Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya di DPR Bambang Soesatyo mengatakan Pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat berpotensi menimbulkan kerusakan yang sangat serius.
"Manuver KIH bahkan bisa menyeret pemerintahan Jokowi-JK ke pusaran konflik," katanya melalui pesan BlackBerry, Kamis 30 Oktober 2014, dilansir VIVAnews.
Menurut Bambang konflik bisa berujung pada stagnasi jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Bambang mengatakan manuver KIH yang membentuk pimpinan DPR ilegal secara tidak langsung menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis.
"KIH memaksa Jokowi-JK untuk membuat pilihan yang sangat ekstrem," ujarnya.
Pilihan itu menurut Bambang adalah mengakui pimpinan DPR yang sah. Atau mengakui pimpinan DPR illegal yang dibentuk koalisi Parpol pendukung Jokowi-JK di DPR.
"Mengakui pimpinan DPR yang sah adalah sebuah keniscayaan konstitusional bagi Jokowi-JK," ujarnya.
Sebaliknya, Jokowi-JK bertindak inkonstitusional jika mengakui pimpinan DPR illegal bentukan KIH. Artinya menurut Bambang, Jokowi-JK bisa berkonflik dengan pimpinan DPR yang sah.
"Di situlah dilema bagi Jokowi-JK," katanya.
Sebab, jika menolak mengakui pimpinan DPR ilegal maka menurut Bambang akan terjadi keretakan hubungan antara Jokowi-JK dengan parpol anggota KIH. Bahkan, bukan tidak mungkin Jokowi –JK pun terperangkap dalam konflik dengan partai-partai pendukungnya.
Lebih dari itu, medan konflik baru yang dibangun KIH akan merusak mekanisme kerjasama DPR dengan pemerintah, terutama terkait anggaran. Kalau konflik ini berlarut-larut, pemerintahan Jokowi-JK menurut Bambang bisa mengalami stagnasi.
KIH menurut Bambang harus menyadari jika Pemerintahan Jokowi-JK yang baru seumur jagung ini stagnan atau terhenti akibat konflik di DPR, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat serius.
Padahal, ada beberapa persoalan strategis yang harus segera ditangani Jokowi-JK. Misalnya, soal menipisnya stok BBM bersubsidi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menurut Bambang harus bekerjasama dengan DPR.
Tetapi, jika suasana di DPR sarat konflik seperti hari-hari ini, pemerintahan Jokowi-JK tentu saja dipaksa menunggu sampai situasinya kondusif.
"Persoalannya, sampai kapan KIH akan berhenti berulah?" ujarnya.
*sumber: VIVAnews
Tidak ada komentar: