Tampilkan postingan dengan label Terkini. Tampilkan semua postingan
Palu. Program dana bergulir yang dicanangkan oleh Anggota Legislatif DPRD Kota Palu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin mendapatkan respon masyarakat.
Program ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Rusman Ramli, ST , yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Palu, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Alhamdulillah sudah menunaikan Amanah "Berkhidmat Untuk Rakyat" penyaluran Bantuan Dana Bergulir untuk pelaku usaha kecil rumahtangga.. Beragam usaha yang menjadi aktivitas keseharian mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Rusman Ramli, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil diantaranya penjual gorengan, binte, kue kering, dll.. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Dewan Pimpinan Tingkat
Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat Abdul Hadi
menegaskan Fahri Hamzah saat ini bukan lagi sebagai kader PKS.
"Kami meminta saudara Fahri Hamzah untuk legawa mundur dan menerima keputusan DPP itu," kata Ketua DPTW PKS NTB Abdul Hadi, Jumat (29/4).
Seharusnya, kata dia, Fahri Hamzah yang kini sebagai Wakil Ketua DPR RI bisa menghormati keputusan tersebut. Sebab, apa yang telah diputuskan oleh DPP PKS sudah melalui proses yang sangat panjang dengan memerhatikan seluruh kaidah etika organisasi dan aturan partai.
"Fahri Hamzah itu diberhentikan karena dinilai tidak taat dan sering melanggar aturan partai, sehingga wajar kalau kemudian partai memutuskan dia tidak lagi kader," jelasnya.??
Menurut Abdul Hadi, DPTW PKS NTB sudah menerima salinan keputusan pemecatan Fahri Hamzah, anggota DPR dari Dapil NTB itu. Karenanya, kalaupun ada pernyataan yang dilontarkan Fahri Hamzah bahwa masih anggota PKS, adalah keliru.
"Kalaupun ada gugatan yang dilayangkan Fahri Hamzah di pengadilan silahkan saja," katanya.
Untuk itu, Abdul Hadi berharap seluruh kader, simpatisan, dan pengurus PKS di NTB dapat memahami keputusan DPP tersebut. Bahkan, pihaknya meminta seluruh kader dan pengurus yang ada di 10 kabupaten/kota hingga desa-desa untuk tetap solid dan satu komando mengawal dan mengamankan keputusan DPP tersebut.
"Sampai saat ini kami kader di daerah masih solid mendukung keputusan DPP," ucap Samsul Hadi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB.
“Sehingga, memang kami akui banyak proyek Perusahaan Bin Laden yang bermasalah atas dasar audit dari Kementerian Keuangan Arab Saudi,” tambah Solihul.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti politik senior Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menegaskan proses pergantian
Fahri Hamzah dari kursi pimpinan DPR adalah hak mutlak Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Jadi, pimpinan DPR seharusnya tidak boleh mencampuri
urusan internal PKS. Pimpinan DPR juga tidak seharusnya mengunci atau
memerlambat proses pergantian tersebut.
“Tidak boleh DPR mengintervensi internal partai, jangan mengunci (pergantian) kader yang dikirim, itu urusan partai, bukan perseorangan, DPR harus hormati keputusan PKS,” tegas Siti Zuhro pada Republika.co.id, Senin (25/4).
Sosok yang akrab disapa Wiwiek itu menambahkan, kalau PKS sudah mengeluarkan keputusan untuk menarik Fahri dari kursi pimpinan maupun anggota DPR, seharusnya harus ditaati. Termasuk oleh Fahri Hamzah sendiri sebagai kader PKS. Dalam ungkapan Islam, kata dia, kalau amanah yang dibebankan pada Fahri sudah dicabut lagi, seharusnya diserahkan kembali, sebab, yang memiliki kehendak atas amanah itu adalah PKS secara institusi.
Bahkan, dalam rezim sebuah partai, pergantian personel jamak dilakukan. Hal itu terkait erat dengan kebijakan baru yang ditentukan oleh pimpinan partai yang baru. Jadi, seharusnya pergantian Fahri Hamzah merupakan proses biasa yang dijalani oleh sebuah partai politik yang baru saja melakukan pergantian kepengurusan.
Pimpinan DPR, kata Wiwiek, seharusnya tetap berlaku profesional dalam memproses pergantian Fahri Hamzah ini. Meskipun, sebagai kolega Fahri di kursi pimpinan DPR, mereka sudah merasa nyaman bekerja bersama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Namun, empati maupun kenyamanan itu tidak boleh mengalahkan sikap profesionalisme pimpinan DPR.
“Karena ini bukan masalah pertemanan, ini adalah masalah konstitusional,” tegas Wiwiek. (Republika)
Berita Foto | Anggota Legislatif PKS Palu Menyalurkan Bantuan Dana Bergulir
Palu. Program dana bergulir yang dicanangkan oleh Anggota Legislatif DPRD Kota Palu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin mendapatkan respon masyarakat.Program ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Rusman Ramli, ST , yang juga ketua Fraksi PKS DPRD Palu, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Alhamdulillah sudah menunaikan Amanah "Berkhidmat Untuk Rakyat" penyaluran Bantuan Dana Bergulir untuk pelaku usaha kecil rumahtangga.. Beragam usaha yang menjadi aktivitas keseharian mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Rusman Ramli, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil diantaranya penjual gorengan, binte, kue kering, dll.. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
Program
dana bergulir Rp 1 miliar per kelurahan milik pasangan Supomo
Guntur-Kadir Halid (SuKa) makin mendapatkan respon masyarakat. Program
ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun
dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
Program
dana bergulir Rp 1 miliar per kelurahan milik pasangan Supomo
Guntur-Kadir Halid (SuKa) makin mendapatkan respon masyarakat. Program
ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun
dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
Program
dana bergulir Rp 1 miliar per kelurahan milik pasangan Supomo
Guntur-Kadir Halid (SuKa) makin mendapatkan respon masyarakat. Program
ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun
dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
Program
dana bergulir Rp 1 miliar per kelurahan milik pasangan Supomo
Guntur-Kadir Halid (SuKa) makin mendapatkan respon masyarakat. Program
ini dinilai sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dana bergulir ini pun
dianggap program prorakyat kecil.
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
“Ini menyentuh langsung ke masyarakat. Tentu kami mendukung penuh program semacam ini,” kata Mina, salah seorang warga Parangtambung, kemarin.
Memberikan bantuan modal usaha, terangnya, akan sangat membantu dalam mengembangkan usaha. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau perhatikanki warga kecil kasian,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadir Halid, menyebut dana bergulir tersebut diperuntukkan bagi usaha rumah tangga dan usaha kecil. “Dana bergulir ini tidak berbunga, dan prosesnya tidak memberatkan,” ujarnya.
- See more at: http://rakyatsulsel.com/program-dana-bergulir-suka-prorakyat.html#sthash.1RZEj3cm.dpuf
5 Solusi PKS Entaskan Masalah Pendidikan Nasional
 |
| Ketua Bidang Kesra DPP PKS Fahmy Alaydroes |
Jakarta (2/5) - Hari Pendidikan Nasional yang
diperingati tiap 2 Mei selalu mengingatkan bangsa Indonesia jika
membangun pendidikan nasional adalah amanat konstitusi.
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS Fahmy Alaydroes
menegaskan Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 jelas mengamanatkan pemerintah untuk
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan.
Fahmy melanjutkan saat ini pendidikan nasional yang formal terwujud dan bentuk sekolah. Sekolah di Indonesia, papar Fahmy, saat ini terdiri dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru.
"Sistem ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia di belakang China, India dan Amerika Serikat," kata Fahmy di Gedung DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Hanya saja, Fahmy mencatat, sampai kini sistem pendidikan nasional belum menemukan bentuknya yang efektif. Masih banyak masalah dan kekurangan.
Ia merinci kurikulum Pendidikan Nasional belum mewujud dengan baik, masih rumit dan ruwet. Sampai kini, Kurikulum Pendidikan Nasional masih belum jelas dan ajeg. Padahal, ujarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. "Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan," tegas Fahmy.
Selanjutnya faktor guru yang paling menentukan dalam hal baik atau tidaknya proses pendidikan, juga sarat masalah. Rata-rata kemampuan guru masih buruk. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 menunjuk angka rata-rata 5,5. "Bagaimana mereka dapat mengajar dengan baik, kalau kompetensinya selemah itu?" ujar dia.
Kurikulum yang masih belum jelas dan kemampuam guru yang lemah tentu saja akan melahirkan wajah buram potret pendidikan nasional. Fahmy mencontohkan saat ini peringkat kemampuan sains, matematika dan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat 10 terburuk di antara 76 negara di dunia. "Sebagaimana yang diukur oleh Organizational of Economic Country Development," ujar dia.
Melihat fakta dan realita Pendidikan Nasional kini, Fahmy mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis.
Pertama, merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan Pendidikan Nasional yang berkelanjutan, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. "Catatannya harus melibatkan semua stakeholders, dan menjadikannya visi bersama," ungkap Fahmy memberi solusi.
Kedua, menjadikan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional. Caranya, memastikan ketersediaaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. "Yang paling penting menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka," ungkap Solusi.
Ketiga, membangun kurikulum berjangka panjang dan berkelanjutan berlandaskan filsafat pembangun manusia Indonesia berdasarkan Agama, Pancasila, UUD 1945 sehingga terhindar dari kebijakan yang sporadis dan politis.
Keempat menghidupkan, mendukung dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam usaha memajukan sistem pendidikan nasional.
"Terakhir mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional," ujar Fahmy.
Meski masih menyisakan masalah, Fahmy meminta seluruh elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan gerakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. "Dan akhirnya selamat Hari Pendidikan Nasional mari mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat," tukas dia .
Fahmy melanjutkan saat ini pendidikan nasional yang formal terwujud dan bentuk sekolah. Sekolah di Indonesia, papar Fahmy, saat ini terdiri dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru.
"Sistem ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia di belakang China, India dan Amerika Serikat," kata Fahmy di Gedung DPP PKS Jln TB Simatupang, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Hanya saja, Fahmy mencatat, sampai kini sistem pendidikan nasional belum menemukan bentuknya yang efektif. Masih banyak masalah dan kekurangan.
Ia merinci kurikulum Pendidikan Nasional belum mewujud dengan baik, masih rumit dan ruwet. Sampai kini, Kurikulum Pendidikan Nasional masih belum jelas dan ajeg. Padahal, ujarnya, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. "Kurikulum mencerminkan falsafah hidup bangsa, ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan," tegas Fahmy.
Selanjutnya faktor guru yang paling menentukan dalam hal baik atau tidaknya proses pendidikan, juga sarat masalah. Rata-rata kemampuan guru masih buruk. Hasil Uji Kompetensi Guru tahun 2015 menunjuk angka rata-rata 5,5. "Bagaimana mereka dapat mengajar dengan baik, kalau kompetensinya selemah itu?" ujar dia.
Kurikulum yang masih belum jelas dan kemampuam guru yang lemah tentu saja akan melahirkan wajah buram potret pendidikan nasional. Fahmy mencontohkan saat ini peringkat kemampuan sains, matematika dan membaca anak-anak Indonesia berada pada peringkat 10 terburuk di antara 76 negara di dunia. "Sebagaimana yang diukur oleh Organizational of Economic Country Development," ujar dia.
Melihat fakta dan realita Pendidikan Nasional kini, Fahmy mendorong pemerintah segera mengambil langkah taktis.
Pertama, merumuskan dan mendeklarasikan visi pembangunan Pendidikan Nasional yang berkelanjutan, setidaknya sampai 20 tahun ke depan. "Catatannya harus melibatkan semua stakeholders, dan menjadikannya visi bersama," ungkap Fahmy memberi solusi.
Kedua, menjadikan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu pendidikan nasional. Caranya, memastikan ketersediaaan dan kebersediaan tenaga pendidik handal dan berintegritas. "Yang paling penting menjamin kehidupan dan kesejahteraan mereka," ungkap Solusi.
Ketiga, membangun kurikulum berjangka panjang dan berkelanjutan berlandaskan filsafat pembangun manusia Indonesia berdasarkan Agama, Pancasila, UUD 1945 sehingga terhindar dari kebijakan yang sporadis dan politis.
Keempat menghidupkan, mendukung dan memfasilitasi terbentuknya komunitas dan gerakan pendidikan di tengah masyarakat. Menjadikan mereka sebagai mitra pemerintah dalam usaha memajukan sistem pendidikan nasional.
"Terakhir mengendalikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh media dan siaran televisi untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan nasional," ujar Fahmy.
Meski masih menyisakan masalah, Fahmy meminta seluruh elemen masyarakat bahu membahu mewujudkan gerakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. "Dan akhirnya selamat Hari Pendidikan Nasional mari mendidik bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat," tukas dia .
Sinergikan Program Pemerintah, BPKK PKS Karanganyar Kunjungi BP3AKB
 |
| Add caption |
Karanganyar (27/4)
-- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Karanganyar
menggelar kunjungan ke Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar. Kunjungan ini
merupakan salah satu program BPKK untuk menjalin hubungan dengan
institusi yang mempunyai kesamaan program.
Ketua BPKK PKS Karanganyar, Jati
Wijayanti dalam sambutannya menyampaikan keinginan PKS untuk bersinergi
dengan lembaga pemerintah tersebut dalam menjalankan program untuk
masyarakat Karanganyar.
“Kunjungan kami ini dalam rangka menggali program lembaga pemerintah yang
bisa bersinergi dengan PKS, dalam hal ini BPKK, sebagai kiprah kecil
kami untuk bumi Karanganyar. Kebetulan bidang kerja BP3AKB sangat
beririsan dengan program BPKK PKS, oleh karena itu barangkali ke depan
kita bisa lebih bersinergi dengan BP3AKB “ tutur beliau.
Sementara itu, Kepala BP3AKB Karanganyar menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PKS Karanganyar ini.
“Saya sangat apresiasi dengan kegiatan
PKS. Karena kegiatan kita banyak kesamaan dengan BPKK PKS, mari
bersama-sama bersinergi agar lebih maju lagi,“ jelasnya.
Selain pemaparan konsep kegiatan BP3AKB, ada sharing juga antara BPKK PKS dengan Kepala BP3AKB. Paparan Kepala BP3AKB sangat menarik perhatian anggota BPKK PKS.
PKS NTB: Fahri Bukan Lagi Kader PKS
 |
"Kami meminta saudara Fahri Hamzah untuk legawa mundur dan menerima keputusan DPP itu," kata Ketua DPTW PKS NTB Abdul Hadi, Jumat (29/4).
Seharusnya, kata dia, Fahri Hamzah yang kini sebagai Wakil Ketua DPR RI bisa menghormati keputusan tersebut. Sebab, apa yang telah diputuskan oleh DPP PKS sudah melalui proses yang sangat panjang dengan memerhatikan seluruh kaidah etika organisasi dan aturan partai.
"Fahri Hamzah itu diberhentikan karena dinilai tidak taat dan sering melanggar aturan partai, sehingga wajar kalau kemudian partai memutuskan dia tidak lagi kader," jelasnya.??
Menurut Abdul Hadi, DPTW PKS NTB sudah menerima salinan keputusan pemecatan Fahri Hamzah, anggota DPR dari Dapil NTB itu. Karenanya, kalaupun ada pernyataan yang dilontarkan Fahri Hamzah bahwa masih anggota PKS, adalah keliru.
"Kalaupun ada gugatan yang dilayangkan Fahri Hamzah di pengadilan silahkan saja," katanya.
Untuk itu, Abdul Hadi berharap seluruh kader, simpatisan, dan pengurus PKS di NTB dapat memahami keputusan DPP tersebut. Bahkan, pihaknya meminta seluruh kader dan pengurus yang ada di 10 kabupaten/kota hingga desa-desa untuk tetap solid dan satu komando mengawal dan mengamankan keputusan DPP tersebut.
"Sampai saat ini kami kader di daerah masih solid mendukung keputusan DPP," ucap Samsul Hadi yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD NTB.
Sumber : antara / Republika
PKS Minta Ledia Hanifa Segera Dilantik Gantikan Fahri Hamzah
 |
| Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar |
Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan IV Tahun 2015-2016, pada Jumat (29/4/2016).
Turut hadir seluruh pimpinan DPR, yakni
Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Fahri Hamzah,
Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Sidang dipimpin oleh Taufik
Kurniawan.
Saat pembukaan sidang, Anggota Komisi IX
DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar, menyampaikan intrupsi kepada
pimpinan, terkait status Fahri Hamzah yang masih duduk sebagai Wakil
Ketua DPR RI.
"Atas nama partai, saya berbicara. Ledia
Hanifa sudah dipilih oleh pimpinan Fraksi sebagai pengganti Fahri
Hamzah. Kami minta Ledia dilantik untuk menggantikan Fahri Hamzah.
Pimpinan tidak boleh menahan," kata Ansory.
Ansory beralasan, pemberhentian pimpinan
DPR merupakan hak Fraksi, sehingga pimpinan hanya bertugas untuk
melanjutkan keputusan tersebut.
"Ini keputusan partai. Tidak ada alasan
untuk menunggu. Keputusan pemberhentian pimpinan itu hak Fraksi. Tak
perlu menunggu hukum yang berjalan," ucap Ansory.
"Tadi saya lihat ternyata masih ada Fahri Hamzah. Saya kira hari ini sudah ada pengganti," kata dia menambahkan.
Menanggapi ucapan Ansory, Taufik
Kurniawan sebagai pimpinan Rapat Paripurna menjelaskan, keputusan
tersebut tinggal menunggu waktu.
Sebab, pada Rapim membahas status Fahri
Hamzah, sudah dibentuk tim untuk mengkaji pemecatan Fahri Hamzah dari
keanggotaan dewan oleh PKS. Hasil kerja tim ini selama tiga pekan akan
dibawa ke rapat pimpinan selanjutnya.
"Kita tidak bisa mengintervensi. Ini hanya masalah waktu yang nanti akan segera memutuskannya," kata Taufik.
Diberitakan sebelumnya, pada 6 April
2016, Presiden PKS Sohibul Iman telah menunjuk Ketua DPP PKS untuk
menggantikan Fahri Hamzah di kursi Wakil Ketua DPR.
Sumber: Metrotvnews
Fraksi PKS Terima Aduan Ribuan TKI Terkena PHK dari UNIMIG
 |
| Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat bersama dengan beberapa Tenaga Ahli Fraksi yang membidangi persoalan buruh, dan hubungan luar negeri, Selasa (26/4) |
Jakarta (26/4) -
Fraksi PKS DPR RI hari ini, Selasa (26/4), menerima aduan dari Aliansi
Buruh Migran Internasional (UNIMIG) atas ribuan korban Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di
Perusahaan Group Bin Laden.
Aduan tersebut diterima oleh Anggota
Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat bersama dengan beberapa Tenaga Ahli
Fraksi yang membidangi persoalan buruh, dan hubungan luar negeri.
“Ada 3000 lebih warga Indonesia yang
saat ini mengalami PHK dan belum menerima gaji sejak Januari 2016
kemarin di Perusahaan Bin Laden. Jika masing-masing mereka digaji per
bulan sebesar 1.100 hingga 1.400 real dan tunjangan sebesar 2.000 real,
maka per bulan mereka mendapatkan sekitar 7 juta rupiah dalam rupiah,”
jelas aktivis UNIMIG Solihul.
Selain itu, Solihul juga menjelaskan
bahwa kasus PHK massal TKI yang berada di Arab Saudi bukan terjadi
karena adanya kasus jatuhnya Crane yang menimpa ribuan jama’ah haji pada
Bulan September 2015. Melainkan, sudah terjadi sejak bulan puasa, yaitu
pada Bulan Juni 2015
“Sehingga, memang kami akui banyak proyek Perusahaan Bin Laden yang bermasalah atas dasar audit dari Kementerian Keuangan Arab Saudi,” tambah Solihul.
Menanggapi aduan tersebut, Adang meminta
UNIMIG segera berkirim surat ke Komisi IX dan Komisi I DPR RI untuk
meminta adanya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Komisi I berkaitan
dengan hubungan bilateral negara Indonesia dengan Arab Saudi.
“Sedangkan, Komisi IX juga akan
memanggil pihak PPTKIS dan pihak asuransi Jasindo yang telah
menelantarkan TKI di sana. Sudah banyak TKI kita yang overstayer dan
diabaikan hak-haknya. Jangan sampai, bertambah karena persoalan ini,”
tambah Adang.
Diketahui, selain menerima aduan dari
UNIMIG ini, Fraksi PKS DPR RI juga menerima kunjungan dari SMA IT
Al-Kahfi Bogor dalam rangka Hari Aspirasi. Kunjungan sekitar 80 (delapan
puluh) pelajar tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri
Faqih dan Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal.
Pengamat: DPR tak Boleh Kunci Pergantian Fahri
 |
| Foto: Republika |
“Tidak boleh DPR mengintervensi internal partai, jangan mengunci (pergantian) kader yang dikirim, itu urusan partai, bukan perseorangan, DPR harus hormati keputusan PKS,” tegas Siti Zuhro pada Republika.co.id, Senin (25/4).
Sosok yang akrab disapa Wiwiek itu menambahkan, kalau PKS sudah mengeluarkan keputusan untuk menarik Fahri dari kursi pimpinan maupun anggota DPR, seharusnya harus ditaati. Termasuk oleh Fahri Hamzah sendiri sebagai kader PKS. Dalam ungkapan Islam, kata dia, kalau amanah yang dibebankan pada Fahri sudah dicabut lagi, seharusnya diserahkan kembali, sebab, yang memiliki kehendak atas amanah itu adalah PKS secara institusi.
Bahkan, dalam rezim sebuah partai, pergantian personel jamak dilakukan. Hal itu terkait erat dengan kebijakan baru yang ditentukan oleh pimpinan partai yang baru. Jadi, seharusnya pergantian Fahri Hamzah merupakan proses biasa yang dijalani oleh sebuah partai politik yang baru saja melakukan pergantian kepengurusan.
Pimpinan DPR, kata Wiwiek, seharusnya tetap berlaku profesional dalam memproses pergantian Fahri Hamzah ini. Meskipun, sebagai kolega Fahri di kursi pimpinan DPR, mereka sudah merasa nyaman bekerja bersama anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut. Namun, empati maupun kenyamanan itu tidak boleh mengalahkan sikap profesionalisme pimpinan DPR.
“Karena ini bukan masalah pertemanan, ini adalah masalah konstitusional,” tegas Wiwiek. (Republika)
