JAKARTA - PKS isyaratkan ikut jejak Partai Golkar menolak Perppu Pilkada disahkan jadi undang-undang. Partai Islam itu beranggapan, pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang diatur dalam perppu memiliki banyak dampak negatif.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan, PKS sebenarnya mengapresiasi perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pasalnya, ada beberapa bagian dalam perppu tersebut yang dianggap berdampak positif bagi masyarakat.
"Ada juga bagian yang kita tidak (setuju). Tapi kan gak bisa terima atau tolak sebagian. Dan bisa saja, karena opsinya cuma menerima dan menolak akhirnya terpaksa menolak," kata Fahri di Gedung DPR, Rabu (3/12).
Namun, wakil ketua DPR itu mengakui, sampai sekarang PKS belum menentukan sikap resmi terkait Perppu Pilkada. Karenanya, masih terbuka kemungkinan PKS mendukung perppu.
Yang jelas, lanjut Fahri, PKS pasti akan terlibat aktif dalam proses pembahasan di DPR nanti. Pembahasan sendiri kemungkinan akan dilakukan pada bulan Januari 2015 mendatang.
"Ini masalah tidak sederhana, harus ada pembahasan. Proses politik di DPR tidak mungkin tidak ada evaluasi, mustahil. Harus ada pembahasan serius," pungkasnya. (dil/jpnn)
Tidak ada komentar: