Menteri-menteri dalam kabinet nanti utamanya harus bersih dari perbuatan tercela, pekerja keras, memihak rakyat, benar-benar profesional, dan bukan politisi busuk.
Hal itu dikatakan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, (21/10), dilansir rmol.
Hal itu memang tugas berat bagi Jokowi-JK, yang dari awal sesumbar untuk membentuk kabinet ahli, kabinet karya, atau zaken kabinet. Padahal kenyataannya pembentukan kabinet yang berlangsung selama ini juga memasukkan tokoh-tokoh partai politik yang mendukung, atau bahkan yang sebelumnya jelas-jelas sebagai "lawan politik" Jokowi-JK.
"Mengharap profesionalisme dari tokoh-tokoh partai politik seperti menegakkan benang basah, karena mereka jelas-jelas akan mengusung misi kepentingan partainya," ujar Indro, sapaan akrabnya.
Belum juga habis kekecewaan tentang gagalnya pembentukan kabinet ahli, Jokowi ternyata juga "ramah" terhadap beberapa orang yang ditengarai sebagai jaringan mafia yang membegal perekonomian negara. Kekecewaan juga bertambah ketika muncul banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat. Termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi-JK.
Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditolerir terus. Hal ini juga karena menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Namun dia memastikan jika hak prerogatif presiden tersebut menegasikan harapan rakyat, khususnya para relawan yang selama ini dengan jerih payah berjuang memenangkan Jokowi-JK, maka kabinet yang disusun oleh presiden sangat berpotensi menjadi anti klimak bagi hubungan presiden dengan para relawan.
"Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi. Sikap relawan bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan saat ini," lanjut Indro.
"Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan. Tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat,' tegas koordinator People Power Front for Democracy itu. [ald/rmol]
Tidak ada komentar: