Indikasi "kegalauan" itu mulai terlihat dari perbedaan pendapat antara Presiden dan wakilnya, Jusuf Kalla, terkait tempat dan waktu pengumuman kabinet.
Analis politik dari Universitas Prof. DR. Moestopo (beragama), Dr. Andriansyah M.si, mengatakan tanda-tanda itu sungguh meresahkan publik karena menunjukkan sosok Presiden Jokowi yang peragu dan gampang ditekan.
Jokowi mengatakan pengumuman mungkin akan dilaksanakan di salah satu dari tiga tempat di luar Istana Presiden. Namun, Wapres JK membantah dan menegaskan pengumuman tetap dilakukan di Istana.
"Ditambah lagi ada pertemuan di Teuku Umar, sehingga sampai saat ini kabinet belum diumumkan. Sementara biaya untuk persiapan pengumuman di Pelabuhan Tanjung Priok sangat besar. Ini kan pengumuman kabinet presiden, bukan acara walikota," ujar Wakil Rektor Universitas Moestopo itu, Sabtu pagi, 25 Oktober 2014.
Selain itu, lanjut Andiri, ada hal menarik ketika Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penentuan isi kabinet, padahal penentuan itu adalah hal sensitif yang dalam konstitusi disebut sebagai hak perogratif Presiden.
"Jokowi tampak sekali menggunakan tangan KPK untuk menggusur calon menteri yang berpotensi bisa melakukan korupsi, atau rekam jejaknya tidak bagus," tegasnya.
Indikasi lain bahwa Jokowi "tersandera" adalah akhirnya ia memastikan pengumuman Presiden akan dilakukan di Istana Negara. Itu pun setelah KPK menyarankan pengumuman kabinet tetap dilakukan di Istana, tak seperti rencananya melakukan di beberapa lokasi yang penuh simbolitas.
Andri mengatakan, ketaatan Jokowi pada KPK hingga membuat pembentukan kabinet begitu runyam bisa diartikan berbeda oleh publik.
"Jadi, ada deal (perjanjian) apa antara Jokowi dengan KPK? Atau jangan-jangan Jokowi takut dengan KPK?" ungkapnya.
Diketahui bahwa pengumuman kabinet tertunda lagi sampai esok hari. Padahal, Wapres JK mengatakan kabinet akan segera diumumkan setelah KPK menyerahkan analisa terhadap delapan nama calon menteri sebagai pengganti delapan nama yang dianggap bermasalah sebelumnya.
Diduga ada beberapa nama yang masih dianggap tak layak oleh KPK dalam dokumen yang diserahkan Ketua KPK, Abraham Samad, kepada Presiden Jokowi kemarin malam. (rm/fs)
Tidak ada komentar: