 |
| Foto Ilustrasi |
Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang selama ini dinilai berkinerja buruk sehingga banyak menuai protes dari masyarakat, ternyata buntut dari akumulasi kekecewaan para pegawai di rumah sakit itu. Para pegawai tersebut merasa nasibnya tidak diperhatikan.
Oleh: Intan Hamid Ungkapan sikap kekecewaan para pegawai RSUD Undata tersebut, mencuat saat pertemuan bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng dengan pihak RSUD Undata, Rabu (13/8/2014), di baruga Deprov. Pertemuan tersebut sebagai tindaklanjut aksi unjuk rasa para perawat RSUD Undata beberapa hari lalu.
Dr. Rama mewakili staf Undata mengatakan, tindakan-tindakan pegawai Undata yang banyak menuai protes di masyarakat, adalah hal yang wajar karena merupakan bentuk akumulasi dari kemarahan pegawai yang menganggap nasibnya tidak diperhatikan selama ini.
Dokter ahli jantung ini lantas mengkritik penyebab dari persoalan ini berawal dari kinerja Pemerintah Provinsi, terutama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, gubernur dan anggota Deprov yang dinilainya tidak memperhatikan nasib Undata.
Akumulasi dari kekecewaan para pegawai Undata tersebut, katanya, juga menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa damai, Senin (11/8/2014) di depan RS Undata.
Untuk diketahui, pertemuan tersebut hanya dihadiri tiga anggota Deprov yakni, dr Ramli Isa Kukuh, I Nyoman Slamet, Bustaka Mindang, sementara anggota dewan lainnya tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan di tempat lain. Sementara pihak RSUD Undata dihadiri langsung Direktur RSUD Undata dr Abdullah, Kabag Keuangan Amir Patalau, Satuan Pengawasan Intern (SPI) Undata Made, Kabid Program dan Evaluasi Anwar, Komite Keperawatan Supratman, serta dokter-dokter rumah sakit yang memiliki jabatan strategis di Undata.
Pada pertemuan tersebut, juga terungkap akar persoalan aksi unjuk rasa damai tersebut berasal dari tidak sinkronnya antara Bidang Keuangan dan bagian IT Center RS Undata dalam mengelola pembayaran Jasa Medik (Jasmed) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Kondisi ini menyebabkan pembayaran jasa medik tertunda hingga tujuh bulan.
Dua bidang yang kinerjanya hampir sama itu, mengeluarkan informasi berbeda seputar total pembayaran keseluruhan Jasmed yang harus dibayarkan oleh rumah sakit kepada dokter, perawat, bidang, administrasi, non profesi. Bidang Keuangan mengeluarkan versi sendiri yang mengklaim perhitungan telah sesuai dengan aturan dan Surat Keputusan (SK) Direktur. Sementara itu, IT Center juga mengeluarkan versi tersendiri yang diklaim sudah teruji. Hasil perhitungan SPI dihitung dari kinerja, sehingga terjadi perbedaan hasil perhitungan yang cukup signifikan. Dari empat profesi yang ada di Undata, ada bagian yang sebelumnya hasil perhitungannya naik lantas turun, begitu juga sebaliknya.
Dampak dari perbedaan versi tersebut, SPI selaku lembaga yang bertugas mengawasi kinerja keduanya, cenderung berpatokan pada data yang dirilis IT Center berdasarkan sistem perhitungan baru, yang juga diklaim rawan kebocoran.
Anggota SPI, Made mengatakan, cara perhitungan bagian keuangan menggunakan cara lama sehingga pembayaran yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja, sementara SPI menghitung jasa dengan kinerja.
Karena perbedaan itulah, proses pembayaran jasa medik terkesan terjadi tarik ulur. Bidang Keuangan beranggapan terjadi kesalahan perhitungan, terutama saat menghitung pembayaran jasa untuk bagian administrasi.
