Koalisi Merah Putih (KMP) menyayangkan, fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menunda penetapan nama-nama anggota pengisi alat kelengkapan dewan (AKD).
Penundaan tersebut berimplikasi pada belum berjalannya DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya, padahal sudah 23 hari lalu dilantik.
KMP merasa iba kepada pemerintah baru Jokowi-JK. Sewaktu-waktu, jika kabinet Jokowi-JK terbentuk, kerja kementerian dan lembaga akan terhambat karena DPR sebagai mitra kerja belum siap.
"Kasihan Pak Jokowi, disuruh kerja kerja kerja. Sementara, kita (DPR) belum lengkap alat kelengkapannya," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah usai Rapat Raripurna DPR, Kamis, 23 Oktober 2014.
Dijelaskan Fahri, mestinya fraksi-fraksi KIH tidak perlu menunggu pengumuman Kabinet Jokowi-JK. Fahri menegaskan, fraksi-fraksi tersebut bisa terabaikan di AKD jika tidak menyetorkan nama.
"Sekarang tergantung on demand. Kalau mau jadi anggota, silakan setor nama. Tapi kalau tidak mau, dewan harus tetap berjalan," ungkapnya.
Pengumuman Kabinet Jokowi-JK, menurut Fahri, mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR tentang perubahan nomenklatur kabinet.
Pengumuman kabinet pemerintah, dikatakan Fahri menunggu jawaban DPR.
"Ini soal etik saja. Beliau kemarin kirim surat. Makanya, kemarin ada berita pengumuman kabinet, saya bilang mustahil. Kan harus menunggu jawaban DPR dulu," kata Fahri.
Mumpung kabinet pemerintah belum jelas diumumkan kapan, Fahri berharap lima fraksi yang belum setor nama di AKD untuk segera menyerahkannya kepada Setjen DPR.
Rapat Paripurna diakhiri dengan tetap tanpa penyetoran susunan anggota fraksi KIH di AKD. Lima fraksi anggota KIH yang belum setor nama adalah Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP.
-----
PDI P dan mitra koalisinya tentu sadar, semakin lama mereka menyetorkan nama, akan semakin lama pula DPR tak bisa memberi respon pada surat Jokowi.
Semakin lama surat tak direspon, maka semakin lama pula kabinet akan diumumkan. Akibatnya, ada ketidakpastian dalam pemerintahan Jokowi. Hal itu pun menyebabkan tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional akan merosot drastis. (fs)
Penundaan tersebut berimplikasi pada belum berjalannya DPR untuk menjalankan fungsi-fungsinya, padahal sudah 23 hari lalu dilantik.
KMP merasa iba kepada pemerintah baru Jokowi-JK. Sewaktu-waktu, jika kabinet Jokowi-JK terbentuk, kerja kementerian dan lembaga akan terhambat karena DPR sebagai mitra kerja belum siap.
"Kasihan Pak Jokowi, disuruh kerja kerja kerja. Sementara, kita (DPR) belum lengkap alat kelengkapannya," kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah usai Rapat Raripurna DPR, Kamis, 23 Oktober 2014.
Dijelaskan Fahri, mestinya fraksi-fraksi KIH tidak perlu menunggu pengumuman Kabinet Jokowi-JK. Fahri menegaskan, fraksi-fraksi tersebut bisa terabaikan di AKD jika tidak menyetorkan nama.
"Sekarang tergantung on demand. Kalau mau jadi anggota, silakan setor nama. Tapi kalau tidak mau, dewan harus tetap berjalan," ungkapnya.
Pengumuman Kabinet Jokowi-JK, menurut Fahri, mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada DPR tentang perubahan nomenklatur kabinet.
Pengumuman kabinet pemerintah, dikatakan Fahri menunggu jawaban DPR.
"Ini soal etik saja. Beliau kemarin kirim surat. Makanya, kemarin ada berita pengumuman kabinet, saya bilang mustahil. Kan harus menunggu jawaban DPR dulu," kata Fahri.
Mumpung kabinet pemerintah belum jelas diumumkan kapan, Fahri berharap lima fraksi yang belum setor nama di AKD untuk segera menyerahkannya kepada Setjen DPR.
Rapat Paripurna diakhiri dengan tetap tanpa penyetoran susunan anggota fraksi KIH di AKD. Lima fraksi anggota KIH yang belum setor nama adalah Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PPP.
-----
PDI P dan mitra koalisinya tentu sadar, semakin lama mereka menyetorkan nama, akan semakin lama pula DPR tak bisa memberi respon pada surat Jokowi.
Semakin lama surat tak direspon, maka semakin lama pula kabinet akan diumumkan. Akibatnya, ada ketidakpastian dalam pemerintahan Jokowi. Hal itu pun menyebabkan tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional akan merosot drastis. (fs)
Tidak ada komentar: