Presiden Joko Widodo melarang semua menteri di Kabinet Kerja untuk menghadiri rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dia beralasan, DPR saat ini masih terbagi dalam dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Iya dong. Kalau nanti kita datang ke sini keliru, datang ke sana keliru. Biar di sana sudah rampung dan sudah selesai," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11/ 2014), seperti dilansir okezone.
Menanggapi pernyataan Jokowi ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan Jokowi telah melakukan kesalahan fatal.
"Dan dalam hal ini dia (Jokowi) salah.. Kesalaham yang bisa fatal akibatnya bagi dia pribadi dan lembaganya..," ujar Fahri melalui akun twitternya @Fahrihamzah, Rabu (26/11/2014).
Lebih lanjut Politisi PKS ini memaparkan:
1. Undangan DPR itu beda dengan undangan kawinan keponakan...
2. Undangan DPR adalah turunan dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 45 kepada legislatif.
3. Kalau seorang menteri membatalkan undangan keponakannya yg kawinan...cukup pakai lisan..
4. (Atau) yang beretika, mengirim surat, kado dan bunga ucapan.
5. Anehnya menteri jokowi ini...sudah tidak jawab surat..tidak telepon..apalagi kado dan bunga...LOL
6. Kalau keputusan hakim tidak bulat... Terdakwa yang dipidana tidak boleh bilang, "hakim satukan pendapat dulu ya". (Keputusan Pengadilan tetap sah meskipun diantara hakim ada yang berbeda pendapat -ed)
7. Apalagi DPR adalah tempat perbedaan pendapat...bukan malah dijadikan alasan untuk menolak putusan DPR... (Putusan DPR memanggil menteri adalah sah, meskipun diantara anggota DPR/KIH tidak setuju -ed)
8. Jadi saya tidak mengerti.. Kenapa menkumham sebagai penasehat hukum presiden gak paham ya?
9. Bagi yang memuja @jokowi_do2 saya sarankan untuk mulai melihatnya sebagai manusia biasa yg mungkin salah...
10. Dan dalam hal ini (menginstruksikan Menteri tidak hadiri undangan DPR -ed) dia salah.. Kesalaham yang bisa fatal akibatnya bagi dia pribadi dan lembaganya..
Tidak ada komentar: