Sejak awal, para pendiri republik telah mengambil kesimpulan bahwa kinerja pasar bebas (VOC) dan neoliberalisme (penjajah) gagal menyejahterakan warga nusantara. Maka itu, dengan sengaja mereka melahirkan negara untuk mengoreksi kinerja pasar dan logika penjajah.

Berkaitan hal ini, ahli ekonomi-politik Pancasila dari Universitas Muhammad Purwokerto, Yudhie Haryono menekankan bahwa negara sebagai aktor utama penyejahtera rakyat tidak boleh tunduk pada pasar.

Menurut dia, internasionalisasi harga bahan bakar minyak (BBM) jelas sesat dan menyesatkan sebelum negara melakukan (1) audit terhadap kepemilikan sumur minyak, (2) tata niaga minyak, (3) pembunuhan mafia minyak, (4) audit kinierja BUMN perminyakan, dan (5) realokasi keuntungan minyak.

"Jika lima langkah sudah beres, kita baru bicara harga BBM yang tujuan utamanya menyejahterakan seluruh warga negara (sesuai konstitusi)," tegas Yudhie, Minggu (9/11).

"Ingatlah bahwa kita bernegara, bukan berpasar," imbuhnya.

Mesti disadari pula, lanjut dia menekankan, pasar harus terkelola demi kesejahteraan warga negara, bukan sebaliknya.[wid]

*sumber: RMOL