JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya membatalkan pengumuman menteri-menteri di Pelabuhan Tanjung Priok. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan pengumuman menteri disampaikan di Istana Negara.

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan lokasi pengumuman menteri bisa di mana saja. Sebab, konstitusi tidak mengatur itu.

"Sebagai gubernur melantik di mana saja, tetapi ini kabinet, menteri, konvensi di seluruh dunia pengumuman para menteri itu di Istana Negara itu," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Konvensi tersebut yang berlaku di seluruh dunia tersebut tidak masuk dalam aturan. Tetapi, Hidayat menilai konvensi itu layak dipertimbangkan untuk menghindari suasana yang tidak kondusif.

"Menghadirkan tanda kutip serius. Konvensi yang seluruh dunia itu bisa dilaksanakan," ujar Hidayat.

Pengumuman menteri di Istana Negara juga lebih mudah mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan.

"Ini siapa yang mempersiapkan anggaran itu, kalau dari setneg ya bagaimana  pertanggungjawabkan, kalau bukan, kok bisa, wajar apabila diterangkan kepada publik sehingga tidak suudzon," ungkap Wakil Ketua MPR itu.

Mengenai penundaan tersebut, Hidayat menuturkan hal tersebut diserahkan kepada Jokowi-JK. Tapi, publik mempertanyakan keinginan Jokowi untuk bekerja.

"Setelah dilantik waktunya sangat ada, beliau setelah di tetapkan KPU hingga putusan MK waktunya panjang. Sehingga wajarnya nama yang masuk dalam tanda kutip sampai berapa dikoreksi KPK, dengan spare waktu dan perangkat ada bisa menghadirkan kompoisisi kabinet yang ada," tuturnya. (Tribunnews.com)