Tampilkan postingan dengan label Seputar PKS. Tampilkan semua postingan
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau mengadakan PKS Expo mulai tanggal 29 April sampai 1 Mei 2016 di Markaz Dakwah PKS Riau Jalan Soekarno - Hatta, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai.
Umar Khatab, Ketua panitia Pelaksana saat ditemui Jumat (29/4/2016) mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun PKS ke 18.
"Ulang tahun PKS sendiri secara nasional tepatnya tanggal 24 April, tapi kita di Riau acaranya kita buat tanggal 29 April sampai 1 Mei." ungkapnya.
Acara puncak akan dilaksanakan pada Minggu 1 Mei 2016 dengan agenda Jalan Santai dengan berbagai hadiah. Acara jalan sehat akan dilaksanakan pukul 06.30 mulai dari Halaman Markaz Dakwah PKS Riau.
"Semua masyarakat dapat ikut, kupon undian diberi di tempat saat akan melakukan jalan sehat." ungkap Umar.
Pantauan di lokasi (Jumat, 29 April 2016) sudah ada beberapa stand yang buka. Ada stand yang menjual makanan, minuman, buku, serta pakaian. Selain itu dalam rangkaian kegiatan akan ada launching Pusat Khidmat PKS dan aneka Perlombaan. (*)
"Kita sudah siap ya untuk hari ini. Sebagaimana hukum acara perdata, nanti setelah pemeriksaan kelengkapan administratif kuasa hukum, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, proses setelahnya akan kita lakukan mediasi selama 30 hari kedepan," ujar Zainuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Zainuddin, yang juga merupakan Ketua Departemen Hukum DPP PKS ini menyebutkan dirinya mewakili pihak tergugat yang pada proses persidangan pertama ada tugas untuk melayani rakyat dan umat.
"Tiga dari pihak tergugat adalah anggota dewan, sedang menjalani tugas demi kepentingan rakyat. Dua orang adalah ustaz yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka lebih memilih kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan PKS adalah partai yang taat hukum sehingga siap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku."Kita mengikuti mekanisme hukum acara, kuasa hukum pihak penggugat menyampaikan apa, nanti kita catat, tulis, dan sampaikan kepada pimpinan PKS untuk kedepannya seperti apa," paparnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pekerja, Petani, Nelayan DPP PKS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara memang mengeluhkan terjadinya reklamasi Teluk Jakarta.
"Mereka mengeluh, dari Blok Empang jika akan melaju mereka harus memutari Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Ini membuat solar yang digunakan semakin bertambah," katanya di Jakarta, Sabtu, (23/4).
Selain itu, harga solar bersubsidi lebih mahal daripada solar non subsidi. Ini terjadi karena tidak ada stasiun penampungan BBM yang mengatur harga.
Saat ini, para nelayan Muara Angke juga galau dan takut kalau mereka terkena reklamasi. Menanggapi hal itu, Ledia mengatakan, PKS menjadi salah satu pengusung Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Petambak Udang, dan Petani Garam yang baru disahkan.
"Kami mendorong agar semua daerah membuat turunannya dalam bentuk Perda Perlindungan Nelayan. Dengan demikian, ada payung hukum dan pengaturan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Ledia.
Jajaran PKS menyambangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar suara nelayan disana.Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoiruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tagline PKS yakni Berkhidmat untuk Rakyat.
"Makanya menyambangi para nelayan penting bagi kami, ini dilakukan untuk mendengar suara mereka," katanya, Sabtu (23/4). Saat berkunjung ke sana, ujar dia, ternyata apa yang selama ini diberitakan di media massa kalau sudah tak ada ikan di Muara Angke salah.
Sumber: Republika.co.id
5 Solusi PKS Entaskan Masalah Pendidikan Nasional
 |
| Ketua Bidang Kesra DPP PKS Fahmy Alaydroes |
Jakarta (2/5) - Hari Pendidikan Nasional yang
diperingati tiap 2 Mei selalu mengingatkan bangsa Indonesia jika
membangun pendidikan nasional adalah amanat konstitusi.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes
menegaskan Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 jelas mengamanatkan pemerintah untuk
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan.
Fahmy melanjutkan saat ini pendidikan nasional yang formal terwujud dan bentuk sekolah. Sekolah di Indonesia, papar Fahmy, saat ini terdiri dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru.
"Sistem ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia di belakang China, India dan Amerika Serikat," kata Fahmy di Gedung DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Hanya saja, Fahmy mencatat, sampai kini sistem pendidikan nasional belum menemukan bentuknya yang efektif. Masih banyak masalah dan kekurangan.
Ia merinci kurikulum Pendidikan Nasional belum mewujud dengan baik, masih rumit dan ruwet. Sampai kini, Kurikulum Pendidikan Nasional masih belum jelas dan ajeg. Padahal, ujarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. "Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan," tegas Fahmy.
Selanjutnya faktor guru yang paling menentukan dalam hal baik atau tidaknya proses pendidikan, juga sarat masalah. Rata-rata kemampuan guru masih buruk. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 menunjuk angka rata-rata 5,5. "Bagaimana mereka dapat mengajar dengan baik, kalau kompetensinya selemah itu?" ujar dia.
Kurikulum yang masih belum jelas dan kemampuam guru yang lemah tentu saja akan melahirkan wajah buram potret pendidikan nasional. Fahmy mencontohkan saat ini peringkat kemampuan sains, matematika dan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat 10 terburuk di antara 76 negara di dunia. "Sebagaimana yang diukur oleh Organizational of Economic Country Development," ujar dia.
Melihat fakta dan realita Pendidikan Nasional kini, Fahmy mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis.
Pertama, merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan Pendidikan Nasional yang berkelanjutan, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. "Catatannya harus melibatkan semua stakeholders, dan menjadikannya visi bersama," ungkap Fahmy memberi solusi.
Kedua, menjadikan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional. Caranya, memastikan ketersediaaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. "Yang paling penting menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka," ungkap Solusi.
Ketiga, membangun kurikulum berjangka panjang dan berkelanjutan berlandaskan filsafat pembangun manusia Indonesia berdasarkan Agama, Pancasila, UUD 1945 sehingga terhindar dari kebijakan yang sporadis dan politis.
Keempat menghidupkan, mendukung dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam usaha memajukan sistem pendidikan nasional.
"Terakhir mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional," ujar Fahmy.
Meski masih menyisakan masalah, Fahmy meminta seluruh elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan gerakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. "Dan akhirnya selamat Hari Pendidikan Nasional mari mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat," tukas dia .
Fahmy melanjutkan saat ini pendidikan nasional yang formal terwujud dan bentuk sekolah. Sekolah di Indonesia, papar Fahmy, saat ini terdiri dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru.
"Sistem ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia di belakang China, India dan Amerika Serikat," kata Fahmy di Gedung DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Hanya saja, Fahmy mencatat, sampai kini sistem pendidikan nasional belum menemukan bentuknya yang efektif. Masih banyak masalah dan kekurangan.
Ia merinci kurikulum Pendidikan Nasional belum mewujud dengan baik, masih rumit dan ruwet. Sampai kini, Kurikulum Pendidikan Nasional masih belum jelas dan ajeg. Padahal, ujarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. "Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan," tegas Fahmy.
Selanjutnya faktor guru yang paling menentukan dalam hal baik atau tidaknya proses pendidikan, juga sarat masalah. Rata-rata kemampuan guru masih buruk. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 menunjuk angka rata-rata 5,5. "Bagaimana mereka dapat mengajar dengan baik, kalau kompetensinya selemah itu?" ujar dia.
Kurikulum yang masih belum jelas dan kemampuam guru yang lemah tentu saja akan melahirkan wajah buram potret pendidikan nasional. Fahmy mencontohkan saat ini peringkat kemampuan sains, matematika dan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat 10 terburuk di antara 76 negara di dunia. "Sebagaimana yang diukur oleh Organizational of Economic Country Development," ujar dia.
Melihat fakta dan realita Pendidikan Nasional kini, Fahmy mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis.
Pertama, merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan Pendidikan Nasional yang berkelanjutan, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. "Catatannya harus melibatkan semua stakeholders, dan menjadikannya visi bersama," ungkap Fahmy memberi solusi.
Kedua, menjadikan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional. Caranya, memastikan ketersediaaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. "Yang paling penting menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka," ungkap Solusi.
Ketiga, membangun kurikulum berjangka panjang dan berkelanjutan berlandaskan filsafat pembangun manusia Indonesia berdasarkan Agama, Pancasila, UUD 1945 sehingga terhindar dari kebijakan yang sporadis dan politis.
Keempat menghidupkan, mendukung dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam usaha memajukan sistem pendidikan nasional.
"Terakhir mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional," ujar Fahmy.
Meski masih menyisakan masalah, Fahmy meminta seluruh elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan gerakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. "Dan akhirnya selamat Hari Pendidikan Nasional mari mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat," tukas dia .
Cetak Kader Perempuan Pelopor, PKS Kembali Adakan Diklat
 |
| Wakil Ketua BPKK DPP PKS Diah Nurwitasari dalam Diklat Perempuan Pelopor, di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (1/5). Foto: Tyarin |
Jakarta (1/5) -
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS kembali
mengadakan agenda Diklat Perempuan Pelopor. Selain dilatih menjadi
pemimpin, pada diklat sesi ketiga tersebut para peserta perempuan juga dilatih tentang networking dan fundraising agar menjadi pembina masyarakat baik dalam komunitas atau masyarakat secara umum.
"Perempuan pelopor yang bekerja mulai
dari basis massa akar rumput harus bekerjasama dengan banyak pihak,
antara lain, agar hasil kerja tersebut memberi dampak sosial yang besar
dan dapat membawanya pada puncak prestasi yang mendapat pengakuan
publik," ujar Dwi Septiawati Djafar, Ketua Dept Peningkatan Kapasitas
Kader Perempuan BPKK DPP PKS, di Gedung DPP PKS, Jl TB Simatupang no 82,
Jakarta Selatan, Ahad (1/5).
Menurutnya, untuk menjadikan basis massa
yang dikelola oleh pelopor PKS menjadi tumbuh dan berkembang serta
mandiri, faktor dana memiliki peran yang cukup signifikan. Kepiawaian
kader PKS untuk melihat peluang positif serta memunculkan ide-ide
kreatif dalam kegiatan fundrising mutlak diperlukan.
Sementara itu, Wakil Ketua BPKK DPP PKS
Diah Nurwitasari menyampaikan dalam materi “Local Strategic dan
Partnership” bahwa kesuksesan perempuan membangun networking tergantung
bagaimana menarasikan gagasan.
“Kesuksesan membangun network
tergantung kepada bagaimana cara kita menarasikan ide-ide kita sehingga
menjadi ide bersama, kepentingan bersama yang kemudian menjadi
kepentingan bersama,” kata Diah.
Beberapa tokoh yang menjadi narasumber
untuk menyampaikan masalah membangun jaringan ialah Diah Nurwitasari,
pendiri The Little Hijab Homeschooling serta Deaf Community Galuh Sukmara, S.Psi. dan
pendiri LTQ Iqro Ustazah Rif'ah. Keduanya menyampaikan materi “Best
Practice Membangun Jaringan” sementara Pengelola Koperasi Salimah yang
diwakili oleh Eko Sri Wahyuni, SE, dan Ratih Mutualika dari Pengelola
Kampung Asri memaparkan materi “Best Practice Dalam Penggalangan Dana”. (pks.or.id)
DPW PKS Riau Mengadakan PKS Expo dan Kegiatan Jalan Sehat
 |
| Foto Ilustrasi |
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riau mengadakan PKS Expo mulai tanggal 29 April sampai 1 Mei 2016 di Markaz Dakwah PKS Riau Jalan Soekarno - Hatta, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai.
Umar Khatab, Ketua panitia Pelaksana saat ditemui Jumat (29/4/2016) mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun PKS ke 18.
"Ulang tahun PKS sendiri secara nasional tepatnya tanggal 24 April, tapi kita di Riau acaranya kita buat tanggal 29 April sampai 1 Mei." ungkapnya.
Acara puncak akan dilaksanakan pada Minggu 1 Mei 2016 dengan agenda Jalan Santai dengan berbagai hadiah. Acara jalan sehat akan dilaksanakan pukul 06.30 mulai dari Halaman Markaz Dakwah PKS Riau.
"Semua masyarakat dapat ikut, kupon undian diberi di tempat saat akan melakukan jalan sehat." ungkap Umar.
Pantauan di lokasi (Jumat, 29 April 2016) sudah ada beberapa stand yang buka. Ada stand yang menjual makanan, minuman, buku, serta pakaian. Selain itu dalam rangkaian kegiatan akan ada launching Pusat Khidmat PKS dan aneka Perlombaan. (*)
Sinergikan Program Pemerintah, BPKK PKS Karanganyar Kunjungi BP3AKB
 |
| Add caption |
Karanganyar (27/4)
-- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Karanganyar
menggelar kunjungan ke Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar. Kunjungan ini
merupakan salah satu program BPKK untuk menjalin hubungan dengan
institusi yang mempunyai kesamaan program.
Ketua BPKK PKS Karanganyar, Jati
Wijayanti dalam sambutannya menyampaikan keinginan PKS untuk bersinergi
dengan lembaga pemerintah tersebut dalam menjalankan program untuk
masyarakat Karanganyar.
“Kunjungan kami ini dalam rangka menggali program lembaga pemerintah yang
bisa bersinergi dengan PKS, dalam hal ini BPKK, sebagai kiprah kecil
kami untuk bumi Karanganyar. Kebetulan bidang kerja BP3AKB sangat
beririsan dengan program BPKK PKS, oleh karena itu barangkali ke depan
kita bisa lebih bersinergi dengan BP3AKB “ tutur beliau.
Sementara itu, Kepala BP3AKB Karanganyar menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PKS Karanganyar ini.
“Saya sangat apresiasi dengan kegiatan
PKS. Karena kegiatan kita banyak kesamaan dengan BPKK PKS, mari
bersama-sama bersinergi agar lebih maju lagi,“ jelasnya.
Selain pemaparan konsep kegiatan BP3AKB, ada sharing juga antara BPKK PKS dengan Kepala BP3AKB. Paparan Kepala BP3AKB sangat menarik perhatian anggota BPKK PKS.
PKS Siap Ikuti Proses Hukum
 |
| Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru (kiri) |
Jakarta (27/4) - Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin
Paru menyatakan telah menyiapkan seluruh berkas persidangan untuk sidang
pertama gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah.
"Kita sudah siap ya untuk hari ini. Sebagaimana hukum acara perdata, nanti setelah pemeriksaan kelengkapan administratif kuasa hukum, baik dari pihak penggugat maupun tergugat, proses setelahnya akan kita lakukan mediasi selama 30 hari kedepan," ujar Zainuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Zainuddin, yang juga merupakan Ketua Departemen Hukum DPP PKS ini menyebutkan dirinya mewakili pihak tergugat yang pada proses persidangan pertama ada tugas untuk melayani rakyat dan umat.
"Tiga dari pihak tergugat adalah anggota dewan, sedang menjalani tugas demi kepentingan rakyat. Dua orang adalah ustaz yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka lebih memilih kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan PKS adalah partai yang taat hukum sehingga siap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku."Kita mengikuti mekanisme hukum acara, kuasa hukum pihak penggugat menyampaikan apa, nanti kita catat, tulis, dan sampaikan kepada pimpinan PKS untuk kedepannya seperti apa," paparnya.
Tim Pemadam Kebakaran DPD PKS Pontianak, Bekerja Tanpa Bayaran
 |
| Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pandu Siaga Kalbar. (Ilustrasi) |
Jakarta (24/4) - Anggota Pemadam DPD PKS
Pontianak Ami Muharsa menerima penghargaan PKS Award dalam bidang
pelestarian lingkungan. Acara penghargaan tersebut ia terima dalam
puncak acara Tasyakuran Milad ke-18 PKS di Hotel Kartika Chandra,
Jakarta Selatan, Ahad (24/4/2016)
"Ya, pertama, kita berbahagia. Ini penghargaan sebenarnya untuk seluruh pemadam se-Indonesia. Ini PKS memberikan penghargaan, khususnya kepada tim pandu siaga, beberapa kader dan simpatisan," ujar Ami.
Ami menuturkan, tim pemadam kebakaran DPD PKS Pontianak dibentuk awalnya dari hal yang sederhana, yaitu sebuah sepeda motor hibah.
"Saat itu Februari 2012 kita bentuk. Kita mulai mendirikan awalnya dari sepeda motor. Sepeda motor itu hibah. Kita sebarkan pemberitahuan ke kader dan simpatisan kalau kita buat pasukan pemadam. Kemudian ada yang infak mesin dan selangnya," paparnya.
Ami mengatakan, selama ini timnya sudah terjun langsung memadamkan sekitar 300-an kasus kebakaran. Menurutnya, di Pontianak dalam satu tahun bisa terjadi kebarakan hingga seratus lebih kejadian. Dirinya menuturkan pembelajaran dilakukan tim sembari terjun langsung ke lapangan.
"Kita tidak belajar intensif soal memadamkan kebakaran. Hanya training cuma sekali dua kali dengan mengundang pemadam senior. Kita belajar dari terjun langsung. Sekarang, saking sering turunnya, walaupun baru 4 tahun sudah paham," jelasnya.
Menurut Ami tim yang berjumlah 20 orang ini bekerja memadamkan api secara sukarela tanpa ada bayaran.
"Semua free. Kita baju ditaruh di jok motor. Ada Handy Talkie (HT), ada kabar langsung ke tujuan. Kadang jam 02.00 dinihari ada panggilan. Kalau ada panggilan dan dilakukan karena kesenangan, meski berat kita turun," paparnya.
Ia menuturkan, kejadian kebakaran yang paling sering terjadi di sekitar kota Pontianak ialah rumah dan ruko. Ketika bertugas, tim bisa terjun hingga sampai enam jam, tergantung parahnya kasus kebakaran.
"Pesan saya untuk ke depan, semoga kader PKS lebih banyak karya nyatanya di masyarakat. Karena kerja nyata kita sangat dinanti, dan itu lebih berasa dakwahnya," pungkas Ami.
"Ya, pertama, kita berbahagia. Ini penghargaan sebenarnya untuk seluruh pemadam se-Indonesia. Ini PKS memberikan penghargaan, khususnya kepada tim pandu siaga, beberapa kader dan simpatisan," ujar Ami.
Ami menuturkan, tim pemadam kebakaran DPD PKS Pontianak dibentuk awalnya dari hal yang sederhana, yaitu sebuah sepeda motor hibah.
"Saat itu Februari 2012 kita bentuk. Kita mulai mendirikan awalnya dari sepeda motor. Sepeda motor itu hibah. Kita sebarkan pemberitahuan ke kader dan simpatisan kalau kita buat pasukan pemadam. Kemudian ada yang infak mesin dan selangnya," paparnya.
Ami mengatakan, selama ini timnya sudah terjun langsung memadamkan sekitar 300-an kasus kebakaran. Menurutnya, di Pontianak dalam satu tahun bisa terjadi kebarakan hingga seratus lebih kejadian. Dirinya menuturkan pembelajaran dilakukan tim sembari terjun langsung ke lapangan.
"Kita tidak belajar intensif soal memadamkan kebakaran. Hanya training cuma sekali dua kali dengan mengundang pemadam senior. Kita belajar dari terjun langsung. Sekarang, saking sering turunnya, walaupun baru 4 tahun sudah paham," jelasnya.
Menurut Ami tim yang berjumlah 20 orang ini bekerja memadamkan api secara sukarela tanpa ada bayaran.
"Semua free. Kita baju ditaruh di jok motor. Ada Handy Talkie (HT), ada kabar langsung ke tujuan. Kadang jam 02.00 dinihari ada panggilan. Kalau ada panggilan dan dilakukan karena kesenangan, meski berat kita turun," paparnya.
Ia menuturkan, kejadian kebakaran yang paling sering terjadi di sekitar kota Pontianak ialah rumah dan ruko. Ketika bertugas, tim bisa terjun hingga sampai enam jam, tergantung parahnya kasus kebakaran.
"Pesan saya untuk ke depan, semoga kader PKS lebih banyak karya nyatanya di masyarakat. Karena kerja nyata kita sangat dinanti, dan itu lebih berasa dakwahnya," pungkas Ami.
PKS Dorong Semua Daerah Bentuk Perda Perlindungan Nelayan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pekerja, Petani, Nelayan DPP PKS sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara memang mengeluhkan terjadinya reklamasi Teluk Jakarta.
"Mereka mengeluh, dari Blok Empang jika akan melaju mereka harus memutari Pulau G yang merupakan hasil reklamasi. Ini membuat solar yang digunakan semakin bertambah," katanya di Jakarta, Sabtu, (23/4).
Selain itu, harga solar bersubsidi lebih mahal daripada solar non subsidi. Ini terjadi karena tidak ada stasiun penampungan BBM yang mengatur harga.
Saat ini, para nelayan Muara Angke juga galau dan takut kalau mereka terkena reklamasi. Menanggapi hal itu, Ledia mengatakan, PKS menjadi salah satu pengusung Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Petambak Udang, dan Petani Garam yang baru disahkan.
"Kami mendorong agar semua daerah membuat turunannya dalam bentuk Perda Perlindungan Nelayan. Dengan demikian, ada payung hukum dan pengaturan yang lebih berpihak pada nelayan," ujar Ledia.
Jajaran PKS menyambangi nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengar suara nelayan disana.Wakil Ketua Umum DPW PKS DKI Jakarta Khoiruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan tagline PKS yakni Berkhidmat untuk Rakyat.
"Makanya menyambangi para nelayan penting bagi kami, ini dilakukan untuk mendengar suara mereka," katanya, Sabtu (23/4). Saat berkunjung ke sana, ujar dia, ternyata apa yang selama ini diberitakan di media massa kalau sudah tak ada ikan di Muara Angke salah.
Sumber: Republika.co.id
