SEKRETARIS Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri Hamzah menyatakan, kubunya saat ini semakin kuat di parlemen. Sehingga beberapa usulan yang mereka ajukan dalam sidang paripurna di DPR selalu menang, seperti Undang-undang Pilkada melalui pemilihan tak langsung hingga pemilihan pimpinan DPR dan MPR.

"Kami di KMP sejak awal koalisi ini memang diniatkan betul. Dari awal kami coba elaborasi dan diskusikan, meski memang awalnya ada perbedaan, namun kami rapi dan terkonsep," kata Fahri dalam diskusi bertajuk Peranan Parpol Penyeimbang di Pemerintahan Jokowi-JK yang diselenggarakan oleh Indonesia Democracy Monitor (INDEMO) di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2014, dilansir vivanews.

Saking rapinya, lanjut Fahri, KMP memiliki dua level struktur pimpinan. Pertama, level Presedium KMP yang diketuai Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Umum Golkar dan level Pimpinan Harian yang dipimpin oleh Idrus Marham, Sekjen DPP Golkar dan dirinya sebagai Sekretaris KMP.

"Sedangkan kubu sebelah (Koalisi Indonesia Hebat, Pengusung Jokowi-JK) itu tidak ada, mereka sejak awal taken for granted," ujarnya.

Ia menantang kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pengusung Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membangun sekretariat gabungan KIH. Sehingga kubunya dalam hal ini KMP memiliki lawan yang kuat dalam adu gagasan dan ide di parlemen.

"Kenapa Pak Jokowi, Megawati, Surya Paloh, dan para elit pimpinan koalisi itu tidak membuat kekuatan Setgab (Sekteratiat Gabungan), agar kami mempunyai mitra tanding yang sepadan," katanya.

Fahri merasa kubunya saat ini tak memiliki lawan yang kuat dalam memperdebatkan setiap usulan di sidang paripurna, sehingga KMP saat ini selalu menang dalam setiap pengambilan keputusan meski melalui jalur voting. Hal itu terlihat sejak sidang paripurna pengesahan UUMD3, UU Pilkada hingga pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang mereka kuasai.

"Ini kan kejadian lagi, kami menang di setiap voting. Lagi-lagi karena di kubu sebelah sana (KIH) tidak ada manajemen yang jelas," imbuhnya.

Menurutnya, pertarungan dua kekuatan politik sejak Pilpres hingga berlanjut di parlemen seperti saat ini memang hal yang baru dalam perpolitikan di Indonesia. Sebelumnya belum ada pertarungan yang panjang seperti yang terjadi saat ini.

"Situasi sekarang memang pengalaman baru, bahkan sebagian kaget, pecahnya dua kubu paska Pilpres. Karena sebelumnya pernah belum ada," kata Wakil Ketua DPR RI baru terpilih itu.

Pada kesempatan terpisah, Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa komposisi negara akan menjadi seimbang manakala ada check and balance yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Inilah yang kemudian dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kinerja eksekutif yang kedepan akan dikomandani oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Fahri, keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Dengan adanya pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar-benar terasa,” kata Fahri saat menjadi pembicara di acara PR Summit PKS, di Gedung Gubernuran Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (10/10) malam. (Baca: Fahri Hamzah: KMP Seimbangkan Negara)