Siti Zuhro: Fahri Seharusnya Ikuti Aturan PKS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pergantian Fahri Hamzah dari posisi anggota maupun pimpinan DPR oleh PKS dinilai sebagai urusan internal partai. Peneliti politik senior LIPI, Siti Zuhro menilai wajar terjadi pergantian posisi oleh partai pada kadernya di DPR. Sebab, keberadaan anggota DPR merupakan representasi dari partainya.
Hal itu juga berlaku untuk Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Menurut Zuhro, sikap Fahri memungkinkan PKS untuk menegakkan aturan main di partainya sendiri berdasarkan AD/ART yang ada. Seharusnya keberadaan Fahri di kursi pimpinan DPR lebih merepresentasikan PKS bukan sebagai dirinya sendiri.
“Dia bukan lagi ‘single fighter, tapi seringnya kita lihat seorang kader berlagak seperti aktor tunggal,” tutur Zuhro pada Republika, Senin (25/4).
Zuhro menambahkan, akibatnya PKS mengambil kebijakan untuk menegakkan aturan main di internal. Kader partai seharusnya mengikuti aturan main internal partai melalui AD/ART yang sudah dibentuk. Menurut Zuhro, seharusnya Fahri tetap menjalankan posisinya sebagai perwakilan dari PKS, bukan lagi menjadi ‘single fighter’ di DPR.
Pergantian rezim di partai adalah hal wajar. Terlebih, munculnya faksi-faksi di internal partai juga jamak terjadi. Kubu-kubuan dalam sebuah partai ini memang memunculkan dampak pergantian posisi oleh kader-kadernya. Yang pasti, persoalan pergantian Fahri Hamzah merupakan urusan internal dan rumah tangga PKS.
“Saya setuju seorang kader tidak lagi bebas dan leluasa karena dia membawa bendera partai, karena apapun bunyinya dia harus turuti partai,” tegas Zuhro. (Republika)
PKS Segera Ambil Langkah Politik Terkait Fahri
 |
| Add caption |
Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, keputusan rapim DPR tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pimpinan DPR agar tidak keliru. Fraksi PKS optimistis pimpinan DPR akan menghormati keputusan DPP PKS dan fraksi terkait pergantian Fahri Hamzah. Sebab, pergantian ini merupakan urusan internal partai.
“Semoga proses pergantian ini tidak mundur, DPR kan lembaga politik, ini juga proses politik,” tutur Sukamta pada Republika, Senin (25/4) malam.
Sukamta menjelaskan seluruh surat yang diperlukan untuk memproses pergantian Fahri Hamzah sudah dipenuhi oleh fraksi maupun DPP PKS. Dari surat tersebut, pimpinan DPR memang harus mengkajinya sebelum mengeluarkan keputusan. Jadi, wajar kalau pimpinan DPR membutuhkan waktu dalam proses pergantian ini.
Jadi, ada dua surat yang diserahkan ke pimpinan DPR RI. Pertama surat dari DPP PKS soal pemberhentian Fahri Hamzah, lalu surat kedua dari fraksi yang menyatakan pergantian posisi Wakil Ketua DPR RI dari Fahri Hamzah kepada Ledia Hanifah Amalia.
Menurut anggota DPR dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini, proses pergantian Fahri sedang berjalan dan tidak ada masalah. Jadi tidak ada kerugian apapun bagi PKS terkait mundurnya pergantian Fahri. “Insya Allah tidak merugikan PKS,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan DPR RI, diputuskan DPR membentuk tim kajian hukum terkait pergantian Fahri Hamzah. Tim ini akan bekerja selama 3 minggu dan baru melaporkan hasil kajiannya pada pimpinan DPR di awal masa sidang nanti.(Republika)
Konstituen Minta Fahri Hamzah Legawa
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perlawanan Fahri Hamzah terhadap keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata tak didukung daerah pemilihannya di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebab, pengurus DPW sampai DPC PKS NTB justru meminta Fahri legowo menerima keputusan dan segera mengundurkan diri dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi mengatakan, sejak menerima surat pemberhentian Fahri dari seluruh jenjang keangotaan partai, pihaknya sudah meminta Fahri untuk menerima keputusan itu dengan legowo.
Namun, permintaan itu tak digubris Fahri. Bahkan, saat ini Fahri melakukan perlawanan terhadap keputusan yang sudah dibuat oleh PKS secara institusi.
“Kami dari DPW NTB sebelum keputusan DPP keluar sudah menyampaikan berkali-kali (untuk legowo),” tutur Abdul Hadi pada Republika, Senin (25/4).
Abdul Hadi mengatakan seluruh struktur, kader dan simpatisan PKS di NTB sudah menerima keputusan pemberhentian Fahri Hamzah sebagai kader PKS.
Bahkan, imbuh dia, pengurus DPW sampai DPC solid untuk mengamankan keputusan DPP atas pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader dan anggota DPR RI. Padahal, Fahri Hamzah mampu melenggang di Senayan hasil pemilihan legislatif daerah pemilihan NTB dengan total perolehan suara sekitar 125 ribu suara.
Menurut Abdul Hadi, sebagian simpatisan PKS di NTB memang menanyakan perihal pemecatan Fahri Hamzah oleh PKS. Namun, setelah mendapat penjelasan dari pengurus, mereka dapat memaklumi dan menerima keputusan itu. Artinya, sebagian besar konstituen Fahri di NTB sudah menerima keputusan DPP soal pemecatan lulusan Universitas Indonesia tersebut dari keanggotaan partai dan DPR RI.
“Sebagian dari simpatisan yang minta klarifikasi ke struktur atau kader, bisa memaklumi dan menerima (pemecatan Fahri),” tegas dia.
Meskipun konstituen Fahri di NTB sudah meminta Fahri legowo dan menerima keputusan DPP, namun Fahri yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI justru melakukan perlawanan ke proses hukum.
Melalui tim kuasa hukumnya, Fahri melakukan gugatan atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pimpinan PKS. Selain itu, Fahri masih mengikuti rapat pimpinan bahkan dalam pembahasan surat pemberhentian yang diajukan PKS ke pimpinan DPR RI. (kompas)
3 Pesan Habibie di Acara Milad PKS
 |
| Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie |
Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-3 RI
Bacharuddin Jusuf Habibie menghadiri acara puncak Milad ke-18 Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Habibie yang didaulat menyampaikan kuliah umum
mengingatkan PKS untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan
rakyat.Sebagai partai berlandaskan dakwah, dia berpesan agar PKS tetap berdakwah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat.
"Politik itu harus melihat undang-undang dan aturan main, supaya wawasan dalam ilmu pengetahuan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa, khususnya dapat dinikmati seluruh umat manusia," ujar Habibie, Minggu (24/4/2016).
Mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Orde Baru itu juga memberikan tiga poin penting yang perlu dipahami pengurus PKS dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. Pertama, agar kader PKS terus bekerja keras demi kepentingan rakyat.
Kedua, perlunya rasionalitas dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, bekerja secara profesional sesuai bidang masing-masing.
"Dan yang penting adalah kita menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya, tugas apa saja," ucap Habibie.
Dia juga menilai, di antara partai politik yang ada saat ini, PKS dianggap sebagai partai yang cukup konsisten sejak didirikan 18 tahun lalu. "Saya rasa dia (PKS) konsisten memihak kepentingan rakyat," tegas Habibie.
Dalam kesempatan itu, Habibie juga memberikan wejangan agar adanya sinergitas antara agama, budaya dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, peran agama sangat mempengaruhi produktivitas seseorang dalam membuat suatu karya dalam tiap bidang yang digeluti.
"Budaya itu harus bersinergi dengan agama., tidak cukup hanya terampil dibidangnya, berisnergi agama, budaya, iptek dan keterampilan. Maka produktivitas meningkat. Dan Anda bisa menjadi unggul jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah kompleks," ucap Habibie.
Selain menyampaikan kuliah umum, Habibie juga mendapatkan penghargaan dari PKS sebagai Tokoh Muslim Negarawan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan Presiden PKS Sohibul Iman.
Sumber: Liputan6.com
Mei, Seluruh Sulawesi Miliki Struktur DPC
 |
| Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan |
Jakarta (25/4) - Bidang Wilayah Dakwah (Wilda)
Sulawesi DPP PKS saat ini tengah gencar melaksanakan strategi
strukturisasi untuk melengkapi semua level kepengurusan partai.
Menurut Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan, untuk tahap pertama, dilakukan strukturisasi DPC se-Sulawesi, sejak 15 Februari hingga 15 Mei 2016 nanti.
"Yang kami wujudkan ada dua sisi. Pertama adalah keberadaan struktur DPC PKS di setiap kecamatan. Yang kedua, jumlah pengurus di tiap jenjang kepengurusan," ujar Cahyadi pada saat rapat evaluasi strukturisasi, Ahad (24/4/2016).
Wakil Ketua Wilda Sulawesi, Ahmad Hasan menambahkan perkembangan proses strukturisasi sampai level DPC berjalan menggembirakan.
"Hasilnya sangat menggembirakan. Capaian enam wilayah di Sulawesi, pada kisaran 70 sampai 80 persen hingga saat ini. Masih ada waktu 3 pekan untuk menuntaskan 100 persen", ungkap Hasan.
Ia menargetkan pada pertengahan Mei mendatang seluruh DPC di Sulawesi bakal terbentuk.
"Kami optimistis seluruh DPC berhasil kami bentuk hingga 15 Mei 2016 nanti", tambahnya.
Setelah strukturisasi DPC selesai, tahap kedua adalah melakukan Strukturisasi DPRa di seluruh desa se-Sulawesi.
"Tahap kedua dari strategi strukturisasi akan kami mulai pada bulan Juni 2016 nanti. Target kami, semua desa dan kalurahan se Sulawesi bisa dibentuk struktur DPRa PKS," pungkas Ahmad Hasan.(pks.or.id)
Menurut Ketua Wilda Sulawesi Cahyadi Takariawan, untuk tahap pertama, dilakukan strukturisasi DPC se-Sulawesi, sejak 15 Februari hingga 15 Mei 2016 nanti.
"Yang kami wujudkan ada dua sisi. Pertama adalah keberadaan struktur DPC PKS di setiap kecamatan. Yang kedua, jumlah pengurus di tiap jenjang kepengurusan," ujar Cahyadi pada saat rapat evaluasi strukturisasi, Ahad (24/4/2016).
Wakil Ketua Wilda Sulawesi, Ahmad Hasan menambahkan perkembangan proses strukturisasi sampai level DPC berjalan menggembirakan.
"Hasilnya sangat menggembirakan. Capaian enam wilayah di Sulawesi, pada kisaran 70 sampai 80 persen hingga saat ini. Masih ada waktu 3 pekan untuk menuntaskan 100 persen", ungkap Hasan.
Ia menargetkan pada pertengahan Mei mendatang seluruh DPC di Sulawesi bakal terbentuk.
"Kami optimistis seluruh DPC berhasil kami bentuk hingga 15 Mei 2016 nanti", tambahnya.
Setelah strukturisasi DPC selesai, tahap kedua adalah melakukan Strukturisasi DPRa di seluruh desa se-Sulawesi.
"Tahap kedua dari strategi strukturisasi akan kami mulai pada bulan Juni 2016 nanti. Target kami, semua desa dan kalurahan se Sulawesi bisa dibentuk struktur DPRa PKS," pungkas Ahmad Hasan.(pks.or.id)
Foto Reses | Aleg PKS DPRD Donggala Meninjau SD Yang Sejak Tahun 1986 Belum Direhab
Salah satu kewajiban sebagai Anggota Legislatif dalam masa sidang
pertama tahun 2016 ini yakni Rapat bersama Masyarakat atau yang kita
kenal "Reses"/Jaring Aspirasi dilaksanakan oleh Ketua Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera Kab.Donggala Sulawesi Tengah Bapak Takwin,S.Sos,I
Reses kali ini bertempat di Desa Tanampulu Kec.Banawa Selatan. sabtu (23/4). Turut hadir Wakil Ketua DPRD yang juga Anggota Fraksi PKS Abd.Rasyid,A.Md. Hadir pula Kepala Desa dan perangkat Desa serta para tokoh masyarakat didesa tersebut.
Usai acara langsung meninjau salah satu ruang guru sebuah Sekolah Dasar yang dengan kondisi memprihatinkan karena dibangun tahun 1986 silam.
Reses kali ini bertempat di Desa Tanampulu Kec.Banawa Selatan. sabtu (23/4). Turut hadir Wakil Ketua DPRD yang juga Anggota Fraksi PKS Abd.Rasyid,A.Md. Hadir pula Kepala Desa dan perangkat Desa serta para tokoh masyarakat didesa tersebut.
Usai acara langsung meninjau salah satu ruang guru sebuah Sekolah Dasar yang dengan kondisi memprihatinkan karena dibangun tahun 1986 silam.
