Sebab meski baru sehari menjabat sebagai Menkumham, Yasonna Laoly sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) pengesahan Muktamar Surabaya PPP kubu Romahurmuzzy. Dengan SK yang dikeluarkan Laoly, kubu Romahurmuzzy mengklaim kepengurusan partai yang sah milik kubunya, bukan lagi pimpinan Suryadarma Ali.
“Saya kira Pak Menteri kita luar biasa, baru satu hari bekerja sudah membuat SK yang mengharubirukan DPR ini,” katanya di gedung parlemen, Selasa (28/10), dilansir RoL.
Adanya SK dari Menkumham tersebut membuat perdebatan di ruang sidang paripurna memanas. Sebab, kubu Suryadarma Ali sudah mengajukan nama-nama anggota untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Sedangkan kubu Romahurmuzzy meminta pimpinan DPR mencabut keputusan yang menerima daftar nama anggota fraksi PPP ini. Akhirnya, suasana sidang diwarnai dengan terbaliknya dua meja sidang setelah pimpinan mengunci keputusan penerimaan nama-nama anggota PPP untuk komisi dan AKD.
“Inikan baru kali ini ada kejadian meja sampai terjatuh sedemikian rupa,” ujarnya.
Menurut wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, hal ini terjadi karena produk SK yang dikeluarkan oleh Menkumham yang baru satu hari bekerja. Harusnya, tindakan Menkumham juga perlu dikritisi. Sebab produknya justru membuat masalah baru di masyarakat.
“Ini satu hal penting untuk dikritisi, karena hukum itu untuk menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah,” katanya lagi.
Terkait dengan konflik yang terjadi di PPP, Hidayat mengatakan harusnya itu diselesaikan di internal partai politik oleh mahkamah partai. Dari penyampaian kubu Suryadarma Ali, menurut Mahkamah Partai PPP, muktamar yang sah yang akan diselenggarakan tanggal 30 Oktober nanti.
Maka langkah pimpinan DPR sudah tepat dengan menerima keputusan nama-nama anggota komisi dan AKD dari PPP. (ROL/sbb/dakwatuna)
Tidak ada komentar: