Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak Jokowi-JK untuk mewujudkan Jaminan Pendidikan Nasional (Jamdiknas). 

Ketua Umum PP KAMMI Andriyana mengatakan, Jamdiknas adalah sistem yang menjamin semua anak bangsa bisa sekolah hingga pendidikan tinggi Strata 1 (S1) dengan gratis dan berkualitas.

“Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS), kini hanya 19,88 persen anak bangsa Indonesia bisa kuliah. Ini artinya, ada 80 anak bangsa yang akan kalah bersaing dalam persaingan global. Pemerintah berkewajiban mewujudkan Jamdiknas sebagai bentuk tanggung jawab pada 80 anak bangsa yang berpotensi menjadi babu di negeri sendiri karena kalah bersaing dalam persaingan global,” kata Andri seperti dikutip dari Okezone.

Andri juga yakin anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sangat cukup untuk membiayai Jamdiknas dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bila dikelola dengan visi yang jelas dan tidak terjadi korupsi.

Kalau dihitung, terang Andri, dana pendidikan 2014 setara Rp368 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp130 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp238 triliun.

“Ironisnya, selama 2003-2013 saja terdapat 30 juta anak tidak bisa sekolah, masih banyak dijumpai infrastruktur yang rusak, serta 296 kasus korupsi dana pendidikan terungkap yang menyeret 479 tersangka, sehingga merugikan negara senilai Rp619 miliar rupiah,” ungkap Andri mengutip data KPK.

Sementara itu, Ketua Bidang Kajian Publik PP KAMMI Romidi Karnawan menambahkan, visi dan misi Jokowi-JK yang diberi nama Nawa Cita dan disampaikan kepada publik merupakan janji yang mestinya direalisasikan.

“Di antara janji pemerintah baru yang akan KAMMI kawal ialah program pemerintah yang hendak melakukan revolusi karakter bangsa. Ini disebut sebagai agenda nomor 8 dalam Nawa Cita Jokowi-JK,” kata Romi.

Dalam penjabarannya mengenai revolusi karakter bangsa itu, tambah Romi, Jokowi-JK berjanji akan memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Romi berpendapat Jamdiknas itu mendesak untuk diimplementasikan mengingat tahun depan Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Tentu perhatian pemerintah terhadap kualitas SDM (sumber daya manusia, red) perlu lebih ditingkatkan. Diharapkan dengan mewujudkan Jamdiknas, daya saing SDM kita akan terdongkrak. Jangan sampai ketika persaingan sudah bebas nanti kita justru menjadi “babu” di negeri sendiri,” ulasnya.

Selain itu, Romi juga menegaskan KAMMI siap mengawal penggunaan anggaran pendidikan. Dirinya menengarai selama ini anggaran tersebut selalu menjadi “bancakan” para koruptor. Sudah seharusnya KPK juga fokus pada korupsi dana pendidikan selain fokus pada pangan dan energi.

“Pemerintah telah zalim besar bila dengan anggaran sangat besar namun masih membiarkan 80 persen anak Bangsa Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ini artinya Pemerintah membiarkan 80 persen anak bangsa kalah dalam persaingang lobal dan menjadi babu di negeri sendiri,” pungkasnya. [gie/islamedia/okz]

http://www.islamedia.co/2014/10/siap-kawal-janji-jokowi-kammi-desak.html