Dua hari lalu, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium naik dari Rp.6.500 menjadi Rp.8.500 dan solar dari Rp.5.500 menjadi Rp.7.500.

"Kenaikan harga BBM akan menambah daftar orang miskin baru di Sulteng," kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulteng, Zainuddin Tambuala, Selasa (18/11).

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng itu menyebutkan, kenaikan harga BBM ikut berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kenaikan harga barang juga tidak hanya memperbesar angka inflasi, tapi berpengaruh buruk terhadap daya beli masyarakat.

"Bukan hanya masyarakat yang berpendapatan rendah, pegawai pun kena imbas, termasuk nelayan kita. Seluruh kalangan kena dampak. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu mengendalikan harga barang di pasar dengan naiknya harga BBM ini," tanyanya.

Pihaknya juga menilai, rencana konversi subsidi BBM untuk peningkatan infrastruktur bagi masyarakat juga tidak berdampak apa-apa bagi masyarakat Sulteng.

"Belum ada cerita BBM naik rakyat menjadi sejahtera. Malah sebaliknya, presentase masyarakat miskin menjadi naik,"tekannya.

Dijelaskannya dengan kondisi demografi Sulteng, dimana beberapah kabupaten berada di kepulauan, maka akan menambah beban ekonomi. Harga transportasi ikut naik, barang-barang komuditas dan jasa juga ikut naik. Selanjutnya usaha kecil mikro juga akan menerima dampak yang buruk dari naiknya harga BBM.

Pihaknya belum yakin, adanya kebijakan antisipatif terhadap dampak negatif naiknya harga BBM ini.

"Sampai saat ini belum terlihat daya kendali antisipatif pemerintah," pungkasnya.

Terkait itu, Fraksi PKS di DPR RI juga menyatakan menolak kenaikan harga BBM itu. Salah satu poin dalam pernyataan sikap Fraksi PKS menilai penaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.

Sumber: Media Alkhairaat (19/11)