dengan semua pihak," pungkas Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman
Jakarta (15/4) – Ketua Panitia Pelaksana Pusat Lomba Baca Kitab
Kuning Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mahmud Mahfudz bersyukur jumlah
pendaftar lomba mencapai 1.171 peserta, lebih dari target yaitu 1000
peserta.
“Alhamdulillah, hingga hari penutupan tanggal 12 April kemarin, jumlah pendaftar mencapai 1.174 orang, dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak yang diikuti banyak peserta,” jelas Mahmud saat meninjau pelaksanaan Lomba Baca Kitab Kuning PKS di DPW PKS DKI Jakarta, Kamis (14/4).
Data yang masuk ke panitia lomba menyebutkan bahwa 30 peserta berasal dari Provinsi Aceh, 42 peserta berasal dari Provinsi Sumatera Barat, 34 peserta berasal dari Provinsi Lampung, 47 peserta berasal dari Provinsi DKI Jakarta, 84 peserta berasal dari Provinsi Banten, 389 peserta berasal dari Provinsi Jawa Barat, 120 peserta berasal dari Provinsi Jawa Tengah, 45 peserta berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 102 peserta berasal dari Provinsi Jawa Timur, 78 peserta berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 91 peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan 29 peserta berasal dari Provinsi Gorontalo.
“Babak penyisihan tingkat kabupaten dan kota, dimulai sejak 10 April kemarin. Hari ini, Kamis, babak penyisihan tingkat provinsi di DKI dan Jawa Barat. Dan puncaknya, grand final tanggal 24 April di Kantor DPP PKS MD Building Jalan Simatupang, Jakarta Selatan,” tambah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dua periode, dari tahun 2004 hingga tahun 2014 ini.
Latar belakang kenapa adanya lomba ini, lanjutnya, adalah karena melihat fenomena umat Islam yang mulai menjauh atau alergi terhadap kitab-kitab yang berbahasa arab, khususnya Kitab Kuning, yang ada di pesantren.
"Kalau tidak dilestarikan, maka perlahan-lahan umat Islam, khususnya generasi muda tidak mengenal dan bahkan tidak mencintai khazanah warisan ulama ini,” jelas Pembimbing Umrah salah satu lembaga travel ini.
Oleh karena itu, Mahmud berharap dengan adanya lomba ini akan semakin menegaskan kontribusi pesantren kepada bangsa dan negara, khususnya menjaga tradisi intelektual agama di kalangan generasi muda.
“Agar jangan sampai pesantren selalu dianggap kampungan, tidak maju, tidak moderat, dan sebagainya. Kita ingin umat Islam kembali termotivasi belajar langsung dari rujukan ulamanya,” tambah alumnus Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, ini
Diketahui, Lomba Baca Kitab Kuning PKS adalah salah satu rangkaian acara dalam menyambut Milad PKS ke-18 pada 24 April 2016. Juara pertama dari babak final lomba ini adalah Umrah senilai 25 juta rupiah, juara kedua mendapat 20 juta rupiah, juara ketiga mendapat 15 juta rupiah. Sedangkan juara harapan I, II, dan III, berturut-turut mendapat 10 juta rupiah, 7,5 juta rupiah, dan 5 juta rupiah.
Keterangan Foto: Pemenang 1 Baca Kitab Kuning PKS Tingkat DPW (pks.or.id)
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab berkomentar tentang Kasus Ahok dan dibandingkan dengan kasus mantan Presiden PKS Ustadz Luthfi Hassan Ishaq (LHI) yang divonis 18 tahun penjara.
"Dalam Kasus SUMBER WARAS kerugian negara 191 milyar rupiah, tapi karena AHOK dianggap tidak ada NIAT, maka tidak disebut KORUPSI, sehingga KPK keberatan jadikan Ahok sebagai TERSANGKA.
Namun dalam Kasus IMPOR SAPI, walau kerugian negara 0 rupiah, tapi karena Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS, dianggap ada NIAT, maka KPK menyebutnya sebagai KORUPSI, sehingga Pengadilan pun memvonisnya 18 tahun penjara.
Sejak kapan NIAT menjadi dasar dakwaan, sedangkan KERUGIAN NEGARA diabaikan ... ???!!!"
Demikian urai Habib Rizieq yang pada 4 April lalu bersama-sama massa FPI dan FBR mendatangi gedung KPK.
(Baca: [video] Habib Rizieq Tuntut Keadilan KPK, Pejabat Muslim Ditangkap, Ahok Kafir Kenapa Dibiarkan?!)
PALU – Dua unit mesin PLTU Mpanau yang sedianya
dioperasikan untuk segera menyuplai listrik Kota Palu yang sudah
“mati-mati ayam” batal dilakukan. Gara-garanya, sejumlah karyawan mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan.
Artinya, pemadaman bergilir yang seharusnya tidak seintens dan seekstrim saat ini yang mencapai 12 jam sehari akan terus berlanjut hingga dua mesin yang sedang menjalani perbaikan rutin itu beroperasi.
“Rencananya hari ini (13/4/2016) 2 unit mesin tersebut sudah siap dioperasikan, tapi karena ada yang mogok dibatalkan,” kata Manager Office PLTU Mpanau Palu, Ir Parta Kusuma, Rabu (13/4/2016).
Walau begitu, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah karyawan itu dapat diatasi dengan memberi pemahaman tentang tuntutannya. ALhasil lanjutnya, beberapa karyawan bisa memahaminya dan beberapa di antaranya sudah mulai bekerja kembali.
Kalau katanya pekerjaan itu dapat dilaksanakan lebih cepat, maka pengoperasian satu unit mesin untuk menunjang suplai daya dapat segera tersalurkan.
“Kita berusaha keras, semoga satu unit mesin itu secepatnya bisa dioperasikan,” imbuh Patra.
Satu unit mesin lainnya lanjut Patra masih dalam proses sertifikasi, yaitu pengujian agar daya yang dihasilkan sesuai dengan yang disyaratkan oleh PLN. “Paling tidak kita butuh waktu hingga satu minggu untuk bisa mengoperasikannya,” jelasnya. (afd/beritapalu.com)
JAKARTA – Pemerintah menerapkan kebijakan berbeda
tentang harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Ketika harga BBM
bakal bertahan hingga September, tak demikian dengan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA.
Pemerintah memastikan kenaikan tarif listrik berlaku Juni mendatang atau beberapa hari sebelum puasa. Saat ini, pemerintah sudah memilah pelanggan PLN yang berhak mendapat subsidi dan tidak.
Karena itu, saat ini pemerintah sudah siap mengumumkan. Namun, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan di sidang kabinet. “Apakah segera atau ditunda, tergantung situasi?” kata Menteri ESDM Sudirman Said, seperti dilansir jpnn.com.
Sebelumnya, pemerintah sudah menurunkan harga premium dan solar sebesar Rp 500 pada awal April lalu. Harga itu bahkan disebut-sebut tak akan berubah hingga akhir tahun mendatang.
Sementara itu, warga Palu yang mendengar rencana kenaikan tarif ini bereaksi keras. Betapa tidak, pelayanan yang diberikan PLN dinilai sangat mengecewakan, terutama dalam hal pemadaman bergilir yang dilakukan sejak sepekan terakhir.
“Tidak ada masalah kalau mau naik, tapi perbaiki dulu layanan. Jangan lebih banyak mati lampunya baru harga dinaikkan,” ujar Ibrahim, warga Palu Barat.
“Ini sangat tidak adil. Masak tarif mau dinaikkan padahal penyediaanya sangat jelek, tidak bagus dan megecewakan,” komentar Johannes yang juga warga Palu Barat.
“Macam-macam saja ini PLN. Lampu mati-hidup mati-hidup, eh ini mau naikkan tarif lagi,” ujar Rahmat kesal. (afd/jpnn/beritapalu.com)
PALU – Siapkan genset atau sumber penerangan lainnya
jika tidak ingin berlarut-larut dalam kegelapan. Mungkin saran itu
cocok untuk mengatasi pemadalam listrik yang akan dilaksanakan oleh PLN Palu selama 12 jam sehari terhitung mulai Sabtu (9/4/2016).
Dikutip dari Antara, pemadaman yang cukup lama itu disebabkan karena PLN mengalami kekurangan sekitar 40 megawatt (MW) menyusul dilakukannya pemeliharaan dua unit mesin PLTU di Mpanau yang selama ini memasok sekitar 60 MW daya ke kelistrikan Palu.
“Tetapi pemadamannya tidak sekaligus 12 jam. Kita bagi empat pola setiap enam jam. Enam jam padam, enam jam menyala,” kata Manager PLN Area Palu Emir Muhaimin di acara Forum Group Diskusi ‘menyalakan harapan untuk Sulteng terang’ di Palu, Jumat (8/4/2016) seperti ditulis Antara.
Emir mengungkapakn, sebenarnya pihaknya sudah beberapa kali bermohon ke PLTU Mpanau agar menunda masa pemeliharaannya sejak Januari 2016 lalu karena banyak kegiatan nasional yang berlangsung di Palu secara berturut-turut.
Namun saat ini tidak bisa lagi menunda karena masa pemeliharaan kedua mesin dip LTU tersebut sudah lewat dan dikhawatirkan jika tertunda lagi akan berakibat fatal di masa mendatang. Yang pasti sebutnya, daya listrik di sistem Palu sudah defisit hingga 17 MW dari beban puncak sekitar 72,8 MW.
Emir memperkirakan kondisi tersebut berlangsung dalam beberapa hari mendatang dan kemungkinan baru akan normal pada akhir Mei, itupun jika semua potensi listrik yang ada termasuk dari PLTA Sulewana terpasok secara baik.
“Kita akan kembali pada posisi defisit 17 megawatt, setelah empat hari pembangkit unit 1 dan unit 2 kembali normal pada empat hari mendatang,” katanya ke Antara.
Kepala Bagian Pemeliharaan PLTU Mpanau Budi mengatakan dua pembangkit PLTU Mpanau akan memutus daya ke sistem PLN Palu karena tungku pemanas PLTU tersebut harus dibersihkan. “Kalau tidak nanti pipanya bisa meledak karena terlalu panas,” katanya.
Budi berharap masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala dapat memahami kondisi tersebut daripada harus menanggung risiko besar yang menyebabkan pemadaman bisa berlangsung lebih parah dan lebih lama.
Budi menyebutkan, sambil melakukan pemeliharaan, pihaknya juga akan menyambungkan jaringan ke unit pembangkit baru 2×18 megawatt di unit III dan VI yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ia menargetkan dalam waktu empat hari pemeliharaan sudah selesai, namun belum bisa dijamin pembangkit unit III dan IV langsung bisa beroperasi karena harus menunggu sertifikasi dulu baru bisa kita operasikan. (Antara/beritapalu)
Hidayat Nur Wahid: Pimpinan DPR tak Berhak Halangi Pergantian Fahri
 |
| Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Foto: Republika |
Ia menjelaskan, hak menyurati pimpinan DPR adalah fraksi berdasarkan keputusan DPP untuk melakukan penggantian wakil ketua DPR dari PKS. Ia menilai, keputusan Fahri seharusnya dijawab secara profesional.
''Karena ini peristiwa hukum, bukan murni peristiwa politik. Karena yang kami pahami dari tatib DPR dan MD3, enggak ada kewenangan dari pimpinan DPR untuk melakukan pengkajian terhadap surat yang disampaikan oleh fraksi,'' kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).
Hidayat mencontohkan, kasus pemecatan Gamari Sutrisno, anggota Komisi I DPR oleh PKS. Saat itu Gamari tidak melakukan perlawanan hukum, namun tetap dilakukan kajian.
''Ini satu hal yang menjadi tanda tanya besar karena setelah tujuh hari dikeluarkannya surat ke DPR dan kemudian beliau tidak melakukan perlawanan hukum, selesai. Hari ini sudah lebih dari 3 minggu kenapa juga pimpinan DPR harus melakukan kajian terhadap Pak Gamari,'' ucapnya.
Terkait posisi Fahri di DPR, lanjut dia, kalau merujuk ke Tatib di DPR jelas disebut kalau dari paket dan salah satu di antara pimpinan mundur atau ditarik, maka maka pimpinan DPR menanyakan kepada fraksi siapa yang menggantikannya.
Jika fraksi sudah memberikan surat pengganti, pimpinan DPR tidak perlu repot-repot membuat sidang paripurna. Nanti, di rapat paripurna pimpinan tinggal ditanyakan ke peserta sidang setuju atau tidak.
"Kalau ternyata mayoritas mengatakan tidak setuju ya sudah selesai, tapi kalau setuju, proses selanjutnya oleh bapak presiden, kalau ditandatangan maka terjadilah penggantian. Maka pimpinan DPR tidak perlu repot," jelasnya.(republika)
3 Pesan Habibie di Acara Milad PKS
 |
| Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie |
Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-3 RI
Bacharuddin Jusuf Habibie menghadiri acara puncak Milad ke-18 Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Habibie yang didaulat menyampaikan kuliah umum
mengingatkan PKS untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan
rakyat.Sebagai partai berlandaskan dakwah, dia berpesan agar PKS tetap berdakwah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat.
"Politik itu harus melihat undang-undang dan aturan main, supaya wawasan dalam ilmu pengetahuan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa, khususnya dapat dinikmati seluruh umat manusia," ujar Habibie, Minggu (24/4/2016).
Mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Orde Baru itu juga memberikan tiga poin penting yang perlu dipahami pengurus PKS dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Pertama, agar kader PKS terus bekerja keras demi kepentingan rakyat.
Kedua, perlunya rasionalitas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, bekerja secara profesional sesuai bidang masing-masing.
"Dan yang penting adalah kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya, tugas apa saja," ucap Habibie.
Dia juga menilai, di antara partai politik yang ada saat ini, PKS dianggap sebagai partai yang cukup konsisten sejak didirikan 18 tahun lalu. "Saya rasa dia (PKS) konsisten memihak kepentingan rakyat," tegas Habibie.
Dalam kesempatan itu, Habibie juga memberikan wejangan agar adanya sinergitas antara agama, budaya dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, peran agama sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam membuat suatu karya dalam tiap bidang yang digeluti.
"Budaya itu harus bersinergi dengan agama., tidak cukup hanya terampil dibidangnya, berisnergi agama, budaya, iptek dan keterampilan. Maka produktivitas meningkat. Dan Anda bisa menjadi unggul jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah kompleks," ucap Habibie.
Selain menyampaikan kuliah umum, Habibie juga mendapatkan penghargaan dari PKS sebagai Tokoh Muslim Negarawan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Presiden PKS Sohibul Iman.
Sumber: Liputan6.com
Mei, Seluruh Sulawesi Miliki Struktur DPC
 |
| Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan |
Jakarta (25/4) - Bidang Wilayah Dakwah (Wilda)
Sulawesi DPP PKS saat ini tengah gencar melaksanakan strategi
strukturisasi untuk melengkapi semua level kepengurusan partai.
Menurut Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan, untuk tahap pertama, dilakukan strukturisasi DPC se-Sulawesi, sejak 15 Februari hingga 15 Mei 2016 nanti.
"Yang kami wujudkan ada dua sisi. Pertama adalah keberadaan struktur DPC PKS di setiap kecamatan. Yang kedua, jumlah pengurus di tiap jenjang kepengurusan," ujar Cahyadi pada saat rapat evaluasi strukturisasi, Ahad (24/4/2016).
Wakil Ketua Wilda Sulawesi, Ahmad Hasan menambahkan perkembangan proses strukturisasi sampai level DPC berjalan menggembirakan.
"Hasilnya sangat menggembirakan. Capaian enam wilayah di Sulawesi, pada kisaran 70 sampai 80 persen hingga saat ini. Masih ada waktu 3 pekan untuk menuntaskan 100 persen", ungkap Hasan.
Ia menargetkan pada pertengahan Mei mendatang seluruh DPC di Sulawesi bakal terbentuk.
"Kami optimistis seluruh DPC berhasil kami bentuk hingga 15 Mei 2016 nanti", tambahnya.
Setelah strukturisasi DPC selesai, tahap kedua adalah melakukan Strukturisasi DPRa di seluruh desa se-Sulawesi.
"Tahap kedua dari strategi strukturisasi akan kami mulai pada bulan Juni 2016 nanti. Target kami, semua desa dan kalurahan se Sulawesi bisa dibentuk struktur DPRa PKS," pungkas Ahmad Hasan.(pks.or.id)
Menurut Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan, untuk tahap pertama, dilakukan strukturisasi DPC se-Sulawesi, sejak 15 Februari hingga 15 Mei 2016 nanti.
"Yang kami wujudkan ada dua sisi. Pertama adalah keberadaan struktur DPC PKS di setiap kecamatan. Yang kedua, jumlah pengurus di tiap jenjang kepengurusan," ujar Cahyadi pada saat rapat evaluasi strukturisasi, Ahad (24/4/2016).
Wakil Ketua Wilda Sulawesi, Ahmad Hasan menambahkan perkembangan proses strukturisasi sampai level DPC berjalan menggembirakan.
"Hasilnya sangat menggembirakan. Capaian enam wilayah di Sulawesi, pada kisaran 70 sampai 80 persen hingga saat ini. Masih ada waktu 3 pekan untuk menuntaskan 100 persen", ungkap Hasan.
Ia menargetkan pada pertengahan Mei mendatang seluruh DPC di Sulawesi bakal terbentuk.
"Kami optimistis seluruh DPC berhasil kami bentuk hingga 15 Mei 2016 nanti", tambahnya.
Setelah strukturisasi DPC selesai, tahap kedua adalah melakukan Strukturisasi DPRa di seluruh desa se-Sulawesi.
"Tahap kedua dari strategi strukturisasi akan kami mulai pada bulan Juni 2016 nanti. Target kami, semua desa dan kalurahan se Sulawesi bisa dibentuk struktur DPRa PKS," pungkas Ahmad Hasan.(pks.or.id)
Sekolah Kepemimpinan PKS Siapkan Pengurus Daerah di Masyarakat
Ketua Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo dan Ketua Bidang
Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi Noerhadi.
Depok (23/4) --
Program Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) yang digelar Dewan Pengurus
Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pelajaran yang
luar biasa kepada para pimpinan PKS. Khususnya para pejabat partai di
daerah untuk berkontribusi di masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS
DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, program SKP yang berlangsung di
Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada 20-23 April ini sangat
bermanfaat.
"Para peserta mendapatkan frame atau
kerangka berpikir mengenai dakwah dan politik serta bagaimana berkiprah
di tengah-tengah masyarakat, SKP menciptakan pimpinan PKS agar lebih
berperan optimal," katanya, Sabtu (23/4).
Program seperti SKP, ujar dia, sangat
diperlukan. Bukan hanya pimpinan di tingkat DPP dan DPW. Dia menilai,
program tersebut akan sangat bermanfaat jika diadakan di tingkat dewan
pengurus daerah, dewan pengurus cabang hingga ranting.
"Sebaiknya SKP juga diadakan untuk
pengurus PKS tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Jakarta,
mudah-mudahan hal ini dapat terwujud," kata Syakir.
Dari DPW PKS DKI Jakarta sendiri yang
hadir di program SKP, selain Syakir Purnomo, hadir pula Ketua Bidang
Kaderisasi Abdul Aziz Abdul Rouf dan Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan
Lembaga Profesi Noerhadi.
Santri Aceh Jadi Juara I Lomba Baca Kitab Kuning Nasional
 |
| (Kiri ke Kanan): Ketua DPW PKS Aceh Ghufron Zainal Abidin, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan para emenang lomba baca kitab kuning di Milad PKS. (Foto: Tyarin) |
Jakarta (24/4) -- Delegasi dari Aceh, Ahmadi (22)
berhasil menjadi yang terbaik dalam Lomba Baca Kitab Kuning Nasional
yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka
Milad ke-18 PKS.
Ahmadi menyisihkan 1.277 peserta secara nasional dari 14 propinsi di seluruh Indonesia. Ahmadi yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Al Aziziyah, Bireun, Aceh ini mengaku menjadi juara I adalah kenikmatan.
Ia sedari awal memang ingin mengikuti perlombaan baca kitab kuning yang diadakan PKS ini demi meningkatkan kecintaan terhadap khazanah ilmu Islam. "Malam sebelum final saya sampai tak tidur mengulang-ngulang pembelajaran," ujar Ahmadi mengisahkan perjuangannya setelah dinobatkan menjadi yang terbaik, Ahad (24/4/2016).
Menurut dia, perlombaan membaca kitab kuning yang diadakan PKS sangat memotivasi dirinya dan pemuda Muslim lainnya untuk mengkaji kitab. "Buktinya dari antusiasme dan banyaknya peserta yang ikut," ujar dia.
Ahmadi mengaku selain kembali terus mengulang-ulang bacaan, ia senantiasa menggiatkan ibadah kepada Allah SWT. "Saling berkaitan, semakin kita memahami kitab semakin semangat ibadah kita," papar dia.
Ia berhadap PKS tiap tahun menyelenggarakan berbagai perlombaan keislaman, tak hanya sebatas membaca kitab kuning. "Harapannya tahun depan cabang lain diperlombakan untuk menambah semangat anak muda Islam," papar pemuda asli Aceh ini.
Sebelumnya Ahmadi berhasil menyisihkan 39 peserta lain dari Aceh untuk menjadi yang terbaik di tingkat propinsi. Santri yang mengaku gemar mengikuti perlombaan keislaman ini sebelumnya juga meraih prestasi menjadi juara I lomba baca kitab kuning tingkat Propinsi Aceh pada 2014 silam.
Anggota Dewan Juri Muslih Abdul Karim menambahkan antusiasme peserta lomba sangat tinggi. Awalnya panitianya menargetkan seribu peserta, namun membludak menjadi 1.277 peserta.
Muslih juga mengumumkan daftar pemenang lomba baca Kitab Kuning Tingkat Nasional. Juara I Ahmadi dari Aceh, Juara II Fathul Munif dari Jawa Timur, Juara III Ahmad Homaidi dari DKI Jakarta. Sementara Juara Harapan I diraih M Irfan dari Sulawesi Selatan, Harapan II diraih Ujang Anwar Mubarok dari Jawa Barat dan Juara Harapan III diperoleh Sholahuddin dari Banten. "Juara pertama insyaAllah akan umrah ke rumah Allah di Makkah Al Mukaramah," papar Muslih.
Dewan juri dalam babak Final Lomba Baca Kitab Kuning terdiri dari KH Syuhada Syarkun (Pesantren Salafiyah Tebuireng, Jawa Timur), KH Ahzami Samiun Jazuli (Pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Hikmah, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat), dan KH Muslih Abdul Karim (Pengasuh Ponpes Baitul Quran, Depok, Jawa Barat).
Ahmadi menyisihkan 1.277 peserta secara nasional dari 14 propinsi di seluruh Indonesia. Ahmadi yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Al Ikhlas Al Aziziyah, Bireun, Aceh ini mengaku menjadi juara I adalah kenikmatan.
Ia sedari awal memang ingin mengikuti perlombaan baca kitab kuning yang diadakan PKS ini demi meningkatkan kecintaan terhadap khazanah ilmu Islam. "Malam sebelum final saya sampai tak tidur mengulang-ngulang pembelajaran," ujar Ahmadi mengisahkan perjuangannya setelah dinobatkan menjadi yang terbaik, Ahad (24/4/2016).
Menurut dia, perlombaan membaca kitab kuning yang diadakan PKS sangat memotivasi dirinya dan pemuda Muslim lainnya untuk mengkaji kitab. "Buktinya dari antusiasme dan banyaknya peserta yang ikut," ujar dia.
Ahmadi mengaku selain kembali terus mengulang-ulang bacaan, ia senantiasa menggiatkan ibadah kepada Allah SWT. "Saling berkaitan, semakin kita memahami kitab semakin semangat ibadah kita," papar dia.
Ia berhadap PKS tiap tahun menyelenggarakan berbagai perlombaan keislaman, tak hanya sebatas membaca kitab kuning. "Harapannya tahun depan cabang lain diperlombakan untuk menambah semangat anak muda Islam," papar pemuda asli Aceh ini.
Sebelumnya Ahmadi berhasil menyisihkan 39 peserta lain dari Aceh untuk menjadi yang terbaik di tingkat propinsi. Santri yang mengaku gemar mengikuti perlombaan keislaman ini sebelumnya juga meraih prestasi menjadi juara I lomba baca kitab kuning tingkat Propinsi Aceh pada 2014 silam.
Anggota Dewan Juri Muslih Abdul Karim menambahkan antusiasme peserta lomba sangat tinggi. Awalnya panitianya menargetkan seribu peserta, namun membludak menjadi 1.277 peserta.
Muslih juga mengumumkan daftar pemenang lomba baca Kitab Kuning Tingkat Nasional. Juara I Ahmadi dari Aceh, Juara II Fathul Munif dari Jawa Timur, Juara III Ahmad Homaidi dari DKI Jakarta. Sementara Juara Harapan I diraih M Irfan dari Sulawesi Selatan, Harapan II diraih Ujang Anwar Mubarok dari Jawa Barat dan Juara Harapan III diperoleh Sholahuddin dari Banten. "Juara pertama insyaAllah akan umrah ke rumah Allah di Makkah Al Mukaramah," papar Muslih.
Dewan juri dalam babak Final Lomba Baca Kitab Kuning terdiri dari KH Syuhada Syarkun (Pesantren Salafiyah Tebuireng, Jawa Timur), KH Ahzami Samiun Jazuli (Pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Hikmah, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat), dan KH Muslih Abdul Karim (Pengasuh Ponpes Baitul Quran, Depok, Jawa Barat).
Kebebasan dalam Demokrasi Harus Dibingkai Disiplin
 |
| Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan pidato politik dalam Tasyakuran Milad ke-18 |
PKS
di Ballroom Kartika Chandra, Jakarta, Ahad (24/4/2016) Foto:
Hermawan/RPF
Jakarta (24/4) -- Presiden PKS Mohamad Sohibul
Iman menekankan tentang pentingnya kedisiplinan dalam demokrasi. Dalam
pidato politik di puncak Tasyakuran Milad ke-18 PKS, Sohibul Iman
kembali menegaskan pesan yang pernah disampaikan Presiden ke-3 RI BJ
Habibie soal disiplin.
"Eyang Habibie pernah berpesan dalam demokrasi kita bisa membingkai kebebasan dalam kedisiplinan," kata Sohibul Iman di Ballroom Kartika Chandra, Jakarta, Ahad (24/4/2016).
Doktor lulusan Jepang ini menegaskan platform PKS adalah mendudukkan keadilan dalam jalan demokrasi. PKS, kata dia, ingin agar demokrasi memberikan ruang-ruang kebebasan namun dalam batas-batas kedisiplinan.
PKS dengan visi dan misinya yang besar akan menemui jalan terjal dalam mewujudkannya jika hanya mengagungkan kebebasan atas nama demokrasi. "Maka kita dorong kedisiplinan kader, pengurus partai dan pejabat publik dari PKS," sebut dia.
Sohibul menyebut, Munas PKS mengamanahkan agar partai naik kelas menjadi partai besar. Salah satu ukurannya adalah mendapat suara dua digit. Semakin membesar menurut Sohibul, tantangannya akan semakin rumit jika sedari sekarang disiplin tidak ditegakkan.
"Saya ingat pesan Syaikhut Tarbiyah jika yang penting adalah al quwwah (kekuatan). Buat apa besar jika centang perenang. Kita ingin besar dan kuat," kata dia. (pks.or.id)
"Eyang Habibie pernah berpesan dalam demokrasi kita bisa membingkai kebebasan dalam kedisiplinan," kata Sohibul Iman di Ballroom Kartika Chandra, Jakarta, Ahad (24/4/2016).
Doktor lulusan Jepang ini menegaskan platform PKS adalah mendudukkan keadilan dalam jalan demokrasi. PKS, kata dia, ingin agar demokrasi memberikan ruang-ruang kebebasan namun dalam batas-batas kedisiplinan.
PKS dengan visi dan misinya yang besar akan menemui jalan terjal dalam mewujudkannya jika hanya mengagungkan kebebasan atas nama demokrasi. "Maka kita dorong kedisiplinan kader, pengurus partai dan pejabat publik dari PKS," sebut dia.
Sohibul menyebut, Munas PKS mengamanahkan agar partai naik kelas menjadi partai besar. Salah satu ukurannya adalah mendapat suara dua digit. Semakin membesar menurut Sohibul, tantangannya akan semakin rumit jika sedari sekarang disiplin tidak ditegakkan.
"Saya ingat pesan Syaikhut Tarbiyah jika yang penting adalah al quwwah (kekuatan). Buat apa besar jika centang perenang. Kita ingin besar dan kuat," kata dia. (pks.or.id)
Patut Ditiru Kader, Ustadzah Ini Bina 11 Halaqah Tiap Pekan
 |
| Ustazah Indra sedang memegang Piagam Penghargaan dalam acara tasyakuran Milad PKS ke-18 di Hotel Kartika Chandra, Ahad (24/4/2016). Foto: Hermawan |
Keaktifannya membina masyarakat, mendorong tim dari PKS mendaulatnya sebagai Tokoh Perempuan Produktif dalam membina. Dalam acara puncak Milad ke-18 PKS yang digelar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (24/4/2016), Ustazah Indra diundang untuk menerima PKS Award 2016.
"Alhamdulillah ini suatu hal yang patut disyukuri. Walaupun pada prinsipnya tidak mengharapkan adanya penghargaan," tutur ibu dengan 5 anak ini.
Bagi Ustazah Indra, keaktifannya dalam berdakwah dan penghargaan PKS Award yang diterimanya tidak lain sebagai motivasi untuk terus berkhidmat dan menjadi pribadi lebih baik. Dia berharap, apa yang dilakukannya mampu mendorong orang lain untuk berbuat yang lebih baik dalam membina masyarakat.
"Ini juga hal yang positif karena mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain," imbuhnya.
Soal aktifitasnya, Ustazah Indra menjelaskan dari 11 halaqah yang dibinanya, totalnya ada 189 peserta aktif. Sisanya merupakan binaan majlis taklim.
"Untuk halaqoh sendiri hampir setiap hari ada dalam seminggu. Senin sampai Ahad. Senin 1 kelompok, Selasa 2 kelompok, Rabu 1 kelompok, Kamis 2 kelompok, Jumat 2 kelompok, Sabtu 2 kelompok dan Ahad 1 kelompok. Sementara taklimnya seminggu sekali untuk 1 kelompok," terang perempuan jebolan MIPA UI ini.
Ustazah Indra bersyukur aktifitas dakwahnya yang padat tiap pekan tersebut mendapat dukungan penuh dari suami dan anak-anaknya. Meskipun terkadang ada kesulitan terutama dalam mengatur jadwal antara dakwah dan keluarganya.
"Mengatur waktunya alhamdulillah tidak begitu sulit. Jalani saja karena Allah menganggap kita mampu. Lagi pula suami dan anak-anak sangat mendukung kegiatan saya," pungkas Ustazah Indra.
Terbangnya Google Balloon di Udara RI Pengaturan Bisnis OTT dan Legalitas Geospatial
 |
| Proyek Google Balloon (ilustrasi) |
Oleh Marsudi B. Utomo
Ketua Departemen Tekno Industri dan Energi Ekuinteklh DPP PKS
Google Balloon dalam Project Loon, menerbangkan balon di ketinggian 20 ribu km di lapisan stratosfer di atas wilayah RI. Loon ini menjadi BTS angkasa yang dapat menjadi komplemen dari BTS darat. Cakupannya bisa lebih dari 20 kali dibanding BTS darat, memancarkan koneksi internet 4G LTE ke permukaan dengan jangkauan 40 km dari tempat balon tersebut berada, sehingga mampu menyebarkan internet di daerah-daerah terpencil.
Secara teknologi, kemanfaatan Loon ini tidak diragukan lagi. Akan tetapi, perlu dicermati persoalan yang timbul yaitu siapa yang memanfaatkan teknologi itu, Indonesia ataukah negara lain? Loon yang mengudara di wilayah RI, apakah sebatas trial BTS angkasa untuk menguji kelayakan atau stabilitas layanannya, ataukah ada agenda lain. Lalu, apakah keberadaannya mendukung kepentingan nasional Indonesia dari perspektif Ipoleksosbud-hankamnas ?
Kerja sama Operator dan OTT
Google telah melakukan kerja-sama dengan operator seluler Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata untuk berbagi spektrum seluler di 900 MHz. Meskipun tidak ada dalam RPJMN, namun masih bisa dipahami pemaksaan keinginan Presiden Jokowi dengan Loon ini yaitu untuk persebaran konektivitas internet ke wilayah terpencil dengan dampak ekonomi yang lebih cepat.
Akan tetapi, kerja sama yang digesa tersebut tetap harus memenuhi sisi legalitas apalagi dilakukan oleh perusahaan asing.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sangat jelas menyebutkan, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi adalah perusahaan berbadan hukum yang berdiri di Indonesia, antara lain BUMN dan BUMS.
Peraturan teknis mengenai bisnis perusahaan telekomunikasi seluler itu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
Sebagai pebisnis data terbesar di dunia melalui akses data (Gmail, Dropbox, Google Street, Google Earth), bisnis Google dalam Project Loon itu harus dicermati dari dua sisi; bisnis OTT (Over-the Top), dan bisnis sampingan yaitu informasi tentang kandungan mineral di wilayah RI.
Google sebagai perusahaan asing pemain OTT harus segera digesa untuk berbentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia melalui peraturan pemerintah misal dalam bentuk peraturan penyelenggara sistem elektronik. Peraturan ini melengkapi yang belum diatur dalam PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA. Peraturan ini akan mengharuskan OTT untuk mendirikan perusahaan, joint venture, atau kerjasama dengan operator, sehingga pemerintah dapat menerima masukan pajak baik iklan dan PPN. Sebagai gambaran, bisnis OTT bisa mengangkangi lebih 80 persen aplikasi di ponsel dan menguasai revenue hampir 90 persen dari total bisnis operator.
BUT untuk Google ini sejalan dengan statemen Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor DJP, Jakarta pada Rabu (06/04), bahwa di bisnis digital economy di negara-negara G20 harus ikut memberikan manfaat bagi tuan rumah, termasuk kewajiban bayar pajak di Indonesia.
Keterlibatan regulator ini juga bertujuan menjamin keamanan dan kualitas layanan serta privasi bagi pengguna sehingga konten OTT terkendali dan pengguna di tanah air terfilter dari konten yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa.
Legal geospatial
Bagaimana legalitas geospatial Loon di kawasan udara RI? Di era wireless-sensor-network (WSN), apapun bisa dijejaringkan dan apapun bisa menjadi data penting yang bisa didapat dari beragam sensor dalam suatu wireless-device. Maka, baloon yang membawa BTS angkasa itu tidak hanya bisa melayani rakyat di wilayah terpencil untuk mengakses internet, tetapi bisa juga dipakai untuk menerima pancaran informasi dari ratusan devices yang memuat beragam sensor mineral yang bisa disebar untuk kurun waktu tertentu.
UU nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengatur bahwa pengumpulan data geospasial harus memperoleh izin apabila dilakukan di daerah terlarang RI karena berpotensi menimbulkan bahaya; atau menggunakan wahana milik asing selain satelit.
Juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan UU data geospatial itu menyebutkan kegiatan pengumpulan data geospatial yang menggunakan wahana milik asing selain satelit meliputi wahana darat, air wahana udara milik asing harus mendapatkan ijin menteri. Dalam hal kegiatan pengumpulan data geospatial yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh orang asing, mekanisme izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi, jika Google Balloon itu dapat diidentifikasi sebagai "wahana milik asing", maka perlu perizinan seperti diatur di atas. Apalagi jika yang diambil foto udaranya mencakup "daerah terlarang", diantaranya kawasan terkait pertahanan dan keamanan. (pks.or.id)
Ketua Departemen Tekno Industri dan Energi Ekuinteklh DPP PKS
Google Balloon dalam Project Loon, menerbangkan balon di ketinggian 20 ribu km di lapisan stratosfer di atas wilayah RI. Loon ini menjadi BTS angkasa yang dapat menjadi komplemen dari BTS darat. Cakupannya bisa lebih dari 20 kali dibanding BTS darat, memancarkan koneksi internet 4G LTE ke permukaan dengan jangkauan 40 km dari tempat balon tersebut berada, sehingga mampu menyebarkan internet di daerah-daerah terpencil.
Secara teknologi, kemanfaatan Loon ini tidak diragukan lagi. Akan tetapi, perlu dicermati persoalan yang timbul yaitu siapa yang memanfaatkan teknologi itu, Indonesia ataukah negara lain? Loon yang mengudara di wilayah RI, apakah sebatas trial BTS angkasa untuk menguji kelayakan atau stabilitas layanannya, ataukah ada agenda lain. Lalu, apakah keberadaannya mendukung kepentingan nasional Indonesia dari perspektif Ipoleksosbud-hankamnas ?
Kerja sama Operator dan OTT
Google telah melakukan kerja-sama dengan operator seluler Indonesia yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata untuk berbagi spektrum seluler di 900 MHz. Meskipun tidak ada dalam RPJMN, namun masih bisa dipahami pemaksaan keinginan Presiden Jokowi dengan Loon ini yaitu untuk persebaran konektivitas internet ke wilayah terpencil dengan dampak ekonomi yang lebih cepat.
Akan tetapi, kerja sama yang digesa tersebut tetap harus memenuhi sisi legalitas apalagi dilakukan oleh perusahaan asing.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sangat jelas menyebutkan, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi adalah perusahaan berbadan hukum yang berdiri di Indonesia, antara lain BUMN dan BUMS.
Peraturan teknis mengenai bisnis perusahaan telekomunikasi seluler itu tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
Sebagai pebisnis data terbesar di dunia melalui akses data (Gmail, Dropbox, Google Street, Google Earth), bisnis Google dalam Project Loon itu harus dicermati dari dua sisi; bisnis OTT (Over-the Top), dan bisnis sampingan yaitu informasi tentang kandungan mineral di wilayah RI.
Google sebagai perusahaan asing pemain OTT harus segera digesa untuk berbentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia melalui peraturan pemerintah misal dalam bentuk peraturan penyelenggara sistem elektronik. Peraturan ini melengkapi yang belum diatur dalam PP No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permen Kominfo No. 21/2013 tentang Konten Seluler dan FWA. Peraturan ini akan mengharuskan OTT untuk mendirikan perusahaan, joint venture, atau kerjasama dengan operator, sehingga pemerintah dapat menerima masukan pajak baik iklan dan PPN. Sebagai gambaran, bisnis OTT bisa mengangkangi lebih 80 persen aplikasi di ponsel dan menguasai revenue hampir 90 persen dari total bisnis operator.
BUT untuk Google ini sejalan dengan statemen Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di kantor DJP, Jakarta pada Rabu (06/04), bahwa di bisnis digital economy di negara-negara G20 harus ikut memberikan manfaat bagi tuan rumah, termasuk kewajiban bayar pajak di Indonesia.
Keterlibatan regulator ini juga bertujuan menjamin keamanan dan kualitas layanan serta privasi bagi pengguna sehingga konten OTT terkendali dan pengguna di tanah air terfilter dari konten yang tidak sesuai dengan akar budaya bangsa.
Legal geospatial
Bagaimana legalitas geospatial Loon di kawasan udara RI? Di era wireless-sensor-network (WSN), apapun bisa dijejaringkan dan apapun bisa menjadi data penting yang bisa didapat dari beragam sensor dalam suatu wireless-device. Maka, baloon yang membawa BTS angkasa itu tidak hanya bisa melayani rakyat di wilayah terpencil untuk mengakses internet, tetapi bisa juga dipakai untuk menerima pancaran informasi dari ratusan devices yang memuat beragam sensor mineral yang bisa disebar untuk kurun waktu tertentu.
UU nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengatur bahwa pengumpulan data geospasial harus memperoleh izin apabila dilakukan di daerah terlarang RI karena berpotensi menimbulkan bahaya; atau menggunakan wahana milik asing selain satelit.
Juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan UU data geospatial itu menyebutkan kegiatan pengumpulan data geospatial yang menggunakan wahana milik asing selain satelit meliputi wahana darat, air wahana udara milik asing harus mendapatkan ijin menteri. Dalam hal kegiatan pengumpulan data geospatial yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan oleh orang asing, mekanisme izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi, jika Google Balloon itu dapat diidentifikasi sebagai "wahana milik asing", maka perlu perizinan seperti diatur di atas. Apalagi jika yang diambil foto udaranya mencakup "daerah terlarang", diantaranya kawasan terkait pertahanan dan keamanan. (pks.or.id)
Tim Pemadam Kebakaran DPD PKS Pontianak, Bekerja Tanpa Bayaran
 |
| Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pandu Siaga Kalbar. (Ilustrasi) |
Jakarta (24/4) - Anggota Pemadam DPD PKS
Pontianak Ami Muharsa menerima penghargaan PKS Award dalam bidang
pelestarian lingkungan. Acara penghargaan tersebut ia terima dalam
puncak acara Tasyakuran Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra,
Jakarta Selatan, Ahad (24/4/2016)
"Ya, pertama, kita berbahagia. Ini penghargaan sebenarnya untuk seluruh pemadam se-Indonesia. Ini PKS memberikan penghargaan, khususnya kepada tim pandu siaga, beberapa kader dan simpatisan," ujar Ami.
Ami menuturkan, tim pemadam kebakaran DPD PKS Pontianak dibentuk awalnya dari hal yang sederhana, yaitu sebuah sepeda motor hibah.
"Saat itu Februari 2012 kita bentuk. Kita mulai mendirikan awalnya dari sepeda motor. Sepeda motor itu hibah. Kita sebarkan pemberitahuan ke kader dan simpatisan kalau kita buat pasukan pemadam. Kemudian ada yang infak mesin dan selangnya," paparnya.
Ami mengatakan, selama ini timnya sudah terjun langsung memadamkan sekitar 300-an kasus kebakaran. Menurutnya, di Pontianak dalam satu tahun bisa terjadi kebarakan hingga seratus lebih kejadian. Dirinya menuturkan pembelajaran dilakukan tim sembari terjun langsung ke lapangan.
"Kita tidak belajar intensif soal memadamkan kebakaran. Hanya training cuma sekali dua kali dengan mengundang pemadam senior. Kita belajar dari terjun langsung. Sekarang, saking sering turunnya, walaupun baru 4 tahun sudah paham," jelasnya.
Menurut Ami tim yang berjumlah 20 orang ini bekerja memadamkan api secara sukarela tanpa ada bayaran.
"Semua free. Kita baju ditaruh di jok motor. Ada Handy Talkie (HT), ada kabar langsung ke tujuan. Kadang jam 02.00 dinihari ada panggilan. Kalau ada panggilan dan dilakukan karena kesenangan, meski berat kita turun," paparnya.
Ia menuturkan, kejadian kebakaran yang paling sering terjadi di sekitar kota Pontianak ialah rumah dan ruko. Ketika bertugas, tim bisa terjun hingga sampai enam jam, tergantung parahnya kasus kebakaran.
"Pesan saya untuk ke depan, semoga kader PKS lebih banyak karya nyatanya di masyarakat. Karena kerja nyata kita sangat dinanti, dan itu lebih berasa dakwahnya," pungkas Ami.
"Ya, pertama, kita berbahagia. Ini penghargaan sebenarnya untuk seluruh pemadam se-Indonesia. Ini PKS memberikan penghargaan, khususnya kepada tim pandu siaga, beberapa kader dan simpatisan," ujar Ami.
Ami menuturkan, tim pemadam kebakaran DPD PKS Pontianak dibentuk awalnya dari hal yang sederhana, yaitu sebuah sepeda motor hibah.
"Saat itu Februari 2012 kita bentuk. Kita mulai mendirikan awalnya dari sepeda motor. Sepeda motor itu hibah. Kita sebarkan pemberitahuan ke kader dan simpatisan kalau kita buat pasukan pemadam. Kemudian ada yang infak mesin dan selangnya," paparnya.
Ami mengatakan, selama ini timnya sudah terjun langsung memadamkan sekitar 300-an kasus kebakaran. Menurutnya, di Pontianak dalam satu tahun bisa terjadi kebarakan hingga seratus lebih kejadian. Dirinya menuturkan pembelajaran dilakukan tim sembari terjun langsung ke lapangan.
"Kita tidak belajar intensif soal memadamkan kebakaran. Hanya training cuma sekali dua kali dengan mengundang pemadam senior. Kita belajar dari terjun langsung. Sekarang, saking sering turunnya, walaupun baru 4 tahun sudah paham," jelasnya.
Menurut Ami tim yang berjumlah 20 orang ini bekerja memadamkan api secara sukarela tanpa ada bayaran.
"Semua free. Kita baju ditaruh di jok motor. Ada Handy Talkie (HT), ada kabar langsung ke tujuan. Kadang jam 02.00 dinihari ada panggilan. Kalau ada panggilan dan dilakukan karena kesenangan, meski berat kita turun," paparnya.
Ia menuturkan, kejadian kebakaran yang paling sering terjadi di sekitar kota Pontianak ialah rumah dan ruko. Ketika bertugas, tim bisa terjun hingga sampai enam jam, tergantung parahnya kasus kebakaran.
"Pesan saya untuk ke depan, semoga kader PKS lebih banyak karya nyatanya di masyarakat. Karena kerja nyata kita sangat dinanti, dan itu lebih berasa dakwahnya," pungkas Ami.
Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Kepala BNN Budi Waseso Terima PKS Award
 |
| BJ Habibie sedang memberikan Leadership Talk di acara tasyakuran Milad 18th PKS, di Jakarta, Ahad (24/4/2016). Foto: Gilang Ramadhan |
Jakarta (24/4) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh nasional dan masyarakat
atas kiprah pelayanan dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara.
Dari deretan tokoh penerima PKS Award, beberapa di antaranya Presiden
ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie dan Kepala Badan Narkotika Nasional
(BNN) Komjen Pol Budi Waseso.
PKS menganugerahi BJ Habibie dengan PKS Award Utama sebagai tokoh muslim dan negarawan yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Sementara Komjen Pol Budi Waseso dinilai sebagai tokoh pelopor gerakan nasional Indonesia bebas narkoba. BNN di bawah kepemimpinan mantan Kabareskrim Polri ini mencapai prestasi gemilang dalam pemberantasan narkoba.
Penganugerahan PKS Award dilakukan dalam Puncak Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (24/4/2016). Habibie juga didaulat menjadi pembicara utama pada sesi leadership talk dalam acara tersebut.
Selain Habibie dan Budi Waseso, PKS Award juga diberikan kepada 6 tokoh lainnya, yaitu DR Warsito Purwotaruno (Tokoh Inovasi Teknologi), Ami Suharsa (Tokoh Pelopor Peduli Lingkungan), Muhammad Alwani (Tokoh Pembedayaan Masyarakat dan Nelayan), Indra Asih (Tokoh Kader Akhwat Produktif), Khairul Anam (Tokoh Kader Ikhwan Produktif), dan Almh. Ustazah Yoyoh Yusroh (Tokoh Ibu Teladan, diwakili putrinya bernama Asma Karimah).
Puncak Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra dihadiri pimpinan pusat PKS, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) Salim Segaf Al Jufrie, Wakil Ketua MS Hidayat Nur Wahid, Presiden Sohibul Iman, Sekjen Mustafa Kamal, Ketua MPP Suharna Surapranata, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat. Selain itu, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Wakil KEtua DPD RI Farouk Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahamd Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, dan Ketua PAN Yus Usman Sumanegara.
Hadir juga beberapa kalangan intelektual seperti Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Valina Singka, pengamat politik HS Dillon, dan Indonesianis dari Australian National University (ANU).
PKS menganugerahi BJ Habibie dengan PKS Award Utama sebagai tokoh muslim dan negarawan yang telah memberikan sumbangsih besar terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara. Sementara Komjen Pol Budi Waseso dinilai sebagai tokoh pelopor gerakan nasional Indonesia bebas narkoba. BNN di bawah kepemimpinan mantan Kabareskrim Polri ini mencapai prestasi gemilang dalam pemberantasan narkoba.
Penganugerahan PKS Award dilakukan dalam Puncak Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (24/4/2016). Habibie juga didaulat menjadi pembicara utama pada sesi leadership talk dalam acara tersebut.
Selain Habibie dan Budi Waseso, PKS Award juga diberikan kepada 6 tokoh lainnya, yaitu DR Warsito Purwotaruno (Tokoh Inovasi Teknologi), Ami Suharsa (Tokoh Pelopor Peduli Lingkungan), Muhammad Alwani (Tokoh Pembedayaan Masyarakat dan Nelayan), Indra Asih (Tokoh Kader Akhwat Produktif), Khairul Anam (Tokoh Kader Ikhwan Produktif), dan Almh. Ustazah Yoyoh Yusroh (Tokoh Ibu Teladan, diwakili putrinya bernama Asma Karimah).
Puncak Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra dihadiri pimpinan pusat PKS, antara lain Ketua Majelis Syuro (MS) Salim Segaf Al Jufrie, Wakil Ketua MS Hidayat Nur Wahid, Presiden Sohibul Iman, Sekjen Mustafa Kamal, Ketua MPP Suharna Surapranata, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) Surahman Hidayat. Selain itu, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Wakil KEtua DPD RI Farouk Muhammad, Gubernur Jawa Barat Ahamd Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, dan Ketua PAN Yus Usman Sumanegara.
Hadir juga beberapa kalangan intelektual seperti Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Valina Singka, pengamat politik HS Dillon, dan Indonesianis dari Australian National University (ANU).
PKS Dorong Semua Daerah Bentuk Perda Perlindungan Nelayan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pekerja, Petani, Nelayan DPP PKS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara memang mengeluhkan terjadinya reklamasi Teluk Jakarta.
"Mereka mengeluh, dari Blok Empang jika akan melaju mereka harus memutari Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Ini membuat solar yang digunakan semakin bertambah," katanya di Jakarta, Sabtu, (23/4).
Selain itu, harga solar bersubsidi lebih mahal daripada solar non subsidi. Ini terjadi karena tidak ada stasiun penampungan BBM yang mengatur harga.
Saat ini, para nelayan Muara Angke juga galau dan takut kalau mereka terkena reklamasi. Menanggapi hal itu, Ledia mengatakan, PKS menjadi salah satu pengusung Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Petambak Udang, dan Petani Garam yang baru disahkan.
"Kami mendorong agar semua daerah membuat turunannya dalam bentuk Perda Perlindungan Nelayan. Dengan demikian, ada payung hukum dan pengaturan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Ledia.
Jajaran PKS menyambangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar suara nelayan disana.Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoiruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tagline PKS yakni Berkhidmat untuk Rakyat.
"Makanya menyambangi para nelayan penting bagi kami, ini dilakukan untuk mendengar suara mereka," katanya, Sabtu (23/4). Saat berkunjung ke sana, ujar dia, ternyata apa yang selama ini diberitakan di media massa kalau sudah tak ada ikan di Muara Angke salah.
Sumber: Republika.co.id
Presiden PKS Janji Beri Bantuan Hukum untuk Warga Muara Angke
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam berjanji akan memberikan bantuan hukum kepada para nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, yang akan digusur dan direlokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan bantuan tersebut, Sohibul yakin penggusuran terhadap permukiman nelayan Muara Angke bisa dibatalkan.
"Karena itu, kami datang ke sini supaya tahu masalah apa yang ada di sini sehingga bisa kami perjuangkan," kata Sohibul saat berdialog dengan para nelayan di Blok Empang, Muara Angke, Sabtu (23/4/2016).
Para nelayan menyatakan tidak rela digusur dan direlokasi ke Kepulauan Seribu. Mereka memohon agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan rencananya.
Arti, salah seorang warga, mengatakan bahwa para nelayan sudah hidup turun-temurun di Muara Angke. Karena itu, ia memohon agar PKS bisa memperjuangkan warga agar tidak jadi digusur.
"Kami cuma orang kecil, enggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, kami mau minta tolong bantuan dari orang-orang besar kayak Bapak-bapak. Tolong bantu kami, Pak. Kami tidak mau digusur," ujar dia seraya menangis.
Arti pun menegaskan bahwa ia dan para nelayan Muara Angke memiliki KTP DKI.
"Walaupun tinggal di gubuk, kami di sini nyaman," kata dia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk memindahkan nelayan pesisir Jakarta yang terkena dampak proyek reklamasi. Caranya adalah dengan memindahkan para nelayan ke Kepulauan Seribu.
Menurut Ahok, terlepas dari adanya proyek reklamasi itu, pemindahan nelayan ke Kepulauan Seribu merupakan langkah tepat. Sebab, kata dia, biota laut yang saat ini ada di Teluk Jakarta sudah terkontaminasi logam berat.
"Sekarang ada enggak yang ribut makan kerang hijau? Sekarang Teluk Jakarta ini dari tahun 1980-an terkontaminasi logam berat. Makanya, kita mesti duduk bersama. Kita mesti pindahin," kata dia di Balai Kota, Kamis lalu.
Oleh karena itu, dengan dipindahkan ke Kepulauan Seribu, para nelayan dinilainya akan mendapatkan tangkapan biota laut yang lebih sehat.
"Kita mau siapin kampung nelayan supaya lebih bersih dan budidaya karena dunia sudah mengarah bukan cuma tangkap, tetapi ke arah ke budidaya," kata Ahok.
Sumber: Kompas.com
Santri Madinatul Ilmi Dolo Juara Lomba Kitab Kuning (BAWA PULANG UANG TUNAI 10 JUTA RUPIAH)
PALU
– Santri Pondok Pesantren Alkhairaat
Madinatul Ilmi Dolo Kabupaten Sigi, Muhammad Andrian Pratama, berhasil menyabet
juara 1 dalam Lomba Kitab Kuning yang digelar Dewan Pengurus Wilayah Partai
Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Sulawesi Tengah.
Dengan itu, Andrian membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp10 juta
rupiah.
Kegiatan
Lomba Baca Kitab Kuning Fathul Mu’in ini digelar, di Masjid Alfirdaus, komplek
Kantor PKS Sulteng, Jl. Sisinga Mangaraja, Sabtu hingga Ahad (16-17/4).
Kepada
Media Alkhairaat, Andrian mengaku tidak memiliki banyak persiapan saat
mengikuti lomba. Dirinya bahkan baru sekali ini mengikuti lomba Kitab Kuning.
Namun soal kitab kuning, memang sedikit banyak ia telah menguasainya cara
membacanya berkat belajar di Ponpes Alkhairaat Madinatul Ilmi Dolo.
Ia
mengaku, belajar pertama kali membaca Kitab Kuning tentunya dari para ustad di
Madinatul Ilmi Dolo. Terutama, dari Ketua Utama Alkhairaat, Habib Sayyid Saggaf
Bin Muhammad Aljufri.
“Untuk
persiapan, banyak banyak membaca. Tentunya di sana banyak saingan yang
berat-berat,” kata dia saat ditanya soal persiapan menghadapi perlombaan baca
Kitab Kuning digelar PKS, pada 24 April mendatang di Jakarta.
Sementara
itu, pemenang kedua dalam lomba Kitab Kuning ini adalah Nurul Ahmad Jailani dan
pemenang ketiga adalah Muh. Khadirul Anam, dari Minbausshalihin.
Selain
itu ada pula pemenang harapan satu, yang dijuarai oleh Kasmir Abdullah juga
dari Ponpes Madinatul Ilmi. Selanjutnya
pemenang harapan kedua adalah Sawid Alwi Alkaf dari Popes Raudhatul Mustafa
Lilkhairat, dan menenag ketiga adalah Ma’ruf Amin juga dari Ponpes Raudhatul
Mustafa Lilkhairat.
Adapun
hadiah masing-masing pemenang adalah, juara I mendapatkan 10 juta rupiah, juara
II mendapatkan 5 juta rupiah, juara III
Rp3 juta, harapan I Rp2 juta, harapan II Rp 1.500.000, dan harapan III
Rp 1 juta.
Pemenang pertama juga akan mewakili Sulteng ke
tingkat Nasional. Juara pertama pada
tingkat Nasional akan mendapat hadiah Umroh ke tanah suci Mekkah, sedangkan
juara II dan III berturut-turut mendapatkan hadiah 20 juta rupiah dan 15 juta
rupiah. Juri Nasional adalah K.H. Syuhada Syarkun, S.Ag, M.HI (Pesantren
Salafiyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur); Dr. K.H. Ahzami Sami’un Jazuli, M.A.
(Pengasuh Yayasan Pendidikan Darul Hikmah Jati Asih Bekasi, Jawa Barat); dan
Dr. K.H. Muslih Abdul Karim, M.A. (Dewan Syariah Pusat PKS dan Pengasuh
Pesantren Baitul Quran Depok, Jawa Barat). Sedangkan Juri Kehormatan, hadir Habib
Dr. Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS. (YUSUF/NANANG)
6 Pesan Sohibul Iman untuk Kader PKS
Palangkaraya (17/4) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Mohamad Sohibul Iman menyampaikan enam pesan politik kepada seluruh
kadernya. Salah satunya, Sohibul Iman mengingatkan politik PKS adalah
melayani rakyat."Pertama, luruskan niat. Mari kita tanyakan pada hati untuk apa kita berpartai politik? Untuk pribadi ataukah untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara? Kita berpolitik untuk memberikan sumbangsih bagi ummat bangsa dan negara," ujar Sohibul Iman saat membuka Rakorwil DPW PKS Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Sabtu (16/4/2016).
Dia mengatakan, PKS berpolitik untuk berkontribusi agar masyarakat bisa lebih sejahtera ke depan. Jabatan menurutnya, adalah mandat bukanlah kemuliaan karena kehebatan individu.
Kedua, lanjut Sohibul Iman, meneguhkan sikap. "Sikap untuk tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Kader PKS harus taat hukum dan taat ajaran agama," imbuhnya.
Menurut mantan rektor Universitas Paramadina ini, sikap tersebut adalah bentuk dua kesadaran. Kesadaran yuridis berdasarkan hukum positif RI dan kesadaran etis atas nilai nilai islam. Terlebih kader yang menjabat sebagai pejabat publik.
"Ketiga, mari bersungguh sungguh berjuang. Kita berpolitik atas kesadaran dan tanpa paksaan. Maka kita harus bekerja dengan bersungguh sungguh dan profesional," jelas dia.
Khususnya kepada anggota legislatif PKS, Sohibul Iman menekankan, jalankan seluruh fungsi legislatif dengan menjadi pionir fungsi kedewanan secara optimal.
Keempat, loyal kepada kebijakan dan arahan partai. Menurut Sohibul Iman, setiap tindakan adalah sesuai dengan arahan partai. Tindakan berdasarkan hasil syuro agar mendapatkan keberkahan.
"Tidak bergerak atas kehendak sendiri saja. Mulai hari ini kita disiplin dan loyal atas kebijakan dan arahan partai," tegas Sohibul Iman.
Kelima, pesan doktor jebolan Jepang ini, kader dan pengurus PKS harus menjaga kedekatan antara pimpinan, kader dan konstituen.
"Semakin kita mendapatkan amanah, maka semakin kita didorong untuk semakin dekat dengan kader dan konstituen. Jangan kecewakan mereka!" tegasnya.
Keenam, kader dan pengurus harus membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
"Mari kita bangun rumah besar ini bersama sama. Karena PKS tidak bisa melakukan semua sendiri. Kita membangun dengan bekerjasama dengan semua pihak," pungkas Sohibul Iman.
Keterangan Foto: Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman
Lebihi Target, Lomba Baca Kitab Kuning PKS Tembus 1.174 Peserta
Jakarta (15/4) – Ketua Panitia Pelaksana Pusat Lomba Baca Kitab
Kuning Partai Keadilan sejahtera (PKS) Mahmud Mahfudz bersyukur jumlah
pendaftar lomba mencapai 1.171 peserta, lebih dari target yaitu 1000
peserta.“Alhamdulillah, hingga hari penutupan tanggal 12 April kemarin, jumlah pendaftar mencapai 1.174 orang, dengan Jawa Barat sebagai provinsi terbanyak yang diikuti banyak peserta,” jelas Mahmud saat meninjau pelaksanaan Lomba Baca Kitab Kuning PKS di DPW PKS DKI Jakarta, Kamis (14/4).
Data yang masuk ke panitia lomba menyebutkan bahwa 30 peserta berasal dari Provinsi Aceh, 42 peserta berasal dari Provinsi Sumatera Barat, 34 peserta berasal dari Provinsi Lampung, 47 peserta berasal dari Provinsi DKI Jakarta, 84 peserta berasal dari Provinsi Banten, 389 peserta berasal dari Provinsi Jawa Barat, 120 peserta berasal dari Provinsi Jawa Tengah, 45 peserta berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 102 peserta berasal dari Provinsi Jawa Timur, 78 peserta berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 91 peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, 40 peserta berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan 29 peserta berasal dari Provinsi Gorontalo.
“Babak penyisihan tingkat kabupaten dan kota, dimulai sejak 10 April kemarin. Hari ini, Kamis, babak penyisihan tingkat provinsi di DKI dan Jawa Barat. Dan puncaknya, grand final tanggal 24 April di Kantor DPP PKS MD Building Jalan Simatupang, Jakarta Selatan,” tambah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dua periode, dari tahun 2004 hingga tahun 2014 ini.
Latar belakang kenapa adanya lomba ini, lanjutnya, adalah karena melihat fenomena umat Islam yang mulai menjauh atau alergi terhadap kitab-kitab yang berbahasa arab, khususnya Kitab Kuning, yang ada di pesantren.
"Kalau tidak dilestarikan, maka perlahan-lahan umat Islam, khususnya generasi muda tidak mengenal dan bahkan tidak mencintai khazanah warisan ulama ini,” jelas Pembimbing Umrah salah satu lembaga travel ini.
Oleh karena itu, Mahmud berharap dengan adanya lomba ini akan semakin menegaskan kontribusi pesantren kepada bangsa dan negara, khususnya menjaga tradisi intelektual agama di kalangan generasi muda.
“Agar jangan sampai pesantren selalu dianggap kampungan, tidak maju, tidak moderat, dan sebagainya. Kita ingin umat Islam kembali termotivasi belajar langsung dari rujukan ulamanya,” tambah alumnus Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, ini
Diketahui, Lomba Baca Kitab Kuning PKS adalah salah satu rangkaian acara dalam menyambut Milad PKS ke-18 pada 24 April 2016. Juara pertama dari babak final lomba ini adalah Umrah senilai 25 juta rupiah, juara kedua mendapat 20 juta rupiah, juara ketiga mendapat 15 juta rupiah. Sedangkan juara harapan I, II, dan III, berturut-turut mendapat 10 juta rupiah, 7,5 juta rupiah, dan 5 juta rupiah.
Keterangan Foto: Pemenang 1 Baca Kitab Kuning PKS Tingkat DPW (pks.or.id)
Antara AHOK & LHI
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab berkomentar tentang Kasus Ahok dan dibandingkan dengan kasus mantan Presiden PKS Ustadz Luthfi Hassan Ishaq (LHI) yang divonis 18 tahun penjara.
"Dalam Kasus SUMBER WARAS kerugian negara 191 milyar rupiah, tapi karena AHOK dianggap tidak ada NIAT, maka tidak disebut KORUPSI, sehingga KPK keberatan jadikan Ahok sebagai TERSANGKA.
Namun dalam Kasus IMPOR SAPI, walau kerugian negara 0 rupiah, tapi karena Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS, dianggap ada NIAT, maka KPK menyebutnya sebagai KORUPSI, sehingga Pengadilan pun memvonisnya 18 tahun penjara.
Sejak kapan NIAT menjadi dasar dakwaan, sedangkan KERUGIAN NEGARA diabaikan ... ???!!!"
Demikian urai Habib Rizieq yang pada 4 April lalu bersama-sama massa FPI dan FBR mendatangi gedung KPK.
(Baca: [video] Habib Rizieq Tuntut Keadilan KPK, Pejabat Muslim Ditangkap, Ahok Kafir Kenapa Dibiarkan?!)
Dua Mesin PLTU Mpanau Batal Dioperasikan Gara-Gara Karyawan Mogok Kerja
 |
PLTU Mpanau (foto: juanelektrountad.blogspot.com)
|
Artinya, pemadaman bergilir yang seharusnya tidak seintens dan seekstrim saat ini yang mencapai 12 jam sehari akan terus berlanjut hingga dua mesin yang sedang menjalani perbaikan rutin itu beroperasi.
“Rencananya hari ini (13/4/2016) 2 unit mesin tersebut sudah siap dioperasikan, tapi karena ada yang mogok dibatalkan,” kata Manager Office PLTU Mpanau Palu, Ir Parta Kusuma, Rabu (13/4/2016).
Walau begitu, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah karyawan itu dapat diatasi dengan memberi pemahaman tentang tuntutannya. ALhasil lanjutnya, beberapa karyawan bisa memahaminya dan beberapa di antaranya sudah mulai bekerja kembali.
Kalau katanya pekerjaan itu dapat dilaksanakan lebih cepat, maka pengoperasian satu unit mesin untuk menunjang suplai daya dapat segera tersalurkan.
“Kita berusaha keras, semoga satu unit mesin itu secepatnya bisa dioperasikan,” imbuh Patra.
Satu unit mesin lainnya lanjut Patra masih dalam proses sertifikasi, yaitu pengujian agar daya yang dihasilkan sesuai dengan yang disyaratkan oleh PLN. “Paling tidak kita butuh waktu hingga satu minggu untuk bisa mengoperasikannya,” jelasnya. (afd/beritapalu.com)
Juni Tarif Listrik akan Naik, Warga Palu Bereaksi
JAKARTA – Pemerintah menerapkan kebijakan berbeda
tentang harga bahan bakar minyak dan tarif listrik. Ketika harga BBM
bakal bertahan hingga September, tak demikian dengan tarif listrik untuk pelanggan 900 VA.Pemerintah memastikan kenaikan tarif listrik berlaku Juni mendatang atau beberapa hari sebelum puasa. Saat ini, pemerintah sudah memilah pelanggan PLN yang berhak mendapat subsidi dan tidak.
Karena itu, saat ini pemerintah sudah siap mengumumkan. Namun, pemerintah masih menunggu hasil pembahasan di sidang kabinet. “Apakah segera atau ditunda, tergantung situasi?” kata Menteri ESDM Sudirman Said, seperti dilansir jpnn.com.
Sebelumnya, pemerintah sudah menurunkan harga premium dan solar sebesar Rp 500 pada awal April lalu. Harga itu bahkan disebut-sebut tak akan berubah hingga akhir tahun mendatang.
Sementara itu, warga Palu yang mendengar rencana kenaikan tarif ini bereaksi keras. Betapa tidak, pelayanan yang diberikan PLN dinilai sangat mengecewakan, terutama dalam hal pemadaman bergilir yang dilakukan sejak sepekan terakhir.
“Tidak ada masalah kalau mau naik, tapi perbaiki dulu layanan. Jangan lebih banyak mati lampunya baru harga dinaikkan,” ujar Ibrahim, warga Palu Barat.
“Ini sangat tidak adil. Masak tarif mau dinaikkan padahal penyediaanya sangat jelek, tidak bagus dan megecewakan,” komentar Johannes yang juga warga Palu Barat.
“Macam-macam saja ini PLN. Lampu mati-hidup mati-hidup, eh ini mau naikkan tarif lagi,” ujar Rahmat kesal. (afd/jpnn/beritapalu.com)
Susunan Rekomposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi PKS DPR RI
Jakarta (11/4) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini
mengumumkan rekomposisi fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan dalam Rapat
Pleno hari ini, Senin (11/4).
Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).
“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.
Berikut adalah susunan rekomposisi yang secara resmi mulai berlaku pada Tahun Sidang IV Masa Persidangan 2015-2016
1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T
2. Komisi I
- Ketua: Dr. Abdul Kharis Almasyhari (Kapoksi)
- Anggota: Jazuli Juwaini, MA; Dr. Sukamta (Banggar), Dr. Hidayat Nur Wahid
3. Komisi II
- Wakil Ketua: Drs. Almuzzammil Yusuf, M.Si
- Anggota: Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (Banggar) dan Drs. Chairul Anwar, S.Apt
4. Komisi III
- Kapoksi: Aboe Bakar Alhabsyi (Banggar)
- Anggota: Nasir Djamil, S.Ag; Tubagus Soemandjaja, Tifatul Sembiring
5. Komisi IV:
- Kapoksi: Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM (Banggar)
- Anggota: Dr. Sa’duddin, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, Dr. Hermanto
6. Komisi V
- Wakil Ketua: Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si
- Anggota: Mahfudz Abdurrahman,S.Sos; Ir. Sigit Sosiantomo
7. Komisi VI
- Kapoksi: Drs. H. Martri Agoeng
- Anggota: Nurhasan Zaidi, dan Adang Daradjatun
8. Komisi VII
- Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Kapoksi)
- Anggota: Rofi Munawar dan Dr. Zulkifliemansyah (Banggar)
9. Komisi VIII
- Wakil Ketua: H. Iskan Qolba Lubis (Kapoksi)
- Anggota: Muhammad Yudi Kotouky dan Drs. H. M Iqbal Romzi (Banggar)
10. Komisi IX
- Kapoksi: Ansory Siregar
- Anggota: Ahmad Zainuddin dan dr. Adang Sudrajat
11. Komisi X
- Wakil Ketua dan Kapoksi: Abdul Fikri Faqih, MM
- Anggota: Mustafa Kamal, SS; Dr. KH. Surahman Hidayat, MA; H.M. Sohibul Iman
12. Komisi XI
Kapoksi: Ecky Awal Mucharam (Banggar)
Anggota: Ir. Junaidi Auly, MM; dan Refrizal
Susunan Pengurus Fraksi PKS
1. Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
2. Wakil Ketua Bidang Polhukam: Tifatul Sembiring
3. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ansory Siregar
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi: Ecky Awal Mucharam
5. Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang): Zulkifliemansyah
6. Sekretaris Fraksi: Dr. Sukamta
7. Bendahara Fraksi: Martri Agoeng
Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota Baleg
1. Kapoksi: Dr. Hermanto
2. Anggota: Adang Daradjatun, Martri Agoeng, Junaidi Auly, dan dr. Adang Sudrajat
Anggota Banggar
1. Poksi 1: Dr. H. Sukamta
2. Poksi 2: Hadi Muyadi
3. Poksi 3: Aboe Bakar Alhabsyi
4. Poksi 4: Dr. Andi Akmal Pasluddin
5. Poksi VII: Zulkifliemansyah
6. Poksi VIII: Iqbal Romzi
7. Poksi XI: Ecky Awal Mucharam
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
1. Kapoksi: Refrizal
2. Anggota: Ansory Siregar
Mahkamah Kehormatan Dewan: Dr. KH. Surahman Hidayat (Ketua)
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
1. Wakil Ketua: Rofi Munawar
2. Anggota: Mahfudz Siddiq dan Jazuli Juwaini
Semoga berkenan dan bermanfaat.
Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (tengah)
Dalam kesempatan tersebut, Jazuli menjelaskan bahwa surat tersebut diterima olehnya dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman pada hari Rabu (6/4).
“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI.
Berikut adalah susunan rekomposisi yang secara resmi mulai berlaku pada Tahun Sidang IV Masa Persidangan 2015-2016
1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T
2. Komisi I
- Ketua: Dr. Abdul Kharis Almasyhari (Kapoksi)
- Anggota: Jazuli Juwaini, MA; Dr. Sukamta (Banggar), Dr. Hidayat Nur Wahid
3. Komisi II
- Wakil Ketua: Drs. Almuzzammil Yusuf, M.Si
- Anggota: Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (Banggar) dan Drs. Chairul Anwar, S.Apt
4. Komisi III
- Kapoksi: Aboe Bakar Alhabsyi (Banggar)
- Anggota: Nasir Djamil, S.Ag; Tubagus Soemandjaja, Tifatul Sembiring
5. Komisi IV:
- Kapoksi: Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM (Banggar)
- Anggota: Dr. Sa’duddin, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, Dr. Hermanto
6. Komisi V
- Wakil Ketua: Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si
- Anggota: Mahfudz Abdurrahman,S.Sos; Ir. Sigit Sosiantomo
7. Komisi VI
- Kapoksi: Drs. H. Martri Agoeng
- Anggota: Nurhasan Zaidi, dan Adang Daradjatun
8. Komisi VII
- Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Kapoksi)
- Anggota: Rofi Munawar dan Dr. Zulkifliemansyah (Banggar)
9. Komisi VIII
- Wakil Ketua: H. Iskan Qolba Lubis (Kapoksi)
- Anggota: Muhammad Yudi Kotouky dan Drs. H. M Iqbal Romzi (Banggar)
10. Komisi IX
- Kapoksi: Ansory Siregar
- Anggota: Ahmad Zainuddin dan dr. Adang Sudrajat
11. Komisi X
- Wakil Ketua dan Kapoksi: Abdul Fikri Faqih, MM
- Anggota: Mustafa Kamal, SS; Dr. KH. Surahman Hidayat, MA; H.M. Sohibul Iman
12. Komisi XI
Kapoksi: Ecky Awal Mucharam (Banggar)
Anggota: Ir. Junaidi Auly, MM; dan Refrizal
Susunan Pengurus Fraksi PKS
1. Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
2. Wakil Ketua Bidang Polhukam: Tifatul Sembiring
3. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ansory Siregar
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi: Ecky Awal Mucharam
5. Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang): Zulkifliemansyah
6. Sekretaris Fraksi: Dr. Sukamta
7. Bendahara Fraksi: Martri Agoeng
Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota Baleg
1. Kapoksi: Dr. Hermanto
2. Anggota: Adang Daradjatun, Martri Agoeng, Junaidi Auly, dan dr. Adang Sudrajat
Anggota Banggar
1. Poksi 1: Dr. H. Sukamta
2. Poksi 2: Hadi Muyadi
3. Poksi 3: Aboe Bakar Alhabsyi
4. Poksi 4: Dr. Andi Akmal Pasluddin
5. Poksi VII: Zulkifliemansyah
6. Poksi VIII: Iqbal Romzi
7. Poksi XI: Ecky Awal Mucharam
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
1. Kapoksi: Refrizal
2. Anggota: Ansory Siregar
Mahkamah Kehormatan Dewan: Dr. KH. Surahman Hidayat (Ketua)
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
1. Wakil Ketua: Rofi Munawar
2. Anggota: Mahfudz Siddiq dan Jazuli Juwaini
Semoga berkenan dan bermanfaat.
Keterangan Foto: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (tengah)
Mulai Sabtu (9/4/2016), Palu mengalami Pamadaman Listrik 12 Jam Sehari
PALU – Siapkan genset atau sumber penerangan lainnya
jika tidak ingin berlarut-larut dalam kegelapan. Mungkin saran itu
cocok untuk mengatasi pemadalam listrik yang akan dilaksanakan oleh PLN Palu selama 12 jam sehari terhitung mulai Sabtu (9/4/2016).Dikutip dari Antara, pemadaman yang cukup lama itu disebabkan karena PLN mengalami kekurangan sekitar 40 megawatt (MW) menyusul dilakukannya pemeliharaan dua unit mesin PLTU di Mpanau yang selama ini memasok sekitar 60 MW daya ke kelistrikan Palu.
“Tetapi pemadamannya tidak sekaligus 12 jam. Kita bagi empat pola setiap enam jam. Enam jam padam, enam jam menyala,” kata Manager PLN Area Palu Emir Muhaimin di acara Forum Group Diskusi ‘menyalakan harapan untuk Sulteng terang’ di Palu, Jumat (8/4/2016) seperti ditulis Antara.
Emir mengungkapakn, sebenarnya pihaknya sudah beberapa kali bermohon ke PLTU Mpanau agar menunda masa pemeliharaannya sejak Januari 2016 lalu karena banyak kegiatan nasional yang berlangsung di Palu secara berturut-turut.
Namun saat ini tidak bisa lagi menunda karena masa pemeliharaan kedua mesin dip LTU tersebut sudah lewat dan dikhawatirkan jika tertunda lagi akan berakibat fatal di masa mendatang. Yang pasti sebutnya, daya listrik di sistem Palu sudah defisit hingga 17 MW dari beban puncak sekitar 72,8 MW.
Emir memperkirakan kondisi tersebut berlangsung dalam beberapa hari mendatang dan kemungkinan baru akan normal pada akhir Mei, itupun jika semua potensi listrik yang ada termasuk dari PLTA Sulewana terpasok secara baik.
“Kita akan kembali pada posisi defisit 17 megawatt, setelah empat hari pembangkit unit 1 dan unit 2 kembali normal pada empat hari mendatang,” katanya ke Antara.
Kepala Bagian Pemeliharaan PLTU Mpanau Budi mengatakan dua pembangkit PLTU Mpanau akan memutus daya ke sistem PLN Palu karena tungku pemanas PLTU tersebut harus dibersihkan. “Kalau tidak nanti pipanya bisa meledak karena terlalu panas,” katanya.
Budi berharap masyarakat Kota Palu, Sigi dan Donggala dapat memahami kondisi tersebut daripada harus menanggung risiko besar yang menyebabkan pemadaman bisa berlangsung lebih parah dan lebih lama.
Budi menyebutkan, sambil melakukan pemeliharaan, pihaknya juga akan menyambungkan jaringan ke unit pembangkit baru 2×18 megawatt di unit III dan VI yang saat ini sedang dalam pembangunan. Ia menargetkan dalam waktu empat hari pemeliharaan sudah selesai, namun belum bisa dijamin pembangkit unit III dan IV langsung bisa beroperasi karena harus menunggu sertifikasi dulu baru bisa kita operasikan. (Antara/beritapalu)
