Penilaian Bambang ini merujuk kepada surat konsultasi Jokowi terkait perubahan nomenklatur kementerian.
"Di surat tidak disebutkan Kementerian Koordinator Maritim. Ternyata lewat telepon dari Rumah Transisi, Pak ada tambahan Kementerian Maritim. Ya nggak bisalah. Emangnya ini negara odong-odong," kata Bamsoet, di Komplek Parlemen RI, Kamis, 23 Oktober 2014.
Bamsoet menyayangkan, di dalam suratnya, Presiden Jokowi tidak menjelaskan latar belakang perubahan nomenklatur kabinet.
"Mestinya, semuanya ada penjelasannya. Kenapa digabung, kenapa dipisah. Misalnya, Kementerian Pendidikan dengan Ristek. Dari mana ceritanya, ristek digabung dengan pendidikan. Ini surat cuma dua lembar. Harusnya diberi filosofinya, kenapa digabung, kenapa dipisah," papar Bambang.
Pukul 14.00 WIB kemarin, DPR menggelar rapat konsultasi pengganti Bamus, dengan agenda pembahasan surat Presiden soal perubahan nomenklatur kabinet. Rapat dihadiri Pimpinan DPR dan perwakilan fraksi-fraksi.
Dari Koalisi Merah Putih tampak hadir politisi Gerindra Ahmad Riza Patria, politisi PAN Viva Yoga Mauladi, dan Bambang Soesatyo.
Dari Koalisi Indonesia Hebat, diwakili politisi PDI Perjuangan Aria Bima dan Arif Wibowo. Politisi PKB Anna Muawanah, politisi Nasdem Johny G Plate, dan politisi PPP Reni Marlinawati. (fs/piyungan)
Tidak ada komentar: