PKS KABONENA

Palu. Program dana bergulir yang  dicanangkan oleh Anggota Legislatif DPRD Kota Palu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin mendapatkan respon masyarakat.

Program ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun dianggap program prorakyat kecil.

“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Rusman Ramli, ST , yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Palu, kemarin.

Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Alhamdulillah sudah menunaikan Amanah "Berkhidmat Untuk Rakyat" penyaluran Bantuan Dana Bergulir untuk pelaku usaha kecil rumahtangga.. Beragam usaha yang menjadi aktivitas keseharian mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Rusman Ramli, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil diantaranya penjual gorengan, binte, kue kering, dll.. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat bersama dengan beberapa Tenaga Ahli Fraksi yang membidangi persoalan buruh, dan hubungan luar negeri, Selasa (26/4)

Salah satu kewajiban sebagai Anggota Legislatif dalam masa sidang pertama tahun 2016 ini yakni Rapat bersama Masyarakat atau yang kita kenal "Reses"/Jaring Aspirasi dilaksanakan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kab.Donggala Sulawesi Tengah Bapak Takwin,S.Sos,I

Reses kali ini bertempat di Desa Tanampulu Kec.Banawa Selatan. sabtu (23/4).  Turut hadir Wakil Ketua DPRD yang juga Anggota Fraksi PKS Abd.Rasyid,A.Md. Hadir pula Kepala Desa dan perangkat Desa serta para tokoh masyarakat didesa tersebut.

Usai acara langsung meninjau salah satu ruang guru sebuah Sekolah Dasar yang dengan kondisi memprihatinkan karena dibangun tahun 1986 silam.

Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa

VIVA.co.id – Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera akan berkunjung ke masyarakat nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, akhir pekan ini. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari advokasi PKS terhadap masyarakat nelayan. Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan, kegiatan yang akan digelar pada Sabtu 23 April 2016 tersebut merupakan implementasi dari kebijakan Undang-undang Perlindungan  dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam yang baru disahkan DPR RI bulan lalu.
"Di DPR RI salah satu endorser UU Perlindungan Nelayan adalah fraksi PKS. UU itu sudah disahkan bulan lalu. Nah, kita ingin implementasikan UU pada tingkat Perda dan hilir," ujar Ledia dalam keterangan persnya.

Wanita yang baru saja ditunjuk PKS menggantikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR itu menilai, kondisi kesejahteraan masyarakat nelayan saat ini sangat rendah. Karena itu, upaya advokasi masyarakat nelayan tidak cukup pada tataran kebijakan, tapi juga harus diturunkan pada level Perda hingga hilir.

"Ketika semakin tidak memperhatikan nelayan, akan semakin sulit kehidupan mereka. Ini yang terjadi, sudah susah dimiskinkan pula. Advokasi yang dilakukan harus dari hulu ke hilir," ujarnya.

Sampai saat ini, bakal Wakil Ketua DPR RI itu mengungkapkan, PKS sudah mengintruksikan fraksinya di daerah untuk memulai pembahasan Raperda perlindungan nelayan sebagai implementasi turunan dari UU tersebut. Fraksi PKS di lima DPRD yang sudah melakukan pembahasan yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara pada tataran hilir, pendampingan dilakukan dengan  memberi pelatihan pada petambak udang,  advokasi petani garam serta pendampingan pada pembentukan koperasi nelayan.

"Ini membuktikan keberpihakan PKS terhadap kelompok masyarakat nelayan. Upaya pembelaan, perlindungan dan pemberdayaan ini akan terus kami lakukan, sebagai wujud khidmat PKS untuk rakyat," cetus politisi perempuan lulusan ITB ini.

Dalam kunjungan tersebut, rencananya akan dihadiri juga Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, sejumlah anggota FPKS di Komisi IV dan dapil Jakarta Utara DPR RI, dan DPRD DKI. Kunjungan ini juga bagian dari rangkaian Milad ke 18 PKS yang puncaknya digelar pada 24 April 2016 di Hotel Kartika Chandra.

Bandung (18/4) – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat menilai Sistem Pembayaran yang dikelola oleh BPJS selama ini tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Sebab, sistem pembayaran BPJS pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selama ini mengunakan Sistem Kapitasi dengan jalan membayar tetap berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Dampaknya, Sistem Jaminan Kesehatan tersebut memiliki banyak efek negatif kepada masyarakat.

“Banyak kenyataan Sistem Pembayaran BPJS ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada beberapa efek negatif yang membuat langkah mundur pada jaminan sosial bidang kesehatan di negara ini,” jelas Adang di sela-sela Sosialisasi Kegiatan MPR, di Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (17/4).

Menurut Adang, beberapa aspek negatif akibat sistem pembayaran BPJS tersebut, yaitu, pertama FKTP menjadikan peserta yang berobat sebagai biaya atau beban (cost). Sehingga, hal ini akan membayar dokter dengan harga yang murah.

“Akibatnya, dokter bekerja tidak dengan hatinya. Pasien akan kapok berobat karena rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan, atau FKTP akan dengan cepat merujuk pasien ke fasilitas kesehatan di atasnya,” jelas dokter bidang Avasinologi alumnus Unpad Bandung ini.

Kedua, menurut Adang, dengan murahnya biaya dokter tersebut, berdampak pada membengkaknya biaya yang harus dibayar ke mitra. Sebab, rujukan yang diberikan FKTP tidak sesuai.

“Ketiga, jika hal itu terjadi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Tinggi (FKTT) akan menyebabkan over load, dampaknya akan menurunkan kualitas pelayanan,” tambah anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI ini.

Oleh karena itu, Adang lebih memilih jika FKTP diterapkan lebih pada aspek preventif (pencegahan) dan promotif (dukungan) dalam upaya sebelum datangnya penyakit.

“Kami berharap, Dewan Pengawas BPJS yang sudah terbentuk mampu mengevaluasi setiap saat Sistem Jaminan Kesehatan BPJS ini. Sistem Kesehatan ini merupakan vital bagi ketahanan bangsa, yang sama pentingnya dengan Sistem Ketahanan Pangan Negara,” jelas Adang.
Keterangan Foto: Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat(pks.or.id)

Jakarta, Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang momen puasa dan Hari Raya Idul Fitri (lebaran) di tahun 2016.
Sebab, menurut Akmal, persoalan pangan menjelang dua momen tersebut tidak kunjung mendapat perbaikan. Sehingga, berdampak pada gejolak sosial di masyarakat.

“Masalah harga pangan yang tidak stabil dan ketersediaan stok yang tidak merata di seluruh provinsi Indonesia, dapat berakibat gejolak dan keresahan di masyarakat. Sumber masalah ini terjadi sebagian besar pada proses distribusi pangan yang kurang baik,” jelas Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV Fraksi PKS tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4)
Akmal percaya bahwa Kementerian Pertanian dapat memastikan kecukupan stok bahan pangan pokok untuk menjaga stabilisasi harga.

“Namun, peran Bulog, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian RI pun sangat besar pada jaminan stabilisasi harga pangan ini,” tambah Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini.

Peran-peran lembaga tinggi negara tersebut dapat berfungsi dalam distribusi pangan selama puasa dan lebaran. Misalnya, mencegah beredarnya makanan yang tidak layak, memberantas penimbunan oleh spekulan, menambah kelancaran armada pengangkut pangan, memberantas pungli, dan menjaga agar stok serta harga yang tidak terlalu tinggi.
“Selain lembaga tinggi negara yang sangat berperan dalam pengendalian harga dan stok pangan, peran pemerintah daerah juga sangat vital. Oleh sebab itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah mesti meningkatkan pengawasan sehingga kewaspadaan di tiap-tiap daerah selalu terjaga,” jelas Doktor dari Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.

Sebelumnya, di tahun 2015, Akmal pernah mengingatkan hal yang sama kepada pemerintah. Namun, menurut Akmal, tetap saja saat puasa dan lebaran, harga sulit terkendali, dimana kenaikan sudah di atas 30%, melebihi batas ekstrim..
“Semoga tahun 2016 ini pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan pangan pada saat puasa dan lebaran”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.
(budiman/fraksipks.or.id)

Jakarta - Rencana pembangunan perpustakaan DPR, yang dikatakan oleh Ketua DPR Ade Komarudin akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara, menimbulkan reaksi dan polemik di media dan publik. FPKS DPR memandang rencana pembangunan perpustakaan DPR untuk saat ini belum tepat.

"Sebelum bicara pembangunan fisik, pertama-tama Fraksi PKS mengapresiasi gagasannya dulu, yakni sebagai upaya mengembangkan tradisi keilmuan dan budaya baca di kalangan dewan sehingga kualitas kebijakan DPR akan semakin meningkat dengan berbasis pada data dan referensi yang kuat," kata Jazuli kepada wartawan, Rabu (6/4/2016).

Terkait dengan hal itu, fokus utama DPR saat ini adalah peningkatan kinerja dan perbaikan kepercayaan publik, antara lain dengan meningkatkan produktifitas legislasi, pembelaan yang kuat pada kepentingan rakyat, memperbaiki citra terkait korupsi, etika, narkoba, dan sebagainya. Sementara dalam konteks pengawasan mendesak pemerintah untuk fokus bekerja tidak beretorika dan pencitraan, apalagi membuat kegaduhan di internal kabinet.

"Berkaca pada prioritas tersebut serta mengingat situasi dan kondisi ekonomi rakyat maka Fraksi PKS menilai belum tepat pembangunan perpustakaan saat ini. DPR bisa memaksimalkan perpustakaan yang ada," tandasnya.

Politisi PKS yang sudah tiga periode menjadi anggota DPR ini mengatakan, sejatinya seorang anggota DPR terpilih adalah orang yang memang sudah mempersiapkan diri secara komitmen, kompetensi, dan pengetahuan (knowledge) untuk mendesain kebijakan yang berkualitas.

"Wakil rakyat yang baik sadar penuh akan hal ini. Lalu dia terus mengembangkan diri, mau belajar dan membaca untuk memperkuat kapasitas dan kompetensinya," ujar kandidat doktor UNJ ini.

Namun Jazuli Juwaini sadar bahwa pemilu dan demokrasi Indonesia belum ideal dan tidak serta merta menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas, karena preferensinya lebih kuat pada popularitas dan kekuatan materi (uang).

"Karena itu, ke depan rakyat juga harus memilih dengan cerdas, jangan memilih calon karena iming-iming uang/materi tapi tidak punya kemampuan intelektual dan kapasitas yang baik," pungkasnya. (pks.or.id)