Arya Sandhiyudha AS
Kandidat Doktor Fatih University Turki 

“[Cukuplah upaya] mengumpulkan seluruh kekuasaan, legislatif-eksekutif-yudikatif, di satu pihak yg sama, sbg definisi Tirani”- James Madison.

Pembagian dan sasaran yg berbeda2 utk saling tinjau, krn kepentingan 1 pihak yg tak terawasi akan kalahkan kepentingan publik- James Madison.

Membuat DPR tandingan dlm sistem Presidensil akan memecah legislatif, dan dampaknya lebih buruk daripada bila terjadi dlm sistem Parlementer.

Pembelahan Parlemen seperti mbuat DPR tandingan dlm sist parlementer 'hanya' akan brdampak pd "Instabilitas Kabinet", reshuffle dll. tapi...

...dalam sistem Presidensil akan menimbulkan instabilitas demokrasi. Itu maknanya, DPR tandingan pasti akan mengganggu Demokrasi RI scr umum.

Bila DPR tandingan benar2 dijalankan, ini takkan merugikan DPR-RI, namun justru akan mencipta instabilitas demokrasi & mengganggu eksekutif.

Inilah tantangan Indonesia, krn menjalankan demokrasi dlm sist Presidensil memang tdk semudah dlm sist Parlementer.. Apalagi multi partai..

Bila yg disebut stabil itu 25-35 thn dlm brdemokrasi, mk ada 25 negara dng sist parlementer, smntar hny skitar 4 negara dng sist Presidensil.

Penyebabnya antara 2: parlemen dimatikan oleh eksekutif yg diktator, atau dikacaukan oleh para anggota parlemen yg brtindak inkonstitusional.

Ide DPR tandingan adl ide paling mengancam bagi demokrasi. Jauh lebih pasti bahayanya, bahkan dibanding soal Pilkada langsung atw perwakilan.

Dlm sist Presidensil, gerakan2 ang parlemen yg tdk 'akui' parlemen akan guncang stabilitas Demokrasi. Sila lihat Mainwaring (1993) soal ini.

Lucu kan kalau instabilitas demokrasi -juga ekonomi- terjadi justru krn akibat perilaku koalisi eksekutif di parlemen?

Demokrasi hny akan di level prosedural, kalau tidak ada Budaya Politik -Civic Culture. Salah satu cirinya dukungan thd sistem yg berlaku.

Posisi Budaya politik seperti lahan yg subur tidaknya akan menentukan apakah 'harapan baru' (new hope) dapat maujud: tumbuh-kembang-lestari.

kalau yg dimaksud sbg "Revolusi" itu cara2 yg memaksakan kehendak, tanpa indahkan sistem politik yg ada ya itu bukan BudayaPolitik Demokrasi.

Dlm sist Presidensil, Presiden-lah yg musti paling berperan utk menghimbau agar semua pihak mendukung sist politik yg ada. Bukan sebaliknya.

Presiden adalah yg paling butuh stabilitas demokrasi, agar ekonomi berjalan & kepuasan masyarakat meningkat. Perlu arahkan koalisi pendukung.

@jokowi_do2 -lah yg paling butuh stabilitas. Beliau perlu turun tangan agar Koalisi pendukungnya hormati tatanan politik & konstitusi yg ada.

*dari twit @AryaSandhiyudha (30/10/2014)