Jakarta, Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan ditujukan untuk 1 juta lebih masyarakat miskin dalam bertahap dan dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun, menggunakan anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial, dikritisi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Politisi PKS, Aboe Bakar Al-Hasby menilai program tersebut sepertinya program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan. Bagaimana tidak, dalam dua pekan setelah pelantikan, Presiden telah merealisasikan janji kampayenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut. Namun, ini semua kan uang negara, jadi tata cara penggunaannya ada aturan mainnya.
Karena itu, Aboe Bakar mempertanyakan pos anggaran ketiga kartu tersebut sumbernya diperoleh dari mana. Apalagi hingga saat ini, antara DPR dan Pemerintah belum mengadakan pembahasan dan penetapan bersama terkait penggunaan APBN.
"Saya merasa heran, dari mana pos anggrannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR. Semua anggaran
yang digunakan dari APBN kan harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main." Kata Aboe Bakar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (04/11/2014).
Aboe Bakar juga mengatakan yang membuat dirinya semakin bingung adalah ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. Lalu anggaran tersebut didapat dari mana dan kapan di bahas dengan DPR. Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan.
"Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat. Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahir direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan." Tukasnya.
Selain itu, Aboe juga melihat keanehan lain, siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya. Pengadaan kartu dan lain sebagainya kan harus dilakukan dengan mekanisme tender, untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja.
"Saya berharap pemerintah menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi keuangan negara." Tandasnya. [seruu.com]
Karena itu, Aboe Bakar mempertanyakan pos anggaran ketiga kartu tersebut sumbernya diperoleh dari mana. Apalagi hingga saat ini, antara DPR dan Pemerintah belum mengadakan pembahasan dan penetapan bersama terkait penggunaan APBN.
"Saya merasa heran, dari mana pos anggrannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR. Semua anggaran
yang digunakan dari APBN kan harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main." Kata Aboe Bakar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (04/11/2014).
Aboe Bakar juga mengatakan yang membuat dirinya semakin bingung adalah ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya. Lalu anggaran tersebut didapat dari mana dan kapan di bahas dengan DPR. Hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan.
"Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat. Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahir direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan." Tukasnya.
Selain itu, Aboe juga melihat keanehan lain, siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya. Pengadaan kartu dan lain sebagainya kan harus dilakukan dengan mekanisme tender, untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja.
"Saya berharap pemerintah menjelaskan berbagai persoalan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi keuangan negara." Tandasnya. [seruu.com]
Tidak ada komentar: