REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Jokowi tidak menyertakan kader Muhammadiyah sebagai menteri. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula mengatakan, pihaknya tak masalah jika tak ada kader Muhammadiyah yang duduk di Kabinet Kerja.

"Kami sudah terbiasa bekerja meski tidak ada di dalam pemerintahan, kami tidak gila jabatan. Kami malah bersyukur tidak kerja di Kabinet Kerja yang penuh kebohongan," kata Beni di Jakarta, Senin, (27/10).

Dia menyatakan, awalnya, Jokowi berjanji melakukan perampingan kementerian, namun ternyata itu hanya bohong. Hal itu terlihat dari jumlah kementerian dalam Kabinet Kerja yang jumlahnya sama dengan era presiden SBY sebanyak 34 kementerian. "Perampingan kabinet hanya wacana yang tidak ada realisasinya," ujarnya.

Beni melanjutkan, janji Presiden Jokowi yang akan menempatkan pembantu pemerintahannya yang berasal dari para ahli atau profesional juga tidak sepenuhnya terpenuhi. Jokowi, ujar Beni, sebenarnya juga melakukan bagi-bagi kekuasaan. Hal itu jelas bertentangan dengan ucapannya pada saat kampanye Pilpres 2014.

Atas dasar itu, sambung dia, Muhammadiyah pasti menolak dengan tegas kalau pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM. Beredar kabar Jokowi akan menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 per liter. Alhasil, harga premium menjadi Rp 9.500 per liter.

"Ketika kenaikan BBM diumumkan, maka kami semua akan melakukan konsolidasi menentang kenaikan harga BBM, bahkan kami akan mendesak Jokowi mundur dari jabatannya," katanya.