JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Effendi Simbolon, secara tegas menolak rencana pemerintah yang ingin menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM saat ini tidak sesuai dengan sikap PDIP selama 10 tahun terakhir yang selalu menolak kenaikan harga.
"Marilah kita jangan menutupi sebuah kebijakan hanya untuk meliberalkan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang saya tidak setuju dengan itu," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Rabu (5/11/2014).
Ketua DPP PDIP ini mengatakan solusi terkait persoalan BBM dari PDIP telah dituangkan dalam 'buku putih'. Di buku tersebut, PDIP merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pemerintah terkait tata kelola migas.
Ketua DPP PDIP ini mengatakan solusi terkait persoalan BBM dari PDIP telah dituangkan dalam 'buku putih'. Di buku tersebut, PDIP merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pemerintah terkait tata kelola migas.
"Kami melalui justifikasi yang cukup kuat dan (buku putih) itu berlandaskan kepada kajian, studi yang cukup matang dari berbagai akademisi dan lembaga-lembaga keilmuan lainnya," katanya.
Dia menjelaskan, dalam buku tersebut disebutkan bahwa proses penanganan pengelolaan energi selama ini tidak digarap dengan serius. Bobroknya tata kelola migas itu telah diungkapkan dalam 'buku putih' sekaligus berbagai macam alternatif dan solusi.
Dikatakan Effendi, PDIP memberi beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah. Di antaranya, diversifikasi, konversi energi, pembangunan kilang baru, pemotongan tata niaga baik impor ataupun ekspor, sampai pembubaran petral. Dirinya hanya menyesalkan, hal itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.
"Pembiakan mafia tetap dibiarkan, orang-orang yang melakukan kartel di bidang migas tetap dibiarkan," ujarnya. (WA/Tribunnews)
Tidak ada komentar: