REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Junaedi mengakui komposisi kabinet kerja memang masih jauh dari ekspektasi publik meskipun dari komposisi gender, profesional dan partai sudah memadai.

"Hanya saja, masih masuknya nama-nama yang mendapat resistensi publik dan konon mendapat "sinyal" dari KPK dan PPATK perlu mendapat perhatian Jokowi," ujar Ari Junaedi di Jakarta, Ahad (26/10).

Menurut pengajar Program Pascasarsarjana Universitas Indonesia (UI) ini, Jokowi harus bisa memastikan, siapa menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja harus siap diganti.

"Terpilihnya Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan, Nina Moeloek sebagai Menteri Kesehatan, Rini Suwandi sebagai Menteri BUMN, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyo, Sudirman Said sebagai Menteri ESDM misalnya, pasti rawan mendapat gugatan publik," kata dia.

Ia mengutarakan keraguan publik harus dijawab para menteri Kabinet Kerja untuk bekerja, bekerja dan bekerja. Menjadi menteri di era Jokowi dituntut "selevel" dan "setara" dengan kelasnya Jokowi untuk mengedepankan kerja dan menjauhkan godaan korupsi.

Menurut dia, kader partai yang didapuk menjadi menteri harus segera melepaskan jabatannya di partai untuk segera berkonsetrasi penuh membenani persoalan rakyat.

"Tidak ada kata santai apalagi berleha-leha mengingat beban kerja di era pemerintahan rakyat ini lebih besar dan menjadi tumpuan rakyat. Orang seperti Ignasius Jonan, Anies Baswedan, Indroyono Soesilo, Bambang Brojonegoro, Khofifah Indar Parawansa dan Yohanna Yembise menjadi penjawab keraguan kabinet kerja," ujar dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. (Rol)