“Uang sudah masuk hari Kamis, kami sudah berusaha hitung, tapi setelah kami hitung dengan cara yang diminta, ternyata staf saya langsung bertanya kenapa bagian administrasi bayarannya kecil. Maka kami memutuskan untuk menghitung kembali pembayaran jasa sambil mencoba mengkomunikasikannya kepada direktur saat itu,”kata Amir yang saat diikuti nada sindirian pegawai yang hadir.
Selain itu, juga terungkap pemicu aksi unjuk rasa damai itu adalah maklumat hasil rapat antara direktur, bagian keuangan, SPI dan IT Center. Isi maklumatnya adalah uang yang harus dibayarkan sesuai isi kesepakatan, dan itu persis seperti data yang dirilis IT Center. Tetapi anehnya, bidang keuangan tidak mengikuti saran maklumat padahal mereka diyakini hadir pada saat kesepakatan pembayaran berlangsung.
“Saya belum baca apa isi maklumat itu. Sampai hari ini saya belum lihat,”kata Amir yang juga masih diikuti nada sindiran dari pegawai yang hadir.
Menyikapi pernyatan Amir tersebut, Supratman secara spontanitas membantahnya. Supratman mengklaim memiliki salinan maklumat tersebut sehingga mempertanyakan sikap Amir yang terkesan cuci tangan. Supratman menegaskan, pada saat pembuatan maklumat tersebut, Bidang Keuangan turut hadir.
“Saya pikir, surat maklumat itu jelas isinya dan jelas siapa pembuatnya. Yang saya heran kenapa keuangan saat mengeluarkan Jasmed tidak mengacu pada isi maklumat itu, sementara yang dikatakan Pak Amir tadi, segala tindakan yang dilakukan keuangan mengacu pada SK direktur. Maklumat yang buat Pak Direktur berdasarkan kesepakatan bersama,”papar Supratman.
Mendengar silang pendapat tersebut, Dr Abdullah lantas berkomentar kalau dia sendiri yang membuat surat itu, walaupun mengakui pada prinsipnya surat tersebut bersifat tak resmi sehingga dinilai abal-abal oleh sebagaian pihak. Ia menjelaskan, alasan dirinya membuat maklumat tersebut, tujuannya untuk menyelamatkan kondisi yang tidak menentu saat itu.
“Saya tidak menyangka, ternyata karena maklumat itu akhirnya mempertemukan kita di sini (gedung DPRD), tapi tidak masalah, mungkin ini sudah kehendak yang di Maha Kuasa, ada seuatu hal yang perlu kita pecahkan bersama,”kata Abdullah.
Ia juga mengakui kesalahannya mengenai persoalan yang terjadi antara bagian keuangan dan IT. Seperti yang dikatakan dr Vincen, IT seperti dianaktirikan oleh bidang keuangan. Ia mengakui lalai meminimalisir gep antara bagian keuangan dan IT. Sehingga, berjanji akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) antara kedua lembaga, agar kinerjanya jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing, dimana IT bertugas menghitung dan keuangan memverifikasi.
“Tapi, selama ini saya sangat menghargai IT karena selama ini IT bekerja dengan baik dan memaparkan data yang riil. Lewat IT juga saya bisa mengetahui adanya indikasi korupsi,”terang Abdullah.
Di akhir pertemuan, Busta Kamindang meminta agar pihak RS Undata menyurat secara langsung pihak Deprov berkaitan dengan persoalan di Undata, dengan catatan data yang diberikan harus berdasarkan fakta. Sementara itu, Ramli selaku pimpinan rapat pada pertemuan, mengatakan turut mendukung IT sebab kinerjannya telah teruji dan dapat mencegah tindakan korupsi. Selain itu, ia meminta bidang keuangan dan IT bisa duduk bersama dan menyelesaikan persoalan yang ada dengan mengedepankan prinsip keterbukaan.***
http://www.harianmercusuar.com/?vwdtl=ya&pid=40194&kid=all
Tidak ada komentar